Letnan Satu Penerbang (Lettu Pnb) Yudho Purnomo perwira muda ini harus meninggalkan istrinya dan seorang anaknya yang masih bayi. Kecelakaan pesawat Fokker-27 di Bandung telah menewaskan Yudho bersama 23 korban tewas lainnya. Sebagian besar penumpang adalah perwira dan prajurit muda berbakat yang dipersiapkan menjadi prajurit pilihan Angkatan Udara Paskhas. Diantara mereka juga terdapat lulusan terbaik Akedemi Militer.
Pro-kontra tentang penyebab jatuhnya pesawat bermunculan. Faktor cuaca yang buruk diperkirakan jadi penyebab utama. Seperti biasa pula, para petinggi menyakinkan persoalannya bukan pada pesawat. Kadispen TNI AU, Marsma Bambang Sulistyo menjelaskan pesawat buatan tahun 1975 itu layak terbang. Seperti biasa pula, Presiden minta semua pesawat TNI diperiksa.
Okelah kita terima faktor cuaca buruk sebagai penyebab utama. Tapi mengabaikan sama sekali usia pesawat yang tua adalah kebodohan. Bayangkan usia pesawat sudah 34 tahun. Bagaimanapun kecelekaan akibat faktor udara mungkin bisa dihindari kalau pesawat yang digunakan pesawat yang berkualitas dan lebih baru. Pihak TNI sendiri meskipun mengatakan masih layak, namun mengatakan pesawat itu sudah harus diganti. Kedispen TNI AU menyatakan umumnya pesawat yang laik terbang adalah paling tua berusia 25 tahun.
Kecelakaan akibat perlengkapan yang tua ini bukan pertama kali. Sebelumnya, anggota marinir AL meninggal akibat tank ampibhi tua yang mereka gunakan dalam latihan tenggelam. Kecelakaan akibat peralatan tua ini mungkin terjadi di berbagai latihan TNI dalam skala kecil yang tidak diblowup oleh media massa. Kalau ini berulang terjadi, tentu ada kebijakan salah yang harus kita berbaiki.
Anggaran yang minim untuk alokasi pertahanan keamanan menjadi salah satu peyebab. Akibatnya, gaji prajurit rendah , peralatan dan persenjataan pun banyak yang tua , atau ditambal sulam. Alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI yang tua, jelas sangat berbahaya karena menyangkut nyawa prajurit sekaligus membahayakan pertahanan dan keamanan kita. Akankah prajurit yang terbunuh di medan latihan terus bertambah?
Padahal kita selalu mengatakan pertahanan dan keamanan merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Sebagai sebuah negara besar sudah seharusnya Indonesia memiliki anggaran untuk pertahanan dan keamanan yang lebih besar. Apalagi wilayah Indonesia yang sangat luas dan kaya. Indonesia jadi rebutan negara-negara Imperialis yang rakus. Untuk itu mutlak bagi Indonesia memiliki militer yang kuat.
Selasa, 07 April 2009
Rabu, 01 April 2009
95 Persen PNS Indonesia Korupsi
Sebanyak 95% dari total PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang jumlahnya 3,7 juta melakukan korupsi karena kebutuhan. Kelakuan buruk ini dipicu oleh gaji kelewat rendah yang diterima PNS.
Hal ini dikatakan oleh Penasihat KPK Abdullah Hehamahua dalam acara penyuluhan KPK bertema “Usaha Memajukan Bangsa dan Negara Dimulai dari Keluarga Yang Beriman” bersama Dharma Wanita Departemen Keuangan di Graha Sawala, Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (31/3/2009).
“Karena kita tahu gaji PNS bukan hanya kecil tapi tidak manusiawi, jadi dari zaman Orde Baru sampai sekarang seperti itu,” ujarnya.
Abdullah mengatakan dengan penghasilan yang minim ini seringkali PNS mengambil kerja sambilan untuk menambah penghasilannya, sehingga mengganggu kinerjanya.
“Makanya suka ada PNS biasa masuk jam 9, pulang jam satu, kenapa? karena dia nyambi,” imbuhnya.
Dalam penyuluhan ini, KPK mendorong istri-istri PNS untuk mendukung suaminya agar dapat bekerja jujur sesuai dengan aturan yang berlaku bagi PNS.
Abdullah bercerita, tugas Depkeu yang seringkali berhubungan dengan DPR atau Panitia Anggaran dinilai sangat rawan dari tindak korupsi.
“Depkeu sebagai mitra DPR dan Panggar itu problem, ini yang harus diperhatikan,” tukasnya. (detikfinance.com)
Hal ini dikatakan oleh Penasihat KPK Abdullah Hehamahua dalam acara penyuluhan KPK bertema “Usaha Memajukan Bangsa dan Negara Dimulai dari Keluarga Yang Beriman” bersama Dharma Wanita Departemen Keuangan di Graha Sawala, Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (31/3/2009).
“Karena kita tahu gaji PNS bukan hanya kecil tapi tidak manusiawi, jadi dari zaman Orde Baru sampai sekarang seperti itu,” ujarnya.
Abdullah mengatakan dengan penghasilan yang minim ini seringkali PNS mengambil kerja sambilan untuk menambah penghasilannya, sehingga mengganggu kinerjanya.
“Makanya suka ada PNS biasa masuk jam 9, pulang jam satu, kenapa? karena dia nyambi,” imbuhnya.
Dalam penyuluhan ini, KPK mendorong istri-istri PNS untuk mendukung suaminya agar dapat bekerja jujur sesuai dengan aturan yang berlaku bagi PNS.
Abdullah bercerita, tugas Depkeu yang seringkali berhubungan dengan DPR atau Panitia Anggaran dinilai sangat rawan dari tindak korupsi.
“Depkeu sebagai mitra DPR dan Panggar itu problem, ini yang harus diperhatikan,” tukasnya. (detikfinance.com)
Senin, 23 Maret 2009
Tokoh OPM akan Usul adanya Menteri Khusus Papua
Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, Nicolaas Jouwe (85) sudah menyiapkan agenda penting berupa usul-saran konstruktif yang akan disampaikan pada pertemuan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan depan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat “Independent Group Supporting The Autonomous Region of Papua with The Republic of Indonesia” (IGSARPRI) Franzalbert Yoku kepada ANTARA di ruang VIP Bandara Sentani, Jayapura, Minggu setelah tokoh OPM Nicolaas Jouwe melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu,Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Kapolda Papua, Irjen Pol FX Bagus Eko Danto.
“Nicolaas sudah tiba di tanah kelahirannya dan akan melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai wilayah di tanah Papua.Setelah mengunjungi Papua, Nicolaas akan kembali ke Belanda. Sebelum meninggalkan Indonesia, dia akan beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda pembicaraan dengan Presiden sudah dia siapkan sejak masih berada di Belanda,” kata Franzalbert Yoku.
Adapun agenda penting yang akan disampaikan kepada Presiden di Istana Merdeka pekan depan adalah Strengthening institutional “capacity building” langkah-langkah yang perlu dutempuh agar dapat menguatkan, melengkapi dan menyempurnakan struktur dan system dimana Papua di bawah Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat memberikan pelayanan prima sebagaimana diharapkan rakyat Papua.
“Atau suatu bentuk dan system pemerintahan daerah yang benar-benar memenuhi aspirasi dan kebutuhan politik masyarakat Papua yang juga mampu memperkuat dan menjaga integritas Bangsa dan Negara Indonesia namun tidak mengorbankan rakyat Papua,” kata Franzalbert Yoku mengutip pokok pemikiran tertulis yang sudah disiapkan Nicolaas.
Agenda lain adalah komitmen bersama untuk memerangi dan memberantas korupsi di seluruh tanah Papua secara sungguh-sunguh.
Nicolaas telah mendapat banyak informasi mengenai praktek korupsi yang merajalela di tanah Papua. Korupsi justeru semakin memiskinkan rakyat Papua dan merusak moralitas orang Papua pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.
Informasi tentang praktek korupsi tidak hanya didengarnya di Negeri Belanda tetapi juga selama berada beberapa hari di Jakarta sebelum terbang ke Papua. Korupsi tidak hanya melibatkan oknum pejabat di Papua tetapi melibatkan pejabat Pusat dan oknum anggota DPR RI serta lembaga penegak hukum.
“Nicolaas berencana pada pertemuannya nanti dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirinya akan mengusulkan pembentukan wadah baru yang dapat disebut Badan Otorita Papua yang berkedudukan di Jakarta dengan Kantor Operasional di Jayapura dan Manokwari. Badan ini bersifat independen berada di bawah pimpinan seorang Menteri urusan khusus Papua,” katanya mengutip agenda pembicaraan Nicolaas.
Badan Otorita Papua ini, dalam pemikiran Nicolaas akan mengkoordinir, mengontrol dan memonitoring seluruh proses pemerintahan dan pembangunan di tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Nicolaas Jouwe menyatakan dirinya berpandangan `a more equitable wealth-sharing arrangement ` antara Papua dan Jakarta perlu dibahas dengan tujuan menciptakan sebuah formula baru yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak manapun juga.
“Papua harus secara sadar dan rela ikut memperhatikan dan mendukung kepentingan nasional dan daerah lainnya di Indonesia dimana dari segi sumber daya alam kurang menguntungkan namun pada saat yang sama sumber daya alam Papua harus benar-benar dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Papua,” katanya. [republika online]
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat “Independent Group Supporting The Autonomous Region of Papua with The Republic of Indonesia” (IGSARPRI) Franzalbert Yoku kepada ANTARA di ruang VIP Bandara Sentani, Jayapura, Minggu setelah tokoh OPM Nicolaas Jouwe melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu,Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Kapolda Papua, Irjen Pol FX Bagus Eko Danto.
“Nicolaas sudah tiba di tanah kelahirannya dan akan melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai wilayah di tanah Papua.Setelah mengunjungi Papua, Nicolaas akan kembali ke Belanda. Sebelum meninggalkan Indonesia, dia akan beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda pembicaraan dengan Presiden sudah dia siapkan sejak masih berada di Belanda,” kata Franzalbert Yoku.
Adapun agenda penting yang akan disampaikan kepada Presiden di Istana Merdeka pekan depan adalah Strengthening institutional “capacity building” langkah-langkah yang perlu dutempuh agar dapat menguatkan, melengkapi dan menyempurnakan struktur dan system dimana Papua di bawah Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat memberikan pelayanan prima sebagaimana diharapkan rakyat Papua.
“Atau suatu bentuk dan system pemerintahan daerah yang benar-benar memenuhi aspirasi dan kebutuhan politik masyarakat Papua yang juga mampu memperkuat dan menjaga integritas Bangsa dan Negara Indonesia namun tidak mengorbankan rakyat Papua,” kata Franzalbert Yoku mengutip pokok pemikiran tertulis yang sudah disiapkan Nicolaas.
Agenda lain adalah komitmen bersama untuk memerangi dan memberantas korupsi di seluruh tanah Papua secara sungguh-sunguh.
Nicolaas telah mendapat banyak informasi mengenai praktek korupsi yang merajalela di tanah Papua. Korupsi justeru semakin memiskinkan rakyat Papua dan merusak moralitas orang Papua pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.
Informasi tentang praktek korupsi tidak hanya didengarnya di Negeri Belanda tetapi juga selama berada beberapa hari di Jakarta sebelum terbang ke Papua. Korupsi tidak hanya melibatkan oknum pejabat di Papua tetapi melibatkan pejabat Pusat dan oknum anggota DPR RI serta lembaga penegak hukum.
“Nicolaas berencana pada pertemuannya nanti dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirinya akan mengusulkan pembentukan wadah baru yang dapat disebut Badan Otorita Papua yang berkedudukan di Jakarta dengan Kantor Operasional di Jayapura dan Manokwari. Badan ini bersifat independen berada di bawah pimpinan seorang Menteri urusan khusus Papua,” katanya mengutip agenda pembicaraan Nicolaas.
Badan Otorita Papua ini, dalam pemikiran Nicolaas akan mengkoordinir, mengontrol dan memonitoring seluruh proses pemerintahan dan pembangunan di tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Nicolaas Jouwe menyatakan dirinya berpandangan `a more equitable wealth-sharing arrangement ` antara Papua dan Jakarta perlu dibahas dengan tujuan menciptakan sebuah formula baru yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak manapun juga.
“Papua harus secara sadar dan rela ikut memperhatikan dan mendukung kepentingan nasional dan daerah lainnya di Indonesia dimana dari segi sumber daya alam kurang menguntungkan namun pada saat yang sama sumber daya alam Papua harus benar-benar dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Papua,” katanya. [republika online]
Minggu, 22 Maret 2009
Kampanye Plus Goyang Dangdut, Menyedihkan !
Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang menggelar kampanye dengan mengundang artis dan band papan atas dinilai sebagai hal yang sangat menyedihkan untuk pendidikan politik bangsa.
“Karena itu tidak punya dampak yang mengandung unsur pendidikan politik,” ujar pengamat politik Indria Samego saat dihubungi okezone, Jumat (20/3/2009).
Menurutnya, keberadaan artis saat kampanye memang memotivasi masyarakat untuk datang ke kampanye parpol. Hanya saja, hal itu bukan untuk melihat para tokoh berkampanye tetapi lebih kepada ingin melihat penampilan para penyanyi dangdut atau para artis idolanya.
“Kita sudah kenyang dengan hal-hal seperti ini, ini sudah layaknya zaman orde baru dulu seperti pada saat Golkar masih berkuasa di mana panggung-panggung besar diisi dengan para penyanyi seksi dengan goyangannya,” paparnya.
Menurutnya, keberadaan para artis tersebut diperkirakan akan menaikkan perolehan suara partai pada Pemilu Legislatif nanti.
“Ini akan pengaruhi pemilih, karena yang tadinya masyarakat hanya melihat melalui iklan dan tidak begitu mengerti apa maksudnya, saat kampanye dengan para artis diadakan oleh parpol, tentu mereka akan menjadi lebih paham, bahwa mereka harus memilih partai A atau B,” jelasnya. (okezone)
“Karena itu tidak punya dampak yang mengandung unsur pendidikan politik,” ujar pengamat politik Indria Samego saat dihubungi okezone, Jumat (20/3/2009).
Menurutnya, keberadaan artis saat kampanye memang memotivasi masyarakat untuk datang ke kampanye parpol. Hanya saja, hal itu bukan untuk melihat para tokoh berkampanye tetapi lebih kepada ingin melihat penampilan para penyanyi dangdut atau para artis idolanya.
“Kita sudah kenyang dengan hal-hal seperti ini, ini sudah layaknya zaman orde baru dulu seperti pada saat Golkar masih berkuasa di mana panggung-panggung besar diisi dengan para penyanyi seksi dengan goyangannya,” paparnya.
Menurutnya, keberadaan para artis tersebut diperkirakan akan menaikkan perolehan suara partai pada Pemilu Legislatif nanti.
“Ini akan pengaruhi pemilih, karena yang tadinya masyarakat hanya melihat melalui iklan dan tidak begitu mengerti apa maksudnya, saat kampanye dengan para artis diadakan oleh parpol, tentu mereka akan menjadi lebih paham, bahwa mereka harus memilih partai A atau B,” jelasnya. (okezone)
Selasa, 17 Maret 2009
Perjanjian Politik yang Dilakukan oleh Gerakan Islam dengan Pemerintah dan Partai Sekuler Bertentangan dengan Syara’ dan Membahayakan Kaum Muslim
Membuat perjanjian politik hanya boleh dilakukan oleh negara dan pemerintah saja. Dalam hal ini, tidak ada alasan apappun yang membolehkan gerakan melakukannya, meski untuk mewakili pemerintah atau membantunya. Sebab, peran gerakan, partai, dan kelompok politik wajib terbatas pada aktivitas mengoreksi (muhasabah), menyampaikan pemikiran, dan melakukan perjuangan politik, seperti mengelurkan memorandum tentang kesalahan arah politik yang diambil negara (pemerintah), mengungkap rencana-rencana busuk musuh, dan membantu kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat (tabanni mashalihul umah).
Dengan demikian, apapun keadaan dan kondisinya, aktivitas-aktivitas gerakan atau partai tidak boleh menyerupai aktivitas-aktivitas negara atau pemerintah. Sebab, gerakan atau partai tidak memiliki kekuasaan, tidak memerintah masyarakat, serta tidak pula mengurusi urusan-urusan politik masyarakat yang sesungguhnya.
Mengatur urusan-urusan pemerintahan dari aspek realitas adalah di antara tugas negara dan penguasa, bukan tugan partai atau kelompok, meskipun penguasanya berasal dari partai atau kelompok tersebut.
Pada dasarnya, pemahaman tentang “partai penguasa” merupakan pemahaman yang salah, bahkan berakibat pada adanya ekses-ekses politik yang berbahaya. Sebab hal itu mengubah fungsi negara hanya sebagai alat kekuasaan partai. Sehingga negara hanya menjadi milik partai yang berkuasa saja, dan tidak lagi menjadi milik semua masyarakat (rakyat). Akibatnya, terjadi tumpang-tindih kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya, kebijakan partai dianggap sebagai kebijakan negara, sebaliknya kebijakan negara dinilai sebagai kebijakan partai. Jika hal ini terjadi, maka akan melahirkan kebencian dan dendam di tengah-tengah masyarakat terhadap partai dan negara, karena adanya monopoli partai atas pemerintahan, dan tidak diberinya hak masyarakat (rakyat) dalam kekuasaan.
Bangsa Arab dan umat Islam telah lama menjalani dualisme politik ini, dan hingga sekarangpun masih dijalankannya. Padahal semua itu yang menyebabkan terjadinya bahaya, berupa kemunduran politik yang luar biasa, seperti yang terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jadi, hal inilah yang menjadikan penting sekali memisahkan antara partai yang manapun dengan negara.
Adapun terkait dengan partai atau kelompok Islam secara khusus, maka perjanjian-perjanjian yang dibuatnya bersama pemerintah dan partai sekuler akan berakibat buruk berupa ketundukan partai atau kelompok tersebut terhadap pemerintah atau partai sekuler yang dengannya perjanjian dibuat. Bahkan hal itu akan menjauhkannya dari ciri khasnya dalam mengadopsi ideologi Islam dan hukum-hukumnya. Dan itu pula yang menjadikannya tergelincir kedalam rawa-rawa politik yang sebelumnya pemerintah dan partai sekuler telah tersesat dalam kegelapannya.
Masalah dalam hal ini pasti dan nyata, sedang perbandingannya jelas dan terang, yaitu apakah pemerintah berhukum dengan Islam atau berhukum dengan selain Islam, dan tidak ada alternatif ketiganya. Apabila telah pasti bahwa pemerintah ini berhukum dengan selain Islam, maka tidak ada gunanya dan tidak ada nilainya membuat kontrak (perjanjian) politik dengannya. Sebab dapat dipastikan bahwa perjanjian yang dibuatnya tidak akan membuat pemerintah menerapkan Islam. Justru sebaliknya, perjanjian yang dibuat oleh partai atau kelompok tersebut benar-benar telah memberikan legalitas terhadap pemerintah sekuler, dan membuatnya mudah untuk terus memerintah masyarakan dengan selain hukum yang diturunkan Allah.
Contoh dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh gerakan Hamas dan Jihad Islam yang membuat kesepakatan nasional dengan otoritas Palestina dan gerakan Fatah, yang kemudian disusul dengan perjanjian Makkah, San’a, Kaero, dan apa yang telah berlangsung, yaitu perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Komite Perdamaian di Kaero antara gerakan-gerakan Islam dengan gerakan-gerakan nasionalis. Sebab, penjanjian-perjanjian ini akan menarik kaki gerakan-gerakan Islam untuk sampai pada sikap kompromi terhadap otoritas Palestina dan gerakan-gerakan sekuler. Dari sinilah mereka masuk kedalam perangkap politik kedaerahan Mesir, Suriah, Iran, dan Saudi Arabia, yang tidak lain semuanya adalah politik yang tunduk dan mengabdi kepada kepentingan tentara Amerika.
Dan seperti itu juga, adalah perjanjian saling memuliakan dan loyal yang diadakan antara gerakan-gerakan Islam dengan gerakan-gerakan di Yordania, Maroko, Mauritania, dan yang lainnya.
Termasuk juga, perjanjian-perjanjian dengan negara non Islam, seperti perjanjian yang dibuat oleh kelompok Islam di Pakistan dengan partai Komunis Cina—bulan ini—yang isinya adalah pengakuan hak Cina di wilayan Turkistan Timur. Padahal semua tahu bahwa wilayah itu secara legal (syar’iy) adalah wilayah milik umat Islam yang dirampas oleh Cina.
Demikian itulah bahaya mengadakan perjanjian antara gerakan-gerakan Islam dengan pemerintah dan partai-partai sekuler. Sebab, hal itu berarti memberikan legalitas kepada pemerintah dan partai-partai tersebut dalam menerapkan hukum-hukum thaghut (bukan hukum Islam) terhadap masyarakat. Sebagaimana hal itu juga merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak musuh di negeri-negeri Islam. Semua itu, secara syar’iy haram dilakukan, serta mendatangkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan masa depan kaum Muslim.
Dengan demikian, apapun keadaan dan kondisinya, aktivitas-aktivitas gerakan atau partai tidak boleh menyerupai aktivitas-aktivitas negara atau pemerintah. Sebab, gerakan atau partai tidak memiliki kekuasaan, tidak memerintah masyarakat, serta tidak pula mengurusi urusan-urusan politik masyarakat yang sesungguhnya.
Mengatur urusan-urusan pemerintahan dari aspek realitas adalah di antara tugas negara dan penguasa, bukan tugan partai atau kelompok, meskipun penguasanya berasal dari partai atau kelompok tersebut.
Pada dasarnya, pemahaman tentang “partai penguasa” merupakan pemahaman yang salah, bahkan berakibat pada adanya ekses-ekses politik yang berbahaya. Sebab hal itu mengubah fungsi negara hanya sebagai alat kekuasaan partai. Sehingga negara hanya menjadi milik partai yang berkuasa saja, dan tidak lagi menjadi milik semua masyarakat (rakyat). Akibatnya, terjadi tumpang-tindih kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya, kebijakan partai dianggap sebagai kebijakan negara, sebaliknya kebijakan negara dinilai sebagai kebijakan partai. Jika hal ini terjadi, maka akan melahirkan kebencian dan dendam di tengah-tengah masyarakat terhadap partai dan negara, karena adanya monopoli partai atas pemerintahan, dan tidak diberinya hak masyarakat (rakyat) dalam kekuasaan.
Bangsa Arab dan umat Islam telah lama menjalani dualisme politik ini, dan hingga sekarangpun masih dijalankannya. Padahal semua itu yang menyebabkan terjadinya bahaya, berupa kemunduran politik yang luar biasa, seperti yang terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jadi, hal inilah yang menjadikan penting sekali memisahkan antara partai yang manapun dengan negara.
Adapun terkait dengan partai atau kelompok Islam secara khusus, maka perjanjian-perjanjian yang dibuatnya bersama pemerintah dan partai sekuler akan berakibat buruk berupa ketundukan partai atau kelompok tersebut terhadap pemerintah atau partai sekuler yang dengannya perjanjian dibuat. Bahkan hal itu akan menjauhkannya dari ciri khasnya dalam mengadopsi ideologi Islam dan hukum-hukumnya. Dan itu pula yang menjadikannya tergelincir kedalam rawa-rawa politik yang sebelumnya pemerintah dan partai sekuler telah tersesat dalam kegelapannya.
Masalah dalam hal ini pasti dan nyata, sedang perbandingannya jelas dan terang, yaitu apakah pemerintah berhukum dengan Islam atau berhukum dengan selain Islam, dan tidak ada alternatif ketiganya. Apabila telah pasti bahwa pemerintah ini berhukum dengan selain Islam, maka tidak ada gunanya dan tidak ada nilainya membuat kontrak (perjanjian) politik dengannya. Sebab dapat dipastikan bahwa perjanjian yang dibuatnya tidak akan membuat pemerintah menerapkan Islam. Justru sebaliknya, perjanjian yang dibuat oleh partai atau kelompok tersebut benar-benar telah memberikan legalitas terhadap pemerintah sekuler, dan membuatnya mudah untuk terus memerintah masyarakan dengan selain hukum yang diturunkan Allah.
Contoh dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh gerakan Hamas dan Jihad Islam yang membuat kesepakatan nasional dengan otoritas Palestina dan gerakan Fatah, yang kemudian disusul dengan perjanjian Makkah, San’a, Kaero, dan apa yang telah berlangsung, yaitu perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Komite Perdamaian di Kaero antara gerakan-gerakan Islam dengan gerakan-gerakan nasionalis. Sebab, penjanjian-perjanjian ini akan menarik kaki gerakan-gerakan Islam untuk sampai pada sikap kompromi terhadap otoritas Palestina dan gerakan-gerakan sekuler. Dari sinilah mereka masuk kedalam perangkap politik kedaerahan Mesir, Suriah, Iran, dan Saudi Arabia, yang tidak lain semuanya adalah politik yang tunduk dan mengabdi kepada kepentingan tentara Amerika.
Dan seperti itu juga, adalah perjanjian saling memuliakan dan loyal yang diadakan antara gerakan-gerakan Islam dengan gerakan-gerakan di Yordania, Maroko, Mauritania, dan yang lainnya.
Termasuk juga, perjanjian-perjanjian dengan negara non Islam, seperti perjanjian yang dibuat oleh kelompok Islam di Pakistan dengan partai Komunis Cina—bulan ini—yang isinya adalah pengakuan hak Cina di wilayan Turkistan Timur. Padahal semua tahu bahwa wilayah itu secara legal (syar’iy) adalah wilayah milik umat Islam yang dirampas oleh Cina.
Demikian itulah bahaya mengadakan perjanjian antara gerakan-gerakan Islam dengan pemerintah dan partai-partai sekuler. Sebab, hal itu berarti memberikan legalitas kepada pemerintah dan partai-partai tersebut dalam menerapkan hukum-hukum thaghut (bukan hukum Islam) terhadap masyarakat. Sebagaimana hal itu juga merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak musuh di negeri-negeri Islam. Semua itu, secara syar’iy haram dilakukan, serta mendatangkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan masa depan kaum Muslim.
Senin, 16 Maret 2009
Afghanistan Menjadi Neraka Bagi Pasukan Asing, Sembilan Tentara Internasional Tewas
Kantor berita Antara mengabarkan setidaknya sembilan tentara internasional dan tiga warga sipil Afghanistan tewas dalam serangan akhir pekan berdarah di Afghanistan yang berkaitan dengan aksi perlawanan yang dipimpin Taliban, kata para pejabat.
AFP menyebutkan bahawa serangan itu terjadi di tengah berkembangnya kecemasan mengenai aksi kekerasan oleh gerilyawan garis keras di negara yang poranda akibat perang, dan di seluruh perbatasan di Pakistan, lebih dari tujuh tahun, setelah Taliban ditumbangkan dari pemerintahan dalam serangan yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Kelompok Taliban mengaku bertanggungjawab atas terjadinya satu ledakan yang menewaskan empat tentara anggota Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) di provinsi Nangarhar di bagian timur negeri tersebut di perbatasan dengan Pakistan, Ahad.
“Ini adalah ledakan bom buatan. Empat tentara tewas,” kata seorang seorang jurubicara ISAF di markas besar ISAF di Kabul kepada AFP.
Satu pernyataan mengatakan bahwa dua orang tewas seketika dan dua lagi meninggal akibat luka-luka yang mereka derita. Sementara pihak militer AS mengatakan empat prajurit tersebut berasal dari AS, yang mengirim sekitar 38.000 tentara ke Afghanistan.
Seorang petugas media Afghanistan di provinsi itu mengatakan bom tersebut diledakkan dengan pengendali jarak jauh, untuk menghantam satu konvoi di distrik Bati Kot.
“Ini didedikasikan oleh para petugas profesional yang mengorbankan hidup mereka untuk keamanan dan kestabilan Afghanistan,” kata jurubicara ISAF Brigjen Richard Blancheltte.
Dua prajurit Inggris dari satuan kelistrikan dan mesin mekanik tewas dalam ledakan di kendaraan patroli Ahad, di distrik Garmsir di provinsi Helmand, Afghanistan selatan, kata Menteri Pertahanan di London. Tiga lagi tentara ISAF tewas di Afghanistan Sabtu. Mereka adalah prajurit Prancis, Inggris dan seorang lagi tidak diumumkan kebangsaannya.
Dengan pertempuran Ahad, 63 tentara internasional tewas di Afghanistan tahun ini, dan sebagian besar dari mereka tewas dalam serangan gerilyawan, menurut perhitungan yang dilakukan laman Internet icasualties.org –yang mengamati perang di Kabul dan di Irak.
Pihak militer AS mengatakan bahwa tentaranya menewaskan lima gerilyawan dalam satu operasi Ahad pagi, sekitar 60 kilometer di barat kota Kandahar. Tiga orang lagi ditahan, kata mereka dalam satu pernyataan.
Pasukan ISAF berkekuatan mencapai hampir 62.000 tentara dari 42 negara. Koalisi yang dipimpin AS secara terpisah diduga didukung oleh 13.000 prajurit. Presiden Barack Obama telah menyetujui pengiriman lagi sejumlah 17.000 tentara AS pada beberapa bulan mendatang.
Tentu saja keberadaan pasukan asing yang dipimpin AS tersebut hanya akan menjadikan Afghanistan neraka yang mengerikan bagi mereka. Para pejuang Muslim di negeri tersebut tidak akan tinggal diam atas pencabikkan kehormatan negeri mereka. Sudah semestinya pasukan asing itu keluar dari neger-negeri Muslim dan menghentikan segala bentuk eksploitasi mereka terhadap dunia Muslim. Terlebih lagi saat kaum Muslim sudah kembali kepada pangkuan institusi pemersatu mereka, Khilafah Islamiyyah, maka tentara-tentara Khilafah akan melawan kebrutalan tentara-tentara agresor AS dan Inggris.
AFP menyebutkan bahawa serangan itu terjadi di tengah berkembangnya kecemasan mengenai aksi kekerasan oleh gerilyawan garis keras di negara yang poranda akibat perang, dan di seluruh perbatasan di Pakistan, lebih dari tujuh tahun, setelah Taliban ditumbangkan dari pemerintahan dalam serangan yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Kelompok Taliban mengaku bertanggungjawab atas terjadinya satu ledakan yang menewaskan empat tentara anggota Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) di provinsi Nangarhar di bagian timur negeri tersebut di perbatasan dengan Pakistan, Ahad.
“Ini adalah ledakan bom buatan. Empat tentara tewas,” kata seorang seorang jurubicara ISAF di markas besar ISAF di Kabul kepada AFP.
Satu pernyataan mengatakan bahwa dua orang tewas seketika dan dua lagi meninggal akibat luka-luka yang mereka derita. Sementara pihak militer AS mengatakan empat prajurit tersebut berasal dari AS, yang mengirim sekitar 38.000 tentara ke Afghanistan.
Seorang petugas media Afghanistan di provinsi itu mengatakan bom tersebut diledakkan dengan pengendali jarak jauh, untuk menghantam satu konvoi di distrik Bati Kot.
“Ini didedikasikan oleh para petugas profesional yang mengorbankan hidup mereka untuk keamanan dan kestabilan Afghanistan,” kata jurubicara ISAF Brigjen Richard Blancheltte.
Dua prajurit Inggris dari satuan kelistrikan dan mesin mekanik tewas dalam ledakan di kendaraan patroli Ahad, di distrik Garmsir di provinsi Helmand, Afghanistan selatan, kata Menteri Pertahanan di London. Tiga lagi tentara ISAF tewas di Afghanistan Sabtu. Mereka adalah prajurit Prancis, Inggris dan seorang lagi tidak diumumkan kebangsaannya.
Dengan pertempuran Ahad, 63 tentara internasional tewas di Afghanistan tahun ini, dan sebagian besar dari mereka tewas dalam serangan gerilyawan, menurut perhitungan yang dilakukan laman Internet icasualties.org –yang mengamati perang di Kabul dan di Irak.
Pihak militer AS mengatakan bahwa tentaranya menewaskan lima gerilyawan dalam satu operasi Ahad pagi, sekitar 60 kilometer di barat kota Kandahar. Tiga orang lagi ditahan, kata mereka dalam satu pernyataan.
Pasukan ISAF berkekuatan mencapai hampir 62.000 tentara dari 42 negara. Koalisi yang dipimpin AS secara terpisah diduga didukung oleh 13.000 prajurit. Presiden Barack Obama telah menyetujui pengiriman lagi sejumlah 17.000 tentara AS pada beberapa bulan mendatang.
Tentu saja keberadaan pasukan asing yang dipimpin AS tersebut hanya akan menjadikan Afghanistan neraka yang mengerikan bagi mereka. Para pejuang Muslim di negeri tersebut tidak akan tinggal diam atas pencabikkan kehormatan negeri mereka. Sudah semestinya pasukan asing itu keluar dari neger-negeri Muslim dan menghentikan segala bentuk eksploitasi mereka terhadap dunia Muslim. Terlebih lagi saat kaum Muslim sudah kembali kepada pangkuan institusi pemersatu mereka, Khilafah Islamiyyah, maka tentara-tentara Khilafah akan melawan kebrutalan tentara-tentara agresor AS dan Inggris.
Sabtu, 14 Maret 2009
1 dari 50 Anak di AS Tuna Wisma
Hasil penelitian di Amerika Serikat yang dirilis Selasa ini menunjukkan, satu dari 50 anak di AS tidak memiliki tempat tinggal atau tuna wisma.
Survei yang dilakukan oleh National Center on Family Homelessness dan dikutip CNN, Selasa (10/3/2009) menganalisa data mulai tahun 2005 hingga 2006. Data menunjukkan sebanyak 1,5 juta anak di AS tinggal tanpa rumah.
“Jumlah ini akan bertambah seiring meningkatnya penyitaan rumah,” kata Ellen Bassuk, Presiden National Center on Family Homelessness dalam pernyataan resminya.
Studi juga mengkatagorikan berdasrkan negara bagian di empat area, yaitu luasnya anak-anak tuna wisma, risiko yang ditimbulkan dari tidak memiliki rumah, massa anak-anak mereka, serta kebijakan negara bagian dan perencanaan untuk menaggulanginya.
Berdasarkan studi negara-negara bagian yang poin rendah adalah Texas, Georgia, Arkansas, New Mexico, dan Louisiana. Sebaliknya Connecticut, New Hampshire, Hawaii, Rhode Island, dan North Dakota mendapat nilai terbaik.
Hasil studi juga menunjukkan keterkaitan tuna wisma dengan masalah kesehatan, emosional, dan rendahnya kualitas pendidikan.
“Konsekwensinya akan bisa dirasakan dalam beberapa dekade ke depan,” kata Bassuk.
Laporan studi bertajuk “America’s Youngest Outcasts: State Report Card on Child Homelessness” itu juga menyebutkan, sebanyak 42 persen anak-anak tuna wisma berusia di bawah 6 tahun. Selain itu sekira satu dari tujuh anak tuna wisma memiliki masalah dengan kesehatan, terutama asma.
Data juga mengungkap 1,16 juta anak tuna wisma di AS terancam tidak lulus sekolah menengah. (Okezone, 10/03/09)
Survei yang dilakukan oleh National Center on Family Homelessness dan dikutip CNN, Selasa (10/3/2009) menganalisa data mulai tahun 2005 hingga 2006. Data menunjukkan sebanyak 1,5 juta anak di AS tinggal tanpa rumah.
“Jumlah ini akan bertambah seiring meningkatnya penyitaan rumah,” kata Ellen Bassuk, Presiden National Center on Family Homelessness dalam pernyataan resminya.
Studi juga mengkatagorikan berdasrkan negara bagian di empat area, yaitu luasnya anak-anak tuna wisma, risiko yang ditimbulkan dari tidak memiliki rumah, massa anak-anak mereka, serta kebijakan negara bagian dan perencanaan untuk menaggulanginya.
Berdasarkan studi negara-negara bagian yang poin rendah adalah Texas, Georgia, Arkansas, New Mexico, dan Louisiana. Sebaliknya Connecticut, New Hampshire, Hawaii, Rhode Island, dan North Dakota mendapat nilai terbaik.
Hasil studi juga menunjukkan keterkaitan tuna wisma dengan masalah kesehatan, emosional, dan rendahnya kualitas pendidikan.
“Konsekwensinya akan bisa dirasakan dalam beberapa dekade ke depan,” kata Bassuk.
Laporan studi bertajuk “America’s Youngest Outcasts: State Report Card on Child Homelessness” itu juga menyebutkan, sebanyak 42 persen anak-anak tuna wisma berusia di bawah 6 tahun. Selain itu sekira satu dari tujuh anak tuna wisma memiliki masalah dengan kesehatan, terutama asma.
Data juga mengungkap 1,16 juta anak tuna wisma di AS terancam tidak lulus sekolah menengah. (Okezone, 10/03/09)
Jumat, 06 Maret 2009
Gelombang Perubahan Menuju Khilafah Tidak Terbendung
Tanggal 3 maret 1924, menjadi peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Saat itu – 85 tahun yang lalu- Musthafa Kamal menghapuskan Negara Islam Khilafah. Sejak itu, Umat Islam kehilangan negara yang menyatukan mereka. Umat Islam dipecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah, dijajah, kekayaan alamnya di eksploitasi . Umat Islampun menjadi lemah dan tidak lagi menjadi negara adidaya yang mendominasi dunia, ekonomi negeri Islam pun mengalami kemunduran yang parah meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa.
Sejak tahun 1924, kita telah dipecahbelah menjadi lebih dari 50 negara yang lemah dan tidak memiliki pengaruh. Penguasa dunia Islam secara sistematis berkoalisi dengan kekuatan negara-negara kolonial melawan rakyatnya sendiri . Alih-alih melindungi rakyatnya, mereka justru memberikan jalan bagi kekuatan kolonial untuk mempermudah pembantaian massal terhadap umat Islam. Sebagaimana kita lihat di Palestina, Irak, Afghanistan, Somalia dan tempat-tempat lain. Tanpa Khilafah umat Islam tidak memiliki pelindung umat dari serangan ganas negara-negara kolonial yang buas.
Bagaimanapun arus deras perubahan sedang terjadi dan tidak terbendung. Tanda-tanda itu bisa kita saksikan di seluruh dunia. Umat bereaksi serentak di seluruh dunia sebagai kesatuan umat dalam tragedi pembantaian masal di Gaza. Umat pun menyerukan pergantian penguasa-penguasa pengkhianat di negeri Islam sekarang ini dan menyerukan kepada tentara-tentara Islam untuk bergerak membebaskan Palestina.
Umat juga dengan jelas dan nyata melihat kegagalan ekonomi global kapitalisme. Krisis keuangan akibat kapitalisme ini telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat mengerikan. Umat juga melihat kedustaan janji-janji ‘kemerdekaan dan demokrasi’ tercermin dari apa yang terjadi di penjara Abu Ghraib dan Guantanamo”
Berbagai cara telah dicoba di dunia Islam mulai dari pemerintah diktator, sosialisme, demokrasi, monarki, dan nasionalisme. Semuanya menunjukkan kegagalan yang nyata. Kerinduan umat akan tegaknya kembali Khilafah semakin memuncak. Umat merindukan hidup dibawah naungan Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwah yang dijanjikan Rosulullah SAW. Alhamdulillah.
Menegakkan kembali Khilafah di dunia Islam adalah kewajiban kolektif dari umat ini. Kita bisa menyaksikan tanpa institusi Khilafah perbagai persoalan yang kompleks bermunculan tanpa bisa dipecahkan di dunia Islam mulai dari Lautan Atlantik (Maroko) hingga Lautan Pasifik (Indonesia).
Adalah ironis, menyedihkan, dan tidak masuk akal. Meskipun dunia Islam yang kaya dengan populasi 20 persen dari dunia, memiliki lebih dari 60 % cadangan minyak dunia , 55 % gas dunia , hampir 37 % emas, dan memiliki hampir 25% personil pertahanan dunia. Namun kenyataannya, dunia Islam begitu lemah dan terjajah , memiliki pengaruh politik yang kecil dan tidak memiliki kepemimpinan mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri yang melimpah.
Tidak diragukan lagi Khilafah adalah alternatif satu-satunya bagi rezim tirani yang korup di dunia Islam sekarang ini. Hanya Khilafah yang bisa menggantikan rezim tiran dengan kepemimpinan yang membawa kesejahteraan untuk rakyat, adil, melindungi dan menciptakan stabilitas dan keamanan bagi dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Keputusan politik dunia Islam akan ditentukan oleh umat Islam sendiri bagi kepentingan umat di Kairo, Istanbul, atau Jakarta. Bukan di London atau Washington.
Inilah saatnya untuk bekerja keras menegakkan kembali Khilafah yang akan menyatukan dunia Islam, menjawab tangisan pilu anak-anak, para ibu dan wanita di Palestina , Irak, Somalia, dan Khasmir yang dihinakan oleh musuh-musuh Allah SWT. Saatnya terjadi angin perubahan yang meliputi seluruh dunia Islam untuk mewujudkan ide Khilafah, Shariah dan Islam dalam kenyataan yang sesungguhnya.
Perjuangan ini memang berat , tapi akan lebih ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Perjuangan ini akan lebih cepat kalau kita tidak sekedar jadi penonton atau menjadi pihak yang meragukan umat akan kembalinya Khilafah Islam ini. Ini adalah kewajiban bersama yang harus kita lakukan dengan perjuangan bersama. Allahu Akbar !
“…. Kemudian akan kembali Khilafah al Minjahin Nubuwah” (Musnad Ahmad)
Sejak tahun 1924, kita telah dipecahbelah menjadi lebih dari 50 negara yang lemah dan tidak memiliki pengaruh. Penguasa dunia Islam secara sistematis berkoalisi dengan kekuatan negara-negara kolonial melawan rakyatnya sendiri . Alih-alih melindungi rakyatnya, mereka justru memberikan jalan bagi kekuatan kolonial untuk mempermudah pembantaian massal terhadap umat Islam. Sebagaimana kita lihat di Palestina, Irak, Afghanistan, Somalia dan tempat-tempat lain. Tanpa Khilafah umat Islam tidak memiliki pelindung umat dari serangan ganas negara-negara kolonial yang buas.
Bagaimanapun arus deras perubahan sedang terjadi dan tidak terbendung. Tanda-tanda itu bisa kita saksikan di seluruh dunia. Umat bereaksi serentak di seluruh dunia sebagai kesatuan umat dalam tragedi pembantaian masal di Gaza. Umat pun menyerukan pergantian penguasa-penguasa pengkhianat di negeri Islam sekarang ini dan menyerukan kepada tentara-tentara Islam untuk bergerak membebaskan Palestina.
Umat juga dengan jelas dan nyata melihat kegagalan ekonomi global kapitalisme. Krisis keuangan akibat kapitalisme ini telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat mengerikan. Umat juga melihat kedustaan janji-janji ‘kemerdekaan dan demokrasi’ tercermin dari apa yang terjadi di penjara Abu Ghraib dan Guantanamo”
Berbagai cara telah dicoba di dunia Islam mulai dari pemerintah diktator, sosialisme, demokrasi, monarki, dan nasionalisme. Semuanya menunjukkan kegagalan yang nyata. Kerinduan umat akan tegaknya kembali Khilafah semakin memuncak. Umat merindukan hidup dibawah naungan Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwah yang dijanjikan Rosulullah SAW. Alhamdulillah.
Menegakkan kembali Khilafah di dunia Islam adalah kewajiban kolektif dari umat ini. Kita bisa menyaksikan tanpa institusi Khilafah perbagai persoalan yang kompleks bermunculan tanpa bisa dipecahkan di dunia Islam mulai dari Lautan Atlantik (Maroko) hingga Lautan Pasifik (Indonesia).
Adalah ironis, menyedihkan, dan tidak masuk akal. Meskipun dunia Islam yang kaya dengan populasi 20 persen dari dunia, memiliki lebih dari 60 % cadangan minyak dunia , 55 % gas dunia , hampir 37 % emas, dan memiliki hampir 25% personil pertahanan dunia. Namun kenyataannya, dunia Islam begitu lemah dan terjajah , memiliki pengaruh politik yang kecil dan tidak memiliki kepemimpinan mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri yang melimpah.
Tidak diragukan lagi Khilafah adalah alternatif satu-satunya bagi rezim tirani yang korup di dunia Islam sekarang ini. Hanya Khilafah yang bisa menggantikan rezim tiran dengan kepemimpinan yang membawa kesejahteraan untuk rakyat, adil, melindungi dan menciptakan stabilitas dan keamanan bagi dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Keputusan politik dunia Islam akan ditentukan oleh umat Islam sendiri bagi kepentingan umat di Kairo, Istanbul, atau Jakarta. Bukan di London atau Washington.
Inilah saatnya untuk bekerja keras menegakkan kembali Khilafah yang akan menyatukan dunia Islam, menjawab tangisan pilu anak-anak, para ibu dan wanita di Palestina , Irak, Somalia, dan Khasmir yang dihinakan oleh musuh-musuh Allah SWT. Saatnya terjadi angin perubahan yang meliputi seluruh dunia Islam untuk mewujudkan ide Khilafah, Shariah dan Islam dalam kenyataan yang sesungguhnya.
Perjuangan ini memang berat , tapi akan lebih ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Perjuangan ini akan lebih cepat kalau kita tidak sekedar jadi penonton atau menjadi pihak yang meragukan umat akan kembalinya Khilafah Islam ini. Ini adalah kewajiban bersama yang harus kita lakukan dengan perjuangan bersama. Allahu Akbar !
“…. Kemudian akan kembali Khilafah al Minjahin Nubuwah” (Musnad Ahmad)
Kamis, 26 Februari 2009
AS Mengungkapkan Keterlibatan Pakistan dalam Menyediakan Pangkalan Udara Untuk Melakukan Serangan Mematikan
Pada tanggal 14 Februari surat kabar berbahasa Inggris Pakistan ‘The Dawn’ mengungkapkan bahwa Pakistan telah memberikan izin kepada Amerika untuk menggunakan pangkalan-pangkalan udaranya untuk melakukan serangan di wilayah persukuan Pakistan, FATA.
Ketika mengutarakan keterkejutannya atas penentangan Pakistan atas kampanye serangan-serangan rudal CIA yang dilakukan oleh pesawat Predator di dalam wilayah perbatasan Pakistan, Senator Feinstein mengatakan: “Seperti yang saya pahami, serangan-serangan itu dilancarkan dari sebuah pangkalan udara Pakistan.”
CIA menolak memberikan komentar, namun mantan pejabat intelejen AS, yang namanya dirahasiakan, mengkonfirmasi bahwa gambaran dari Senator Feinstein adalah benar. Kemudian, Philip J. LaVelle, jubir sang senator, mengatakan bahwa komentarnya hanya berdasarkan laporan-laporan sebelumnya bahwa pesawat-pesawat Predator dioperasikan dari pangkalan-pangkalan udara dekat Islamabad.
Koran berbahasa Inggris Pakistan lainya ‘The News’ melaporkan bahwa Amerika menerbangkan secara rahasia pesawat-pesawat tidak berawak dari pangkalan-pangkalan militer di Shamsi, Barat Daya Pakistan di Propinsi Baluchistan pada awal tahun 2006, menurut gambar pangkalan udara yang diambil dari Google Earth.
Dinyatakan juga bahwa serangan-serangan tadi melibatkan Global Hawks – yang umumnya dipakai untuk pesawat mata-mata, yang terbang selama lebih dari 36 jam, pada kecepatan lebih dari 400 mil/jam dan ketinggian lebih dari 60,000 kaki.
Keberadaan pangkalan-pangkalan untuk melakukan serangan itu di dalam wilayah Pakistan menunjukkan bahwa kepemimpinan Pakistan terlibat penuh dalam pembantaian rakyatnya sendiri untuk memuaskan Amerika.
Ketika mengutarakan keterkejutannya atas penentangan Pakistan atas kampanye serangan-serangan rudal CIA yang dilakukan oleh pesawat Predator di dalam wilayah perbatasan Pakistan, Senator Feinstein mengatakan: “Seperti yang saya pahami, serangan-serangan itu dilancarkan dari sebuah pangkalan udara Pakistan.”
CIA menolak memberikan komentar, namun mantan pejabat intelejen AS, yang namanya dirahasiakan, mengkonfirmasi bahwa gambaran dari Senator Feinstein adalah benar. Kemudian, Philip J. LaVelle, jubir sang senator, mengatakan bahwa komentarnya hanya berdasarkan laporan-laporan sebelumnya bahwa pesawat-pesawat Predator dioperasikan dari pangkalan-pangkalan udara dekat Islamabad.
Koran berbahasa Inggris Pakistan lainya ‘The News’ melaporkan bahwa Amerika menerbangkan secara rahasia pesawat-pesawat tidak berawak dari pangkalan-pangkalan militer di Shamsi, Barat Daya Pakistan di Propinsi Baluchistan pada awal tahun 2006, menurut gambar pangkalan udara yang diambil dari Google Earth.
Dinyatakan juga bahwa serangan-serangan tadi melibatkan Global Hawks – yang umumnya dipakai untuk pesawat mata-mata, yang terbang selama lebih dari 36 jam, pada kecepatan lebih dari 400 mil/jam dan ketinggian lebih dari 60,000 kaki.
Keberadaan pangkalan-pangkalan untuk melakukan serangan itu di dalam wilayah Pakistan menunjukkan bahwa kepemimpinan Pakistan terlibat penuh dalam pembantaian rakyatnya sendiri untuk memuaskan Amerika.
Rabu, 25 Februari 2009
Penulis Rusia dan Amerika: Khilafah Akan Kembali Tegak!
Keyakinanan akan tegaknya kembali Khilafah Islamiyyah tidak hanya diyakini oleh para pejuang penegak Khilafah saja. Para penulis Barat juga meramalkan Khilafah akan kembali tegak di waktu yang akan datang. Jika orang Barat saja percaya Khilafah akan kembali tegak, mengapa sebagian kaum Muslim menyangsikan kehadirannya? Akan adanya kembali Khilafah Rasyidah ‘ala minhajin nubuwwah yang kedua telah dikabarkan oleh Rasulullah Saw dan umat Islam akan berkuasa telah dijanjikan oleh Allah Swt. Sudah sepatutnya kaum Muslim bersegera bahu-membahu untuk mewujudkannya. Berikut dua berita terkait penulis Rusia dan Amerika yang menyatakan bahwa Khilafah akan kembali tegak.
Khilafah Tahun 2020 Di Dalam Pandangan Seorang Penulis Rusia ..!!
Rilis dari buku “Rusia .. Imperium ketiga”
Akhir-akhir ini, di Rusia telah diterbitkan sebuah buku yang berjudul “Rusia .. Kekaisaran ketiga,” ditulis oleh “Michael Ioreyev“, direktur sebuah perusahaan Rusia dan Wakil Presiden Rusia Union of Industrialists dan Wakil Ketua Duma (Rusia Assembly).
Buku tersebut menyingung masa depan Rusia. Pada Coverian dalam buku berisi peta dunia menampilkan beberapa negara dan Eropa terletak di dalam batas-batas dari Rusia.
Penulis mengatakan bahwa ia memperediksi aka nada beberapa Negara Besar di dunia yang akan muncul pada tahun 2020. Saat itu,akan terdapat empat atau lima negara berperadaban ,yaitu Rusia, yang akan menguasai benua Eropa,Cina, Negara Timur Jauh, Negara Khilafah Islam dan Negara konferderasi Amerika yang akan menggabungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan.
Penulis tidak bisa memastikan bahwa hanya Rusialah yang akan menguasai benua Erofa. Tapi ia meyakini bahwa peradaban Barat pasti akan lenyap. Pasti akan diperangi atau dikuasai oleh beberapa Negara tersebut.
Tentang system yang akan diadopsi oleh Imperium ketiga itu, penulis mengatakan” sisitem itu adalah system kapitalis yang sebenarnya,yaitu sistem yang mampu memproduksi devisa paling besar dan memberikan peluang kerja untuk semua orang. Sumber: Al-Aqsa.org, 19 Februari 2009
Resensi Buku: Kejatuhan dan Kebangkitan Negara Islam
Dalam bukunya yang terbit di tahun 2008 berjudul “Kejatuhan dan Kebangkitan Negara Islam”, Profesor Noah Feldman di Harvard menyatakan bahwa kemunduran Syariah Islam di masa lalu akan diikuti dengan kebangkitan Syariah Islam, suatu proses yang berakhir pada terbentuknya Khilafah Islam. Feldman adalah salah satu anggota komisi luar negeri New York. Buku-buku karangan dia sebelumnya juga membuat kejutan, seperti “Paska Jihad: Amerika dan Perjuangan Demokrasi Islam” (2003), “Hutang Kita Kepada Iraq: Perang dan Etika Membangun Negara” (2004), dan “Dipisah oleh Tuhan: Problema Pemisahan Negara dan Agama di Amerika — Apa yang Harus Kita Lakukan” (2005).
Bagi Feldman, beberapa kondisi tertentu diperlukan untuk memenuhi proses kebangkitan. Negara Islam akan menerapkan keadilan bagi umat, namun Negara tersebut tidak bisa dibangun dengan menerapkan sistem lama begitu saja, tapi harus mengenalkan sistem yang baru.
Tesis Feldman memerlukan perhatian khusus. Pada awal abad ke 21, dunia termasuk dunia Islam dan Timur Tengah akan mengalami perombakan. Apa peran Islam dalam perubahan tersebut? Pertanyaan ini perlu dijawab.
Pengalaman sejarah kita menunjukkan bahwa keruntuhan institusi politik yang besar dan mapan seperti Uni Soviet dan sistem Kerajaan-Kerajaan masa lalu biasanya tidak bisa dibangkitkan lagi. Kecuali hanya ada dua: Struktur Demokrasi sebagai kelanjutan dari Imperium Romawi, dan Negara Islam. Siapapun yang jeli memonitor situasi dunia Islam dari Maroko ke Indonesia akan melihat bahwa loyalitas masyarakat terhadap Islam tidak berubah meskipun kebobrokan administrasi dan kesewenang-wenangan kekuasaan banyak sekali terjadi di sana. Walaupun faktanya para pimpinan mereka gagal untuk menerapkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan tenggelam dalam budaya korupsi dan kepalsuan, mereka masih mampu berkuasa dengan menggunakan tongkat represif. Ulama Islam yang sejati dan Hakim seperti masa sebelumnya sudah tidak ada lagi atau tidak lagi berfungsi untuk menghentikan kesewenang-wenangan penguasanya. Namun demikian, sebagaimana diyakini oleh Feldman, saat ini Islam akan kembali dengan wajah yang berbeda dibandingkan yang dikenal dalam masa sebelumnya.
Feldman berargumentasi bahwa pergerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir menghargai demokrasi. Ketika lobi Yahudi berusaha menampilkannya sebagai organisasi teroris, Hamas sebenarnya menghormati keabsahan demokrasi. Di Turki, partai politik Islam atau partai pro Islam sudah lama berdiri sejak tahun 1969 dalam kancah politik dan keluar masuk panggung kekuasaan melalui pemilu.
Dalam menghadapi tantangan dunia modern, Muslim mampu menahan upaya restorasi radikal dan kuat tanpa meninggalkan akar tradisi mereka. Model ‘Walayat al-Faqih’ (Komite Ahli Hukum Islam) yang dikenalkan di Iran setelah revolusi Islam pada tahun 1979 perlu didiskusikan dan ditinjau secara mendalam. Salah satu prioritas penting dalam dunia Islam adalah pemecahan masalah keseimbangan kekuasaan dan penegakkan hukum. Sejak masa Nabi Muhammad, penguasa Muslim berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat tentang keabsahannya dengan melarang semua hal yang dinyatakan sebagai haram, namun di masa sekarang penekanan pada aspek kebebasan menjadi lebih penting. Keberhasilan di aspek ini oleh Dunia Islam tidak saja akan menguntungkan dunia Islam, tapi juga Dunia Barat.
Feldman juga menekankan bahwa di masa lalu, ulama yang menafsirkan Syariah adalah pemegang peran dalam mengontrol lembaga eksekutif; namun, menurutnya, peran ini dihancurkan oleh reformasi yang belum selesai dna fenomena Tanzimat yang ditemukan pada masa Ottoman. Akibatnya, ketiadaan lembaga yang mengontrol penguasa mengakibatkan kesewenang-wenangan yang memonopoli sistem administrasi. Feldman juga menyebutkan bahwa Khilafah Ottoman berutang kepada Dunia Barat sehingga ia berada dalam tekanan untuk melakukan reformasi. Akibatnya, sistem keadilan dan para ulama Islam akhirnya diganti dengan lembaga baru, sehingga runtuhlah kekhalifahan Islam. Kekuatan penjajah imperialis seperti Inggris dan Perancis akhirnya berhasil masuk.
Akan tetapi, Feldman juga melihat bahwa lembaran baru di abad 21 akan tiba dengan kembalinya Islam meskipun kekuatan politiknya sempat runtuh di tahun 1924 dan para ulamanya yang berperan sebagai pengawal Syariah sempat dipinggirkan dan disingkirkan. Sumber: World Bulletin, 30 Januari 2009
Jumat, 20 Februari 2009
Tawuran - Kekerasan Antar Pelajar Kembali Terjadi: Buah dari Sekularisme
Tawuran pelajar kembali terjadi di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, kemarin. 10 orang pelajar SMU yang diduga terlibat tawuran diamankan polisi. Peristiwa itu terjadi Jumat (20/2/2009) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu sekitar 40 orang murid SMU Cendrawasih yang menaiki bus berniat menyerbu STM Bakti Data.
Sebelumnya, hari Selasa, 17/02/09, aksi tawuran juga berlangsung di sebuah lapangan di bilangan Tebet Timur Dalam, tidak jauh dari gedung sekolah SMA Muhammadiyah 5. Tawuran tersebut melibatkan siswa SMA 37 Asem Baris, Tebet, melawan SMA Muhammadiyah 5 Tebet, Jakarta Selatan.
“Kami sedang nongkrong, tiba-tiba 30-an anak SMA 37 menyerbu. Ada yang membawa samurai dan golok,” tutur Luthfi, siswa kelas III SMA Muhammadiyah 5, yang dicokok polisi.
Karena tidak siap tawuran, Luthfi dan teman-temannya melarikan diri sambil memberi perlawanan seadanya. Perlawanan balasan yang ada hanya sekadar lemparan batu yang terserak di sekitar lapangan.
Setelah berlangsung hampir 15 menit, polisi dari Polsek Tebet tiba di lokasi. Polisi langsung saja menangkap 10 orang siswa SMA Muhammadiyah 5 dan menggelandangnya ke Mapolsek Tebet, Jl Dr. Saharjo, Jakarta.
Kekerasan yang menimpa pelajar dalam sepekan terakhir juga diberitakan beberapa media. Bahkan beberapa perkelahian antar siswi terekam melalui handphone terungkap di beberapa tempat. Hal ini semakin menambah suramnya generasi di negeri ini.
Beberapa tindak kekerasan yang terjadi antar pelajar tersebut merupakan buah dari sistem sekularisme yang telah mencengkram negeri ini. Hal itu juga menunjukkan kegagalan sistem pendidikan yang berlandaskan sekularisme.
Sekularisme, ide pemisahan agama dari kehidupan yang ditanamkan dalam benak pelajar telah menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama. Alih-alih mereka menolong saudara mereka di Gaza Palestina, malah yang terjadi saling batu hantam sesama mereka dengan sia-sia. Sungguh menyedihkan.
Berbeda halnya dengan Islam yang sangat memberikan perhatian serius dalam membina generasi muda. Dalam catatan sejarah, Islam mampu menjadikan para pemuda seperti Ali bin Abi Thalib atau Usamah bin Zaid menjadi sosok pemuda yang hidupnya hanya untuk Islam. Bahkan seorang Umar bin Khaththab yang sangat membenci Nabi Saw. berubah menjadi seseorang di barisan terdepan untuk membela Islam setelah tersentuh cahaya Islam.
Bagaimana dengan generasi di negeri ini? Sudah saatnya selamatkan generasi Muslim dari sekularisme dan berikan kesempatan kepada Islam untuk membina mereka. (nl/dtk/hti)
Kamis, 19 Februari 2009
Setting Wireless Speedy
Teknik mengamankan Wireless LAN
Salah satu kendala/keraguan dari pengguna Wireless Local Area Network (WLAN) yang paling utama adalah masalah security. Dengan pemanfaatan teknologi wireless maka data-data yang dikirim mau tidak mau akan melewati “udara bebas”. Dengan kondisi tersebut ancaman terhadap isi datanya cukup besar. Beberapa ancaman terhadap sistem WLAN adalah adanya kerawanan terhadap bahaya penyusupan. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena asal penyusup mempunyai WLAN card maka berarti dia sudah memiliki kesempatan untuk masuk ke jaringan. Dengan adanya kondisi diatas, maka diperlukan adanya keamanan jaringan WLAN secara berlapis-lapis.
Segmentasi Jaringan
Dengan model pengamanan segmentasi jaringan WLAN, maka network WLAN dimasukkan/dikategorikan ke dalam subnet tersendiri. Atau dengan solusi lain jaringan WLAN dipisahkan ke jaringan extranet.
SSID (Service Set Identifier)
SSID merupakan nama network dari suatu jaringan WLAN, dan dapat diset sesuai dengan keinginan administrator. SSID dikenal juga dengan istilah ESSID. Fungsi SSID dikaitkan dengan keamanan keamanan WLAN adalah merupakan garda terdepan terhadap sistem keamanan WLAN. Setiap client yang akan masuk jaringan WLAN atau terhubung ke AP maka harus mengetahui SSID dari AP tersebut.
Wireless Network
SSID pada dasarnya dapat diset broadcast maka sangat mudah diketahui oleh pengguna yang mempunyai WLAN card. Semua device (notebook atau PDA) dengan scanning jaringan WLAN maka dapat dengan mudah mengetahui jaringan WLAN baik dengan software bawaan WLAN card maupun software tambahan lain. MAC Filtering Sistem pengamanan yang ke-tiga adalah dengan memanfaatkan filtering MAC (Medium Access Control) address. Biasanya seting di sisi AP terdapat pilihan mengenai daftar MAC address yang akan kita inputkan, apakah untuk kategori allow/disallow atau forward all/block all. Penerapan keamanan WLAN dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu segmentasi jaringan, SSID, MAC filtering, WEP, WPA dan VPN. Kesadaran akan masalah keamanan WLAN masih perlu disosialisasikan.
Sumber : http://speedytutorial.blog.plasa.com/
Salah satu kendala/keraguan dari pengguna Wireless Local Area Network (WLAN) yang paling utama adalah masalah security. Dengan pemanfaatan teknologi wireless maka data-data yang dikirim mau tidak mau akan melewati “udara bebas”. Dengan kondisi tersebut ancaman terhadap isi datanya cukup besar. Beberapa ancaman terhadap sistem WLAN adalah adanya kerawanan terhadap bahaya penyusupan. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena asal penyusup mempunyai WLAN card maka berarti dia sudah memiliki kesempatan untuk masuk ke jaringan. Dengan adanya kondisi diatas, maka diperlukan adanya keamanan jaringan WLAN secara berlapis-lapis.
Segmentasi Jaringan
Dengan model pengamanan segmentasi jaringan WLAN, maka network WLAN dimasukkan/dikategorikan ke dalam subnet tersendiri. Atau dengan solusi lain jaringan WLAN dipisahkan ke jaringan extranet.
SSID (Service Set Identifier)
SSID merupakan nama network dari suatu jaringan WLAN, dan dapat diset sesuai dengan keinginan administrator. SSID dikenal juga dengan istilah ESSID. Fungsi SSID dikaitkan dengan keamanan keamanan WLAN adalah merupakan garda terdepan terhadap sistem keamanan WLAN. Setiap client yang akan masuk jaringan WLAN atau terhubung ke AP maka harus mengetahui SSID dari AP tersebut.
Wireless Network
SSID pada dasarnya dapat diset broadcast maka sangat mudah diketahui oleh pengguna yang mempunyai WLAN card. Semua device (notebook atau PDA) dengan scanning jaringan WLAN maka dapat dengan mudah mengetahui jaringan WLAN baik dengan software bawaan WLAN card maupun software tambahan lain. MAC Filtering Sistem pengamanan yang ke-tiga adalah dengan memanfaatkan filtering MAC (Medium Access Control) address. Biasanya seting di sisi AP terdapat pilihan mengenai daftar MAC address yang akan kita inputkan, apakah untuk kategori allow/disallow atau forward all/block all. Penerapan keamanan WLAN dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu segmentasi jaringan, SSID, MAC filtering, WEP, WPA dan VPN. Kesadaran akan masalah keamanan WLAN masih perlu disosialisasikan.
Sumber : http://speedytutorial.blog.plasa.com/
Rabu, 18 Februari 2009
Menyambut Sang Penjajah Dengan Bangga
Ada yang masygul dalam benak kita; mengapa pejabat di negeri ini begitu suka cita menyambut kedatangan Hillary Clinton, Menlu AS yang baru, yang datang ke Indonesia tanggal 18-19 Pebruari 2009? Sampai Mensesneg Hatta Rajasa di Kantor Setneg, Jl. Veteran, Jakarta, Kamis (5/2/2008) menyatakan, “Indonesia masuk dalam radar negara-negara besar yang patut diperhitungkan,”. Hatta pun tidak bisa menutupi kebanggaannya, “Kita diperhitungkan.” ujarnya.
Bukankah kita tahu, bahwa AS adalah negara penjajah, dengan semua definisi dan maknanya? AS bukan saja telah menjajah Afganistan dan Irak yang telah menewaskan ratusan ribu bahkan jutaan manusia, tetapi juga telah menjajah negeri kita. Bahkan, sudah banyak pakar dan intelektual di negeri ini yang mengatakan, bahwa negeri ini masih terjajah, dan penajajahnya itu tak lain adalah Kapitalisme Global yang dipimpin oleh AS. Lalu, mengapa para pejabat di negeri ini masih saja menyambut Menlu dari negara penjajah itu dengan suka cita, bahkan dengan penuh bangga? Apakah mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa AS adalah negara penjajah dengan semua definisi dan maknanya? Inilah yang masygul dalam benak kita.
Memang betul, bahwa Indonesia adalah negara penting bagi kepentingan politik luar negeri AS. Terutama karena faktor Islam, jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim, dan merupakan negara terbesar keempat setelah Cina, India dan AS sendiri, serta faktor kekayaan alamnya yang melimpah. Dalam pernyataan persnya di Washington, Jubir Deplu AS, Robert Wood, menyatakan, “Indonesia merupakan negara penting bagi AS. Menlu Hillary merasa penting bahwa kami ingin mencapai itu dan mencapai lebih awal dengan Indonesia,” kata Wood, “Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.” ujarnya. Iya, Indonesia memang negara Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan itu yang membuat Menlu AS harus berkunjung ke Indonesia pertama kali. Karena, dalam sejarahnya, kawasan Timur Tengahlah yang biasanya menjadi langganan kunjungan Menlu AS yang baru. Namun, kali ini tidak. Pertanyaan ada apa sebenarnya? Inilah yang harus kita dicermati bersama.
Selama ini, kawasan Timur Tengah memang menjadi langganan kunjungan pertama kali Menlu AS, terutama karena kawasan ini merupakan koloni AS, setelah AS berhasil membersihkan pengaruh Inggeris dan Perancis dari kawasan tersebut. Juga karena faktor minyak, Islam dan Israel. Namun, setelah pendudukan AS di Irak 2003 yang berhasil melenyapkan pengaruh Inggeris di kawasan tersebut, maka AS tidak lagi mendapatkan ancaman yang berarti dari pesaing politiknya di kawasan itu. Sebaliknya, di Timur Jauh, yang diwakili oleh Indonesia dan Malaysia, dengan perkembangan Islam dan meningkatnya kesadaran umat Islam untuk kembali kepada syariah agama mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survei, tentu ini bisa menjadi ancaman potensial bagi penjajahan AS di kawasan tersebut. Di mata AS, meningkatnya kesadaran umat Islam itu akan mengancam nilai-nilai mereka, antara lain, seperti Demokrasi, HAM, Pluralisme, Kebebasan dan Kesetaraan Gender, yang pada akhirnya akan menggulung tradisi penjajahan mereka di negeri ini. Inilah yang bisa kita simak dari pernyataan Hillary, dalam dengar pendapat di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), bahawa dirinya akan bekerja “memperbarui kepemimpinan Amerika melalui diplomasi yang akan meningkatkan keamanan kita, mengedepankan kepentingan kita, dan mencerminkan nilai-nilai kita”. Jadi, tujuan utama dari berbagai kunjungan Menlu AS tersebut tak lain adalah untuk memperbarui kepemimpinan AS di dunia.
Memang ini tidak mudah bagi AS, terutama setelah berkembangnya opini negatif tentang AS, bukan saja di dunia Islam tetapi juga di negara-negara Barat. Terlebih, di dalam negeri, AS saat ini tengah menghadapi resesi ekonomi yang sangat parah. Dalam konteks ekonomi AS, Indonesia bukan saja telah dan akan menjadi pasar potensial bagi produk AS, tetapi Indonesia juga menjadi sumber bahan-bahan baku dan suplay energi bagi industri AS. Inilah yang ingin dipertahankan oleh AS. Karena itu, di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), Hillary menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam memecahkan masalah krisis ekonomi global.
Selain faktor-faktor di atas, yang harus dicermati adalah, bahwa kunjungan ini dilakukan pada saat menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Dalam agenda kunjungannya, Menlu AS itu juga direncanakan akan bertemu sejumlah tokoh dan politisi di negeri ini . Maka, kunjungan ini juga secara telanjang bisa dibaca sebagai upaya AS untuk memastikan dukungannya, sekaligus terpilihnya tokoh dan politisi yang bisa menjamin kepentingannya di negeri ini.
Pertanyaannya, jika demikian apa yang akan didapat oleh negeri Muslim terbesar ini? Jawabannya tentu bukan apa-apa. Iya, negeri ini memang tidak akan mendapatkan apa-apa, selain keburukan demi keburukan, baik bagi Islam maupun kaum Muslim, yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini. Kalau pun tampak ada kebaikan, sesungguhnya itu hanyalah lips service dan make up saja. Sebab, penjajah tetap saja penjajah. Terlebih jika diberi peluang dan kesempatan. Jikalau ada perubahan pada kebijakan luar negeri AS di era Obama, itu hanyalah perubahan pendekatan, tetapi substansinya tetap sama, yaitu mempertahankan hegemoni dan penjajahan atas dunia. Atau bahasa halusnya, “memperbarui kepemimpinan AS di dunia.” Jadi, yang berubah hanya pendekatannya, dari hard power, melalui invasi dan pendudukan, menjadi smart power, dengan “diplomasi” dan “membangun hubungan kemitraan”.
Selain Indonesia akan tetap terjajah, negeri Muslim terbesar ini juga akan digunakan sebagai alat oleh AS untuk memasarkan nilai-nilai Demokrasi, HAM, Kebebasan dan Pluralisme ke negeri-negeri Muslim yang lain, yang telah diklaim kompatibel dengan Islam. Indonesia juga akan digunakan sebagai alat untuk memuluskan rancangan AS di Timur Tengah, tentang pendirian dua negara, Israel dan Palestina yang meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Hillary (Rabo, 4/2/2009) berjanji akan bekerja sama dengan semua pihak untuk “menciptakan negara Palestina yang independen dan dapat berjalan di Tepi Barat dan Gaza, serta memberikan perdamaian dan keamanan yang diminta Israel.” Inilah yang tampaknya ingin dimainkan oleh Indonesia melalui Proposal Perdamaian Palestina, sebagaimana yang mengemuka dalam pertemuan antara Wapres Jusuf Kalla dan Joe Biden, Wapres AS (Rabo, 4/2/2009).
Akhirnya kenyataan ini mengingatkan kita akan hadits Nabi, “Idza dhuyyi’at al-amanah fantadhir as-sa’ah.” (Jika amanah ini telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya). Sahabat bertanya, “Fakaifa idha’atuha ya Rasula-Llah?” (Lalu, bagaimana bentuk disia-siakannya amanah itu, ya Rasulullah?) Nabi menjawab, “Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri as-sa’ah.” (Jika urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.) al-Kirmani menjelaskan, urusan yang dimaksud di sini adalah Khilafah, pemerintahan, peradilan, fatwa dan sebagainya, yang terkait dengan agama. Jika urusan ini diserahkan kepada orang Sekular, yang bukan ahli agama, maka urusan ini pasti akan disia-siakan.
Jatuhnya Palestina, Irak, Afganistan dan Kashmir ke tangan penjajah, serta dikurasnya kekayaan alam dan penjajahan di negeri-negeri kaum Muslim, termasuk Indonesia, adalah contoh nyata disia-siakannya amanah Allah. Karena para penguasanya adalah orang-orang Sekular yang dijadikan sebagai penguasa untuk melestarikan kepentingan tuan-tuan mereka, dengan mempertahankan sistem Sekularisme mereka. Fal’iyadzu billah min syarri fitnatihim…
Selasa, 17 Februari 2009
Mewaspadai Kunjungan Menlu AS di Indonesia
Sebagaimana telah banyak diberitakan, dalam rangkaian kunjungan pertamanya sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton akan berkunjung ke Jepang, Indonesia, Korea Selatan dan China. Kunjungan ke Indonesia akan dilakukan pada tanggal 18-19 Febuari 2009 ini. Menurut Juru Bicara Deplu AS Robert Wood di Washington, “Indonesia adalah negara yang penting bagi AS sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Menlu merasa penting untuk merangkul Indonesia lebih awal.” (Kompas.com, 7/2/09).
Tentang agenda kunjungan ke Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume mengungkapkan, Menlu Hillary bersama para pejabat negara tuan rumah akan membicarakan pendekatan-pendekatan bersama dalam menghadapi tantangan yang melanda masyarakat internasional. Selain terkait dengan krisis pasar keuangan dan isu-isu kemanusiaan, Hume mengungkapkan, “Beliau (Hilarry, red.) akan bertukar pandangan mengenai hubungan AS-Indonesia yang terus berkembang, termasuk kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan, keamanan regional, lingkungan hidup, perdagangan dan kesehatan.”
Rencana kunjungan itu mendapat sambutan besar dari kalangan pejabat di Indonesia. Pasalnya, kunjungan Menlu AS yang baru biasanya dilakukan ke Eropa atau Timur Tengah, dan baru sekarang ke wilayah Asia, khususnya Indonesia. Rencana kunjungan itu membuat Pemerintah Indonesia merasa senang dan bangga. “Kita melihat Indonesia sudah masuk dalam radar negara besar sebagai emerging country (negara yang sangat penting. red.) yang patut diperhitungkan dalam kontribusinya di dunia ini,” ujar Mensesneg Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis kemarin (MIOL, 5/2/09).
Makna di Balik Kunjungan
Jika dicermati lebih jauh, kunjungan Menlu AS ke Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia mengandung sejumlah tujuan. Sayangnya, tujuan tersebut seluruhnya semata-mata demi memenuhi ambisi politik dan ekonomi AS. Di antara tujuan di balik kunjungan Menlu AS itu adalah:
Pertama, memulihkan citra AS secara internasional, khususnya di Dunia Islam, yang terlanjur semakin terpuruk selama kepemimpinan Bush. Terpuruknya citra AS tentu saja terutama karena pendudukan sekaligus tindakan brutal AS di Irak dan Afganistan; juga dukungan AS yang membabi-buta dan terus-menerus terhadap Israel, khususnya dalam kasus Pembantaian Gaza oleh Israel baru-baru ini. Citra itulah yang hendak “diperbaiki” oleh AS. Karena itulah, Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar diharapkan bisa menjembatani hubungan Dunia Islam dengan Barat, khususnya AS, supaya citra AS di mata Dunia Islam bisa diperbaiki. Ini tentu sejalan dengan strategi baru Obama dalam politik luar negerinya, yakni penggunaan “smart power” (kekuatan pintar). Inilah juga yang bisa kita simak dari pernyataan Hillary, dalam dengar pendapat di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), bahwa dirinya akan bekerja “memperbarui kepemimpinan Amerika melalui diplomasi yang akan meningkatkan keamanan kita, mengedepankan kepentingan kita, dan mencerminkan nilai-nilai kita.”
Jadi, tujuan utama dari berbagai kunjungan Menlu AS tersebut tidak lain adalah untuk memperbarui kepemimpinan—termasuk citra—AS di dunia.
Kedua, dalam konteks masalah Palestina, AS berharap bahwa Indonesia bisa memainkan peran di dalamnya, terutama karena Indonesia memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Hamas dan rakyat Palestina secara umum. Bahkan menurut Wapres Jusuf Kalla, Wapres AS Joe Biden secara khusus telah meminta proposal ke Indonesia tentang penyelesaian konflik Palestina (MIOL, 8/2/09).
Persoalannya, Presiden Barack Obama telah menandaskan bahwa kesepakatan dengan rakyat Palestina harus tetap menjaga identitas Israel sebagai negara Yahudi yang memiliki perbatasan aman dan diakui. Israel harus dibela dan al-Quds harus menjadi ibukota Israel dan sebagai kota bersatu. Ia menyebut pertemanan AS dengan Israel tidak mungkin dipisahkan (Inilah.com, 6/2/09).
Artinya, penyelesaian masalah Palestina harus sesuai dengan garis yang telah ditandaskan oleh Obama/AS. Karena itu, Pemerintah Indonesia tidak boleh terjebak dengan skenario itu. Jika Indonesia mengikuti keinginan AS itu, berarti Indonesia telah menjadi perantara bagi terwujudnya pengakuan legal terhadap keberadaan Yahudi-Israel sang penjajah, yang telah mencaplok tanah Palestina.
Ketiga, dalam konteks keamanan regional, AS ingin memastikan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya terkait dengan isu terorisme dan keamanan di Selat Malaka. Dalam hal ini, Deputi Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Wood mengatakan, ”Amerika mungkin membuka kembali program Korps Perdamian AS di Indonesia setelah dihentikan sebelumnya pada pertengahan 1960-an.” (Antara, 9/2/09).
Dengan kata lain, lewat kunjungan ini, AS ingin memastikan bahwa Indonesia akan tetap melanjutkan program perang melawan terorisme, meski dengan cara yang sedikit berubah sesuai dengan gaya AS yang berubah di bawah Obama. Adapun terkait dengan Selat Malaka, sebagaimana diketahui, selama ini terus diopinikan bahwa Selat Malaka menjadi salah satu jalur pelayaran yang rawan perompakan. Padahal Selat Malaka langsung berkaitan erat dengan keamanan regional, bahkan dunia, selain berkaitan erat dengan keamanan pasokan minyak dan bahan baku lainnya. Karena itu, kunjungan ini akan digunakan Hillary untuk membuka pintu lebih lebar bagi kerjasama AS-RI yang lebih dalam untuk mengontrol keamanan Selat Malaka ini.
Keempat: AS mulai menyadari pesatnya perkembangan Islam dan kesadaran umat Islam di Indonesia untuk kembali pada syariah agama mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survey. Hal ini dipandang bisa menjadi ancaman potensial bagi penjajahan AS di kawasan ini. Di mata AS, meningkatnya kesadaran umat Islam itu akan mengancam nilai-nilai mereka seperti Demokrasi, HAM, Pluralisme, Kebebasan dan Kesetaraan Gender, yang pada akhirnya akan menggulung tradisi penjajahan mereka di negeri ini.
Karena itu, AS ingin Indonesia memelopori dan mendorong Dunia Islam menjadi menganut Islam moderat dan menjunjung demokrasi. Untuk itu, Indonesia harus lebih dulu menunjukkan diri menjadi negara moderat dan demokratis. Negara moderat dan demokratis tentu saja maksudnya adalah negara yang bersahabat dengan AS dan tidak anti AS serta mempertahankan sistem dan nilai-nilai sekular. Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume mengisyaratkan hal ini. Ia menyatakan, Menlu Hillary menantikan untuk melihat langsung bagaimana Indonesia berubah menjadi negara demokrasi yang stabil, moderat dalam wilayah penting ASEAN. Harapan ini kemudian diamini Menlu RI Hassan Wirajuda. ”Sepanjang RI-AS menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme, ada cukup alasan untuk mengeratkan hubungan bilateral.” (Kompas, 7/2/09).
Kelima: Di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), Hillary menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam memecahkan masalah krisis ekonomi global (Detiknews.com, 14/01/09). Tentu bukan karena Indonesia dianggap mampu mengatasi krisis global. Pernyataan Hilarry tersebut harus dimaknai bahwa dalam pandangan AS, Indonesia bukan saja telah dan akan menjadi pasar potensial bagi produk AS, tetapi juga menjadi sumber bahan-bahan baku dan suplay energi bagi industri AS. Apalagi banyak perusahaan AS yang telah lama beroperasi di Indonesia sekaligus menguasai akses terhadap sumber-sumber kekayaan tersebut. PT Freeport dan ExxonMobil adalah di antaranya. Inilah kepentingan AS yang ingin terus dipertahankan di Indonesia.
Keenam: Kunjungan ini dilakukan menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Dalam agenda kunjungannya, Menlu AS itu juga direncanakan akan bertemu dengan sejumlah tokoh dan politisi di negeri ini, termasuk para calon capres dan cawapres. Kunjungan ini secara kasatmata bisa dibaca sebagai upaya AS untuk memastikan dukungannya kepada—sekaligus terpilihnya—tokoh dan politisi yang bisa menjamin kepentingannya di negeri ini. Apalagi dalam rentang sejarah kepemimpinan di negeri ini sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, secara langsung ataupun tidak, AS turut ‘menentukan’ naik-turunnya para pemimpin di negeri ini.
Catatan Kritis
Memperhatikan penjelasan di atas, jelas bahwa kunjungan Hillary pada 18-19 Februari ini akan lebih menguntungkan AS. Apalagi menurut Menlu Hassan Wirajuda, Pemerintah Indonesia sendiri sampai awal Februari belum menentukan agenda khusus yang akan dibicarakan dengan Menlu AS Hillary. Hal itu menunjukkan kekurangsiapan Indonesia dalam melakukan pembicaraan dan negoisasi dengan AS. Inilah ironi dari potret negara yang di klaim negara besar, padahal arah kebijakan politik luar negerinya ternyata tidak jelas.
Lebih dari itu, kunjungan Hillary ke Indonesia pada tanggal 18-19 Februari ini tidak lain adalah untuk lebih menguatkan pengaruh AS di kawasan regional, khususnya di Indonesia.
Karena itu, sudah seharusnya Pemerintah tidak terjebak dengan skenario dan keinginan AS. Pasalnya, AS adalah negara penjajah pengemban utama ideologi Kapitalisme, yang menjadikan penjajahan sebagai metode baku dalam menjalankan politik luar negerinya. Metode penjajahan ini tidak pernah berubah selamanya. Yang berubah hanyalah strategi dan caranya saja; dari sebelumnya “hard power” menjadi “smart power”, sebagaimana diistilahkan Presiden AS Obama. Jika kedua cara tersebut mendapatkan tempat atau diberi kesempatan oleh para penguasa negeri Islam, khususnya Indonesia, maka hal itu jelas bertentangan dengan firman Allah SWT:
Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (QS an-Nisa’ [4]: 141).
Lebih dari itu, membantu kepentingan negara-negara kafir harbi seperti AS, apalagi tunduk pada kemauannya, dengan mengorbankan kepentingan dan kamaslahatan kaum Muslim, merupakan bentuk nyata pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Muslim. Padahal tindakan demikian nyata-nyata telah diharamkan oleh Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya; jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui (QS al-Anfal [8]: 27).
Tentang agenda kunjungan ke Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume mengungkapkan, Menlu Hillary bersama para pejabat negara tuan rumah akan membicarakan pendekatan-pendekatan bersama dalam menghadapi tantangan yang melanda masyarakat internasional. Selain terkait dengan krisis pasar keuangan dan isu-isu kemanusiaan, Hume mengungkapkan, “Beliau (Hilarry, red.) akan bertukar pandangan mengenai hubungan AS-Indonesia yang terus berkembang, termasuk kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan, keamanan regional, lingkungan hidup, perdagangan dan kesehatan.”
Rencana kunjungan itu mendapat sambutan besar dari kalangan pejabat di Indonesia. Pasalnya, kunjungan Menlu AS yang baru biasanya dilakukan ke Eropa atau Timur Tengah, dan baru sekarang ke wilayah Asia, khususnya Indonesia. Rencana kunjungan itu membuat Pemerintah Indonesia merasa senang dan bangga. “Kita melihat Indonesia sudah masuk dalam radar negara besar sebagai emerging country (negara yang sangat penting. red.) yang patut diperhitungkan dalam kontribusinya di dunia ini,” ujar Mensesneg Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis kemarin (MIOL, 5/2/09).
Makna di Balik Kunjungan
Jika dicermati lebih jauh, kunjungan Menlu AS ke Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia mengandung sejumlah tujuan. Sayangnya, tujuan tersebut seluruhnya semata-mata demi memenuhi ambisi politik dan ekonomi AS. Di antara tujuan di balik kunjungan Menlu AS itu adalah:
Pertama, memulihkan citra AS secara internasional, khususnya di Dunia Islam, yang terlanjur semakin terpuruk selama kepemimpinan Bush. Terpuruknya citra AS tentu saja terutama karena pendudukan sekaligus tindakan brutal AS di Irak dan Afganistan; juga dukungan AS yang membabi-buta dan terus-menerus terhadap Israel, khususnya dalam kasus Pembantaian Gaza oleh Israel baru-baru ini. Citra itulah yang hendak “diperbaiki” oleh AS. Karena itulah, Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar diharapkan bisa menjembatani hubungan Dunia Islam dengan Barat, khususnya AS, supaya citra AS di mata Dunia Islam bisa diperbaiki. Ini tentu sejalan dengan strategi baru Obama dalam politik luar negerinya, yakni penggunaan “smart power” (kekuatan pintar). Inilah juga yang bisa kita simak dari pernyataan Hillary, dalam dengar pendapat di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), bahwa dirinya akan bekerja “memperbarui kepemimpinan Amerika melalui diplomasi yang akan meningkatkan keamanan kita, mengedepankan kepentingan kita, dan mencerminkan nilai-nilai kita.”
Jadi, tujuan utama dari berbagai kunjungan Menlu AS tersebut tidak lain adalah untuk memperbarui kepemimpinan—termasuk citra—AS di dunia.
Kedua, dalam konteks masalah Palestina, AS berharap bahwa Indonesia bisa memainkan peran di dalamnya, terutama karena Indonesia memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Hamas dan rakyat Palestina secara umum. Bahkan menurut Wapres Jusuf Kalla, Wapres AS Joe Biden secara khusus telah meminta proposal ke Indonesia tentang penyelesaian konflik Palestina (MIOL, 8/2/09).
Persoalannya, Presiden Barack Obama telah menandaskan bahwa kesepakatan dengan rakyat Palestina harus tetap menjaga identitas Israel sebagai negara Yahudi yang memiliki perbatasan aman dan diakui. Israel harus dibela dan al-Quds harus menjadi ibukota Israel dan sebagai kota bersatu. Ia menyebut pertemanan AS dengan Israel tidak mungkin dipisahkan (Inilah.com, 6/2/09).
Artinya, penyelesaian masalah Palestina harus sesuai dengan garis yang telah ditandaskan oleh Obama/AS. Karena itu, Pemerintah Indonesia tidak boleh terjebak dengan skenario itu. Jika Indonesia mengikuti keinginan AS itu, berarti Indonesia telah menjadi perantara bagi terwujudnya pengakuan legal terhadap keberadaan Yahudi-Israel sang penjajah, yang telah mencaplok tanah Palestina.
Ketiga, dalam konteks keamanan regional, AS ingin memastikan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya terkait dengan isu terorisme dan keamanan di Selat Malaka. Dalam hal ini, Deputi Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Wood mengatakan, ”Amerika mungkin membuka kembali program Korps Perdamian AS di Indonesia setelah dihentikan sebelumnya pada pertengahan 1960-an.” (Antara, 9/2/09).
Dengan kata lain, lewat kunjungan ini, AS ingin memastikan bahwa Indonesia akan tetap melanjutkan program perang melawan terorisme, meski dengan cara yang sedikit berubah sesuai dengan gaya AS yang berubah di bawah Obama. Adapun terkait dengan Selat Malaka, sebagaimana diketahui, selama ini terus diopinikan bahwa Selat Malaka menjadi salah satu jalur pelayaran yang rawan perompakan. Padahal Selat Malaka langsung berkaitan erat dengan keamanan regional, bahkan dunia, selain berkaitan erat dengan keamanan pasokan minyak dan bahan baku lainnya. Karena itu, kunjungan ini akan digunakan Hillary untuk membuka pintu lebih lebar bagi kerjasama AS-RI yang lebih dalam untuk mengontrol keamanan Selat Malaka ini.
Keempat: AS mulai menyadari pesatnya perkembangan Islam dan kesadaran umat Islam di Indonesia untuk kembali pada syariah agama mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survey. Hal ini dipandang bisa menjadi ancaman potensial bagi penjajahan AS di kawasan ini. Di mata AS, meningkatnya kesadaran umat Islam itu akan mengancam nilai-nilai mereka seperti Demokrasi, HAM, Pluralisme, Kebebasan dan Kesetaraan Gender, yang pada akhirnya akan menggulung tradisi penjajahan mereka di negeri ini.
Karena itu, AS ingin Indonesia memelopori dan mendorong Dunia Islam menjadi menganut Islam moderat dan menjunjung demokrasi. Untuk itu, Indonesia harus lebih dulu menunjukkan diri menjadi negara moderat dan demokratis. Negara moderat dan demokratis tentu saja maksudnya adalah negara yang bersahabat dengan AS dan tidak anti AS serta mempertahankan sistem dan nilai-nilai sekular. Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume mengisyaratkan hal ini. Ia menyatakan, Menlu Hillary menantikan untuk melihat langsung bagaimana Indonesia berubah menjadi negara demokrasi yang stabil, moderat dalam wilayah penting ASEAN. Harapan ini kemudian diamini Menlu RI Hassan Wirajuda. ”Sepanjang RI-AS menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme, ada cukup alasan untuk mengeratkan hubungan bilateral.” (Kompas, 7/2/09).
Kelima: Di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), Hillary menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam memecahkan masalah krisis ekonomi global (Detiknews.com, 14/01/09). Tentu bukan karena Indonesia dianggap mampu mengatasi krisis global. Pernyataan Hilarry tersebut harus dimaknai bahwa dalam pandangan AS, Indonesia bukan saja telah dan akan menjadi pasar potensial bagi produk AS, tetapi juga menjadi sumber bahan-bahan baku dan suplay energi bagi industri AS. Apalagi banyak perusahaan AS yang telah lama beroperasi di Indonesia sekaligus menguasai akses terhadap sumber-sumber kekayaan tersebut. PT Freeport dan ExxonMobil adalah di antaranya. Inilah kepentingan AS yang ingin terus dipertahankan di Indonesia.
Keenam: Kunjungan ini dilakukan menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Dalam agenda kunjungannya, Menlu AS itu juga direncanakan akan bertemu dengan sejumlah tokoh dan politisi di negeri ini, termasuk para calon capres dan cawapres. Kunjungan ini secara kasatmata bisa dibaca sebagai upaya AS untuk memastikan dukungannya kepada—sekaligus terpilihnya—tokoh dan politisi yang bisa menjamin kepentingannya di negeri ini. Apalagi dalam rentang sejarah kepemimpinan di negeri ini sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, secara langsung ataupun tidak, AS turut ‘menentukan’ naik-turunnya para pemimpin di negeri ini.
Catatan Kritis
Memperhatikan penjelasan di atas, jelas bahwa kunjungan Hillary pada 18-19 Februari ini akan lebih menguntungkan AS. Apalagi menurut Menlu Hassan Wirajuda, Pemerintah Indonesia sendiri sampai awal Februari belum menentukan agenda khusus yang akan dibicarakan dengan Menlu AS Hillary. Hal itu menunjukkan kekurangsiapan Indonesia dalam melakukan pembicaraan dan negoisasi dengan AS. Inilah ironi dari potret negara yang di klaim negara besar, padahal arah kebijakan politik luar negerinya ternyata tidak jelas.
Lebih dari itu, kunjungan Hillary ke Indonesia pada tanggal 18-19 Februari ini tidak lain adalah untuk lebih menguatkan pengaruh AS di kawasan regional, khususnya di Indonesia.
Karena itu, sudah seharusnya Pemerintah tidak terjebak dengan skenario dan keinginan AS. Pasalnya, AS adalah negara penjajah pengemban utama ideologi Kapitalisme, yang menjadikan penjajahan sebagai metode baku dalam menjalankan politik luar negerinya. Metode penjajahan ini tidak pernah berubah selamanya. Yang berubah hanyalah strategi dan caranya saja; dari sebelumnya “hard power” menjadi “smart power”, sebagaimana diistilahkan Presiden AS Obama. Jika kedua cara tersebut mendapatkan tempat atau diberi kesempatan oleh para penguasa negeri Islam, khususnya Indonesia, maka hal itu jelas bertentangan dengan firman Allah SWT:
Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (QS an-Nisa’ [4]: 141).
Lebih dari itu, membantu kepentingan negara-negara kafir harbi seperti AS, apalagi tunduk pada kemauannya, dengan mengorbankan kepentingan dan kamaslahatan kaum Muslim, merupakan bentuk nyata pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Muslim. Padahal tindakan demikian nyata-nyata telah diharamkan oleh Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya; jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui (QS al-Anfal [8]: 27).
Senin, 16 Februari 2009
Amalan Sunnah untuk Meraih Surga
Memelihara Wudlu serta Menggosok Gigi Setiap Kali Berwudhu.
Dalilnya adalah hadits riwayat Ahmad dengan isnad yang hasan dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
“Jika tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka berwudhun untuk setiap shalat dan menggosok gigi setiap kali berwudhu.” Dalam satu riwayat mutafaq ‘alaih disebutkan:
“Jika aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka menggosok gigi setiap kali berwudhu.”
Shalat Dua Raka’at setelah Bersuci
Hadits dari Abi hurairah –Mutafaq ‘alaiah– sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepada Bilal:
“Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku amal yang paling engkau harapkan di dalam Islam, karena aku telah mendengar ketukan kedua terompahmu di surga. Bilal berkata: Aku tidak mengamalkan suatu amal yang paling aku harapkan selain senantiasa shalat setiap kali selesai bersuci baik siang atau malam, selama shalat diwajibkan kepadaku.”
Adzan, Berdiri di Barisan Pertama dan Bergegas untuk Shalat
Dalilnya adalah hadits mutafaq ‘alaih yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Andaikan manusia mengetahui keutamaan adzan dan barisan pertama (dalam shalat), kemudian mereka tidak bisa melakukan keduanya kecuali harus mengikuti undian terlebih dahulu, maka pasti mereka akan mengikuti undian. Andaikan mereka mengetahui keutamaan tahjir, niscaya mereka akan berlomba-lomba menggapainya. Dan andaikan mereka mengetahui keutamaan ‘utmah dan shalat shubuh, niscaya mereka akan menunaikannya meski harus berjalan dengan merangkak.”
Juga berdasarkan hadits Al Bara riwayat Ahmad dan Nasai di dalam isnadnya. Telah berkata Al Mundziri tentang hadits ini adalah hasan baik sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :
sesungguhnya Allah dan Malaikat memberikan rahmat kepada (orang yang ada pada) barisan yang ada di depan. Muadzin akan dimintakan ampunan sepajang suaranya oleh segala yang keras dan basah yang mendengar suaranya. Juga ia akan mendapatkan pahal orang yang sholat bersamanya.
Menjawab Adzan
Dalilnya adalah hadits mutafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Al-Hudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Jika kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya.”
Dalam satu riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash, dikatakan, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:
“Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bacalah shalawat kepadaku. Karena siapa saja yang membaca shalawat kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. Mintakanlah kepada Allah untukku derajat yang mulia di surga kelak (al-wasilah), karena al-wasilah adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi hamba Allah. Dan aku berharap hamba Allah itu adalah aku. Siapa saja yang memintakannya untukku, maka dia berhak atas syafa’atku.”
Dalam hadits dari Jabir riwayat Bukhari, dikatakan, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:
“Barang siapa ketika mendengar adzan mengucapkan: ’Ya Allah, Pemilik panggilan yang sempurna ini dan Pemilik shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad saw. wasilah dan fadhilah; kirimkan kepadanya kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan padanya’; maka pasti dia berhak atas syafa’atku di hari kiamat.”
Maksud sabda Nabi saw. “Øين سمع النداء” (ketika mendengar adzan) adalah setelah adzan itu selesai dikumandangkan.
Dalilnya adalah hadits riwayat Ahmad dengan isnad yang hasan dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
“Jika tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka berwudhun untuk setiap shalat dan menggosok gigi setiap kali berwudhu.” Dalam satu riwayat mutafaq ‘alaih disebutkan:
“Jika aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka menggosok gigi setiap kali berwudhu.”
Shalat Dua Raka’at setelah Bersuci
Hadits dari Abi hurairah –Mutafaq ‘alaiah– sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepada Bilal:
“Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku amal yang paling engkau harapkan di dalam Islam, karena aku telah mendengar ketukan kedua terompahmu di surga. Bilal berkata: Aku tidak mengamalkan suatu amal yang paling aku harapkan selain senantiasa shalat setiap kali selesai bersuci baik siang atau malam, selama shalat diwajibkan kepadaku.”
Adzan, Berdiri di Barisan Pertama dan Bergegas untuk Shalat
Dalilnya adalah hadits mutafaq ‘alaih yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Andaikan manusia mengetahui keutamaan adzan dan barisan pertama (dalam shalat), kemudian mereka tidak bisa melakukan keduanya kecuali harus mengikuti undian terlebih dahulu, maka pasti mereka akan mengikuti undian. Andaikan mereka mengetahui keutamaan tahjir, niscaya mereka akan berlomba-lomba menggapainya. Dan andaikan mereka mengetahui keutamaan ‘utmah dan shalat shubuh, niscaya mereka akan menunaikannya meski harus berjalan dengan merangkak.”
Juga berdasarkan hadits Al Bara riwayat Ahmad dan Nasai di dalam isnadnya. Telah berkata Al Mundziri tentang hadits ini adalah hasan baik sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :
sesungguhnya Allah dan Malaikat memberikan rahmat kepada (orang yang ada pada) barisan yang ada di depan. Muadzin akan dimintakan ampunan sepajang suaranya oleh segala yang keras dan basah yang mendengar suaranya. Juga ia akan mendapatkan pahal orang yang sholat bersamanya.
Menjawab Adzan
Dalilnya adalah hadits mutafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Al-Hudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Jika kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya.”
Dalam satu riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash, dikatakan, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:
“Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bacalah shalawat kepadaku. Karena siapa saja yang membaca shalawat kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. Mintakanlah kepada Allah untukku derajat yang mulia di surga kelak (al-wasilah), karena al-wasilah adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi hamba Allah. Dan aku berharap hamba Allah itu adalah aku. Siapa saja yang memintakannya untukku, maka dia berhak atas syafa’atku.”
Dalam hadits dari Jabir riwayat Bukhari, dikatakan, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:
“Barang siapa ketika mendengar adzan mengucapkan: ’Ya Allah, Pemilik panggilan yang sempurna ini dan Pemilik shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad saw. wasilah dan fadhilah; kirimkan kepadanya kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan padanya’; maka pasti dia berhak atas syafa’atku di hari kiamat.”
Maksud sabda Nabi saw. “Øين سمع النداء” (ketika mendengar adzan) adalah setelah adzan itu selesai dikumandangkan.
Jumat, 13 Februari 2009
Mesir Sita Bantuan Gaza, Tangkap Anggota Ikhwan
Polisi Mesir, Kamis, menyita 2.200 ton bantuan pangan dan medis untuk ditujukan ke Jalur Gaza dan menangkap dua anggota Ikhwanul Muslimin. yang bertanggung jawab atas barang itu.
Hossam ash-Shurbaqi dan Kamel ash-Shaarawi, anggota Komite Sindikat Dokter untuk Bantuan ke Jalur Gaza dan bertanggung jawab atas tiga gudang yang digerebek di Sinai utara, telah ditangkap, ash-Shurbagi mengatakan dari dalam tahanan.
Seorang pejabat keamanan mengatakan bahwa kedua orang itu dituduh telah secara tidak sah menyimpan barang.
Ash-Shurbagi mengatakan bantuan itu disimpan sambil menunggu dibukanya kembali perlintasan Rafah, yang Mesir tutup pada 5 Februari bagi semuanya kecuali beberapa kasus khusus setelah membukanya untuk bantuan dan warga Palestina yang terluka dalam perang terhadap HAMAS.
Dalam konflik 22 hari itu, yang berakhir pada 18 Januari, pemerintah Mesir beberapa kali mencegah Ikhwanul Muslimin –dan HAMAS adalah cabangnya– berdemonstrasi dan mengirim bantuan ke Jalur Gaza.
Lebih dari 1.000 anggota gerakan yang dilarang itu telah ditangkap dalam serangan Israel itu ketika berusaha untuk mengambil bagian dalam demonstrasi untuk mendukung Jalur Gaza, dengan sebagian besar demonstran kemudian dibebaskan.
Mesir menolak membuka secara tetap perlintasan Rafah dengan ketidak hadiran pengawas Uni Eropa dan wakil Presiden Palestina Mahmud Abbas setelah HAMAS mengusir pasukannya dari wilayah itu dalam pertempuran mematikan 18 bulan lalu.
Ikhwanul Muslimin telah dilarang oleh pemerintah tapi menampilkan calon independen dalam pemilihan parlemen 2005, dan memperoleh seperlima kursi parlemen, meskipun ada tuduhan kecurangan pemilihan dan campur tangan polisi.
Penangkapan terhadap pendukungnya meningkat sejak keberhasilan kelompok itu dalam pemilihan, proses saat mereka memperebutkan sejumlah kursi terbatas. (Republika, 13/02/09)
Hossam ash-Shurbaqi dan Kamel ash-Shaarawi, anggota Komite Sindikat Dokter untuk Bantuan ke Jalur Gaza dan bertanggung jawab atas tiga gudang yang digerebek di Sinai utara, telah ditangkap, ash-Shurbagi mengatakan dari dalam tahanan.
Seorang pejabat keamanan mengatakan bahwa kedua orang itu dituduh telah secara tidak sah menyimpan barang.
Ash-Shurbagi mengatakan bantuan itu disimpan sambil menunggu dibukanya kembali perlintasan Rafah, yang Mesir tutup pada 5 Februari bagi semuanya kecuali beberapa kasus khusus setelah membukanya untuk bantuan dan warga Palestina yang terluka dalam perang terhadap HAMAS.
Dalam konflik 22 hari itu, yang berakhir pada 18 Januari, pemerintah Mesir beberapa kali mencegah Ikhwanul Muslimin –dan HAMAS adalah cabangnya– berdemonstrasi dan mengirim bantuan ke Jalur Gaza.
Lebih dari 1.000 anggota gerakan yang dilarang itu telah ditangkap dalam serangan Israel itu ketika berusaha untuk mengambil bagian dalam demonstrasi untuk mendukung Jalur Gaza, dengan sebagian besar demonstran kemudian dibebaskan.
Mesir menolak membuka secara tetap perlintasan Rafah dengan ketidak hadiran pengawas Uni Eropa dan wakil Presiden Palestina Mahmud Abbas setelah HAMAS mengusir pasukannya dari wilayah itu dalam pertempuran mematikan 18 bulan lalu.
Ikhwanul Muslimin telah dilarang oleh pemerintah tapi menampilkan calon independen dalam pemilihan parlemen 2005, dan memperoleh seperlima kursi parlemen, meskipun ada tuduhan kecurangan pemilihan dan campur tangan polisi.
Penangkapan terhadap pendukungnya meningkat sejak keberhasilan kelompok itu dalam pemilihan, proses saat mereka memperebutkan sejumlah kursi terbatas. (Republika, 13/02/09)
Kamis, 12 Februari 2009
Tinggalkan Segera Sistem Kapitalisme!
Baru saja Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF diselenggarakan sejak 28 Januari s.d 1 Februari 2009 di Davos, Swiss. Forum tersebut dihadiri oleh para CEO (pimpinan) perusahaan besar dunia, para kepala negara, menteri ekonomi, lembaga dunia (PBB, World Bank, IMF) dan tidak ketinggalan para jurnalis.
Selama lima hari, lebih dari 2.500 pengusaha dan pemimpin politik berdiskusi mengenai apa yang disebut dengan krisis Kapitalisme. Namun, sebagian besar diskusi hanya menggambarkan permasalahan, bukannya solusi. Menurut para pakar, peserta pertemuan Davos tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ekonomi.
Forum yang bertema ”Shaping the Post-Crisis World” tersebut hanya menjadi sebuah wacana semata. Forum Ekonomi Dunia ini dinilai gagal memberikan solusi atas krisis keuangan global.
Kishore Mahbubani, Dekan The Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang paham bagaimana mengatasi krisis ini dan apa yang harus kita lakukan agar keluar dari belenggu ini.”
Menurut Stephen Roach, Kepala Bank Investasi Morgan Stanley, “Davos hanya menjadi ajang debat global semata. Kita kini memulai memasuki fase (tahapan) dari setiap krisis, yaitu permainan saling menyalahkan.”
Pada bagian lain, ILO (Organisasi Buruh Internasional) menyatakan, saat ini terdapat sekitar 51 juta pekerja di dunia yang terancam kehilangan pekerjaan akibat krisis keuangan dunia. Angka itu membengkak dibandingkan perkiraan Oktober tahun lalu. Saat itu ILO memperkirakan jumlah PHK 2009 akan mencapai 20 juta. Jika resesi 2009 lebih dalam dibandingkan perkiraan semula, krisis ketenagakerjaan global akan benar-benar sangat buruk.
Menurut IMF, perekonomian dunia tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 0,5 persen. Perekonomian dunia saat ini sedang berhadapan dengan resesi mendalam.
Paket Stimulus untuk Pemulihan Ekonomi
Di AS, para senator di Washinton telah mencapai kesepakatan atas paket stimulus (pendorong) ekonomi yang bernilai US$ 780 miliar dari jumlah US$ 900 miliar di tengah pengangguran akibat krisis di AS yang membengkak dan memperlihatkan gambaran terburuk selama 35 tahun. Hampir 600 ribu warga Amerika kehilangan pekerjaannya khusus pada bulan Januari 2009. Uni Eropa sudah mengeluarkan stimulus ekonomi sebesar 350 miliar dolar AS, diikuti Inggris sebesar 259 miliar dolar AS, Australia 47 miliar dolar AS, Cina 560 miliar dolar AS, Singapura 14 miliar dolar AS serta Korea Selatan 11 miliar dolar AS.
Di dalam negeri, Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal dalam APBN 2009 sebesar Rp 71,3 triliun, yang sebagian besarnya (81%) berupa pengurangan terhadap potensi penerimaan Pemerintah pada akhir tahun anggaran 2009. Pemerintah juga mengeluarkan 7 agenda utama kebijakan untuk mencegah dampak lanjutan krisis keuangan global pada tahun 2009 ini, yakni:
1.Mengatasi risiko pengangguran baru akibat krisis keuangan dunia.
2.Mengelola inflasi pada batas tertentu.
3.Menjaga pergerakan sektor riil.
4.Mempertahankan daya beli masyarkat.
5.Melindungi kelompok masyarakat miskin.
6.Memelihara kecukupan pangan dan energi.
7.Memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas, setidaknya mencapai 4,5 persen.
Paket stimulus (pendorong) yang dicanangkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sepintas terkesan menjanjikan akan dapat memulihkan kembali keadaan ekonomi di masing-masing negara. Namun, kita melihat perangkat-perangkat kebijakan ekonomi yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk merealisasikan paket-paket stimulus tersebut tidak akan bisa menjawab persoalan ekonomi yang sedang dihadapi. Pasalnya, perangkat yang digunakan masih tetap diambil dari sistem ekonomi kapitalis yang sudah rusak itu. Selama perangkat ekonomi kapitalis yang dijadikan alat perbaikan ekonomi, berapapun besarnya paket stimulus (pendorong) tidak akan mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat.
Perangkat Ekonomi yang Digunakan
Secara umum perangkat-perangkat ekonomi Kapitalisme yang akan digunakan negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah sebagai berikut:
Pertama: Perbankan. Pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan melalui perbankan agar dapat mendorong peningkatan di sektor riil melalui kredit perbankan. Pembiayaan melalui kredit perbankan ini akan menciptakan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga barang dan jasa serta menurunnya nilai uang secara terus-menerus, yang berakibat pada semakin melemahnya daya beli masyarakat.
Kedua: Pasar non-riil (pasar modal, pasar uang, pasar berjangka). Pemerintah berusaha menjaga kinerja pasar modal, pasar berjangka dan pasar uang agar tetap stabil sehingga tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang bermain di sektor ini. Namun, ketika pasar non-riil bergairah dan dapat menguntungkan dalam waktu sekejap, maka orang akan berbondong-bondong memborong saham dan surat berharga lainnya. Ini jelas sangat dilematis. Pasti terjadi, di satu sisi Pemerintah berupaya mendorong sektor riil melalui kredit perbankan, di sisi lain uang yang disalurkan melalui sektor perbankan terserap di pasar non-riil untuk transaksi spekulatif (untung-untungan). Dengan kondisi seperti ini sektor riil tidak akan bergerak.
Ketiga: Pengelolaan sumber kekayaan. Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, invidividu/swasta (termasuk pihak asing) dibebaskan untuk menguasai sumber-sumber kekayaan yang memiliki cadangan besar (seperti minyak; batubara; gas; logam mulia; dsb). Akibatnya, pengelolaan sumber-sumber kekayaan tersebut lebih ditujukan untuk memperkaya diri, bukan untuk tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbentuknya jurang pemisah yang sangat dalam antara yang kaya dan miskin.
Keempat: Penggunaan mata uang kertas. Berapapun besarnya paket stimulus/pendorong ekonomi, tetap saja akan menggunakan mata uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sehingga ia tidak bernilai sama sekali.
Inilah yang menjadi perangkat seluruh negara yang mengadopsi sistem ekonomi Kapitalisme, termasuk di negeri ini. Mereka tidak akan keluar dari perangkat-perangkat di atas karena itulah yang menjadi pilarnya, dan di atas pilar-pilar itulah ekonomi Kapitalisme berdiri.
Solusi Islam
Dalam pandangan Islam, justru perangkat-perangkat di atas itulah yang menjadi akar penyebab timbulnya krisis ekonomi. Selama perangkat tersebut dijadikan pilar ekonomi maka selama itu pula krisis ekonomi akan terus terjadi.
Oleh karena itu, jelas sistem ekonomi Kapitalisme harus segera ditingggalkan. Sistem ini harus segara diganti dengan Sistem Ekonomi Islam.
Pertama: Dalam sistem Ekonomi Islam, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan. Pasalnya, bunga (riba) secara tegas telah diharamkan dalam Islam (Lihat, misalnya QS al-Baqarah [2]: 275 dan 279). Sebagai gantinya, segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal, melalui mekanisme kerjasama bisnis (syirkah) yang islami. Pemerintah melalui Baitul Mal (Kas Negara) juga akan membiayai berbagai sektor ekonomi secara langsung kepada para pengusaha tanpa bunga. Inflasi (kenaikan harga barang dan jasa serta penurunan nilai mata uang secara terus-menerus) tidak akan terjadi, sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis akibat adanya sistem bunga uang dalam sistem perbankan.
Kedua: Pemerintah hanya akan menghidupkan pasar untuk sektor rill saja. Sebaliknya, Pemerintah akan membekukan sama sekali sektor non-riil (pasar modal; pasar berjangka dan pasar uang). Sebab, para pengusaha tidak perlu menerbitkan saham/obligasi untuk mendanai usahanya. Kebutuhan dana sudah dapat dipenuhi melalui akad langsung dengan investor atau melalui Baitul Mal (Kas Negara).
Ketiga: Pertukaran uang juga hanya akan dilakukan secara spot (kontan/langsung), bukan forward/swap (tidak kontan). Dengan demikian, pasar uang dalam bentuk forward/swap akan terhenti dengan sendirinya. Pemberlakuan sistem pasar riil ini akan menjamin pertumbuhan yang sangat pesat. Sebab, perputaran uang dan barang akan berjalan secara seimbang. Hal ini dapat meningkatkan percepatan arus uang secara riil (velocity of money) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Keempat: Sumber kekayaan dengan jumlah deposit yang besar menjadi milik umat dan akan dikelola oleh negara. Sebagai kepala negara, Rasulullah saw. pernah menarik kepemilikan atas tambang garam—yang memiliki cadangan dalam jumlah besar—dari sahabat Abyadh bin Hummal (HR at-Tirmidzi). Ini merupakan salah satu dalil bahwa negara memang berkewajiban mengelola secara langsung tambang-tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun hasilnya akan diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan rakyat seperti pembiayaan pendidikan dan kesehatan gratis. Bisa juga dalam bentuk harga minyak dan listrik yang murah.
Kelima: Negara juga akan mempermudah setiap individu untuk mengelola lahan pertanian seluas yang ia inginkan. Rasulullah saw. pernah bersabda:
Siapa saja yang menghidupkan tanah mati (tak bertuan) maka tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bukhari).
Dengan demikian, distribusi kekayaan untuk kesejahteraan rakyat akan dapat diwujudkan. Di sinilah sumber kesejahteraan akan dapat diwujudkan dan menutup jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.
Keenam: Sistem Ekonomi Islam juga akan menggunakan Dinar dan Dirham sebagai mata uangnya, yang bahan bakunya dari emas dan perak. Dalilnya antara lain adalah adanya firman Allah SWT dalam al-Quran yang melarang penimbunan emas dan perak, yang pada masa Rasulullah saw. merupakan mata uang negara (Lihat: QS at-Taubah [9]: 34). Rasulullah saw. juga telah menetapkan kewajiban zakat uang, yang nishâb-nya adalah dalam emas dan perak.
Peredaran Dinar dan Dirham palsu bisa diukur dengan cara yang sangat sederhana, tidak seperti halnya uang kertas. Dalam sistem Dinar dan Dirham, mata uang cukup dilihat dari kadarnya saja. Pemerintah tidak perlu khawatir terhadap inflasi karena peredaran Dinar dan Dirham tidak akan bertambah, sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis akibat sistem bunga dalam perbankan serta pasar non-riil.
Khatimah
Dengan penjelasan di atas, dengan mudah dan jelas kita dapat menyimpulkan bahwa sudah bukan waktunya lagi berharap pada sistem ekonomi Kapitalisme yang jelas-jelas telah membawa manusia pada kesengsaraan. Kini tiba saatnya kita beralih pada sistem ekonomi yang lebih ampuh dan berkesinambungan, yaitu Sistem Ekonomi Islam. Sistem ini hanya mungkin tegak dalam sebuah sistem politik dan pemerintahan Islam. Itulah sistem Khilafah, yang seharusnya segera diwujudkan oleh kaum Muslim di seluruh dunia, termasuk oleh kaum Muslim di negeri ini! Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.
Selama lima hari, lebih dari 2.500 pengusaha dan pemimpin politik berdiskusi mengenai apa yang disebut dengan krisis Kapitalisme. Namun, sebagian besar diskusi hanya menggambarkan permasalahan, bukannya solusi. Menurut para pakar, peserta pertemuan Davos tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ekonomi.
Forum yang bertema ”Shaping the Post-Crisis World” tersebut hanya menjadi sebuah wacana semata. Forum Ekonomi Dunia ini dinilai gagal memberikan solusi atas krisis keuangan global.
Kishore Mahbubani, Dekan The Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang paham bagaimana mengatasi krisis ini dan apa yang harus kita lakukan agar keluar dari belenggu ini.”
Menurut Stephen Roach, Kepala Bank Investasi Morgan Stanley, “Davos hanya menjadi ajang debat global semata. Kita kini memulai memasuki fase (tahapan) dari setiap krisis, yaitu permainan saling menyalahkan.”
Pada bagian lain, ILO (Organisasi Buruh Internasional) menyatakan, saat ini terdapat sekitar 51 juta pekerja di dunia yang terancam kehilangan pekerjaan akibat krisis keuangan dunia. Angka itu membengkak dibandingkan perkiraan Oktober tahun lalu. Saat itu ILO memperkirakan jumlah PHK 2009 akan mencapai 20 juta. Jika resesi 2009 lebih dalam dibandingkan perkiraan semula, krisis ketenagakerjaan global akan benar-benar sangat buruk.
Menurut IMF, perekonomian dunia tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 0,5 persen. Perekonomian dunia saat ini sedang berhadapan dengan resesi mendalam.
Paket Stimulus untuk Pemulihan Ekonomi
Di AS, para senator di Washinton telah mencapai kesepakatan atas paket stimulus (pendorong) ekonomi yang bernilai US$ 780 miliar dari jumlah US$ 900 miliar di tengah pengangguran akibat krisis di AS yang membengkak dan memperlihatkan gambaran terburuk selama 35 tahun. Hampir 600 ribu warga Amerika kehilangan pekerjaannya khusus pada bulan Januari 2009. Uni Eropa sudah mengeluarkan stimulus ekonomi sebesar 350 miliar dolar AS, diikuti Inggris sebesar 259 miliar dolar AS, Australia 47 miliar dolar AS, Cina 560 miliar dolar AS, Singapura 14 miliar dolar AS serta Korea Selatan 11 miliar dolar AS.
Di dalam negeri, Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal dalam APBN 2009 sebesar Rp 71,3 triliun, yang sebagian besarnya (81%) berupa pengurangan terhadap potensi penerimaan Pemerintah pada akhir tahun anggaran 2009. Pemerintah juga mengeluarkan 7 agenda utama kebijakan untuk mencegah dampak lanjutan krisis keuangan global pada tahun 2009 ini, yakni:
1.Mengatasi risiko pengangguran baru akibat krisis keuangan dunia.
2.Mengelola inflasi pada batas tertentu.
3.Menjaga pergerakan sektor riil.
4.Mempertahankan daya beli masyarkat.
5.Melindungi kelompok masyarakat miskin.
6.Memelihara kecukupan pangan dan energi.
7.Memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas, setidaknya mencapai 4,5 persen.
Paket stimulus (pendorong) yang dicanangkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sepintas terkesan menjanjikan akan dapat memulihkan kembali keadaan ekonomi di masing-masing negara. Namun, kita melihat perangkat-perangkat kebijakan ekonomi yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk merealisasikan paket-paket stimulus tersebut tidak akan bisa menjawab persoalan ekonomi yang sedang dihadapi. Pasalnya, perangkat yang digunakan masih tetap diambil dari sistem ekonomi kapitalis yang sudah rusak itu. Selama perangkat ekonomi kapitalis yang dijadikan alat perbaikan ekonomi, berapapun besarnya paket stimulus (pendorong) tidak akan mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat.
Perangkat Ekonomi yang Digunakan
Secara umum perangkat-perangkat ekonomi Kapitalisme yang akan digunakan negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah sebagai berikut:
Pertama: Perbankan. Pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan melalui perbankan agar dapat mendorong peningkatan di sektor riil melalui kredit perbankan. Pembiayaan melalui kredit perbankan ini akan menciptakan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga barang dan jasa serta menurunnya nilai uang secara terus-menerus, yang berakibat pada semakin melemahnya daya beli masyarakat.
Kedua: Pasar non-riil (pasar modal, pasar uang, pasar berjangka). Pemerintah berusaha menjaga kinerja pasar modal, pasar berjangka dan pasar uang agar tetap stabil sehingga tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang bermain di sektor ini. Namun, ketika pasar non-riil bergairah dan dapat menguntungkan dalam waktu sekejap, maka orang akan berbondong-bondong memborong saham dan surat berharga lainnya. Ini jelas sangat dilematis. Pasti terjadi, di satu sisi Pemerintah berupaya mendorong sektor riil melalui kredit perbankan, di sisi lain uang yang disalurkan melalui sektor perbankan terserap di pasar non-riil untuk transaksi spekulatif (untung-untungan). Dengan kondisi seperti ini sektor riil tidak akan bergerak.
Ketiga: Pengelolaan sumber kekayaan. Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, invidividu/swasta (termasuk pihak asing) dibebaskan untuk menguasai sumber-sumber kekayaan yang memiliki cadangan besar (seperti minyak; batubara; gas; logam mulia; dsb). Akibatnya, pengelolaan sumber-sumber kekayaan tersebut lebih ditujukan untuk memperkaya diri, bukan untuk tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbentuknya jurang pemisah yang sangat dalam antara yang kaya dan miskin.
Keempat: Penggunaan mata uang kertas. Berapapun besarnya paket stimulus/pendorong ekonomi, tetap saja akan menggunakan mata uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sehingga ia tidak bernilai sama sekali.
Inilah yang menjadi perangkat seluruh negara yang mengadopsi sistem ekonomi Kapitalisme, termasuk di negeri ini. Mereka tidak akan keluar dari perangkat-perangkat di atas karena itulah yang menjadi pilarnya, dan di atas pilar-pilar itulah ekonomi Kapitalisme berdiri.
Solusi Islam
Dalam pandangan Islam, justru perangkat-perangkat di atas itulah yang menjadi akar penyebab timbulnya krisis ekonomi. Selama perangkat tersebut dijadikan pilar ekonomi maka selama itu pula krisis ekonomi akan terus terjadi.
Oleh karena itu, jelas sistem ekonomi Kapitalisme harus segera ditingggalkan. Sistem ini harus segara diganti dengan Sistem Ekonomi Islam.
Pertama: Dalam sistem Ekonomi Islam, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan. Pasalnya, bunga (riba) secara tegas telah diharamkan dalam Islam (Lihat, misalnya QS al-Baqarah [2]: 275 dan 279). Sebagai gantinya, segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal, melalui mekanisme kerjasama bisnis (syirkah) yang islami. Pemerintah melalui Baitul Mal (Kas Negara) juga akan membiayai berbagai sektor ekonomi secara langsung kepada para pengusaha tanpa bunga. Inflasi (kenaikan harga barang dan jasa serta penurunan nilai mata uang secara terus-menerus) tidak akan terjadi, sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis akibat adanya sistem bunga uang dalam sistem perbankan.
Kedua: Pemerintah hanya akan menghidupkan pasar untuk sektor rill saja. Sebaliknya, Pemerintah akan membekukan sama sekali sektor non-riil (pasar modal; pasar berjangka dan pasar uang). Sebab, para pengusaha tidak perlu menerbitkan saham/obligasi untuk mendanai usahanya. Kebutuhan dana sudah dapat dipenuhi melalui akad langsung dengan investor atau melalui Baitul Mal (Kas Negara).
Ketiga: Pertukaran uang juga hanya akan dilakukan secara spot (kontan/langsung), bukan forward/swap (tidak kontan). Dengan demikian, pasar uang dalam bentuk forward/swap akan terhenti dengan sendirinya. Pemberlakuan sistem pasar riil ini akan menjamin pertumbuhan yang sangat pesat. Sebab, perputaran uang dan barang akan berjalan secara seimbang. Hal ini dapat meningkatkan percepatan arus uang secara riil (velocity of money) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Keempat: Sumber kekayaan dengan jumlah deposit yang besar menjadi milik umat dan akan dikelola oleh negara. Sebagai kepala negara, Rasulullah saw. pernah menarik kepemilikan atas tambang garam—yang memiliki cadangan dalam jumlah besar—dari sahabat Abyadh bin Hummal (HR at-Tirmidzi). Ini merupakan salah satu dalil bahwa negara memang berkewajiban mengelola secara langsung tambang-tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun hasilnya akan diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan rakyat seperti pembiayaan pendidikan dan kesehatan gratis. Bisa juga dalam bentuk harga minyak dan listrik yang murah.
Kelima: Negara juga akan mempermudah setiap individu untuk mengelola lahan pertanian seluas yang ia inginkan. Rasulullah saw. pernah bersabda:
Siapa saja yang menghidupkan tanah mati (tak bertuan) maka tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bukhari).
Dengan demikian, distribusi kekayaan untuk kesejahteraan rakyat akan dapat diwujudkan. Di sinilah sumber kesejahteraan akan dapat diwujudkan dan menutup jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.
Keenam: Sistem Ekonomi Islam juga akan menggunakan Dinar dan Dirham sebagai mata uangnya, yang bahan bakunya dari emas dan perak. Dalilnya antara lain adalah adanya firman Allah SWT dalam al-Quran yang melarang penimbunan emas dan perak, yang pada masa Rasulullah saw. merupakan mata uang negara (Lihat: QS at-Taubah [9]: 34). Rasulullah saw. juga telah menetapkan kewajiban zakat uang, yang nishâb-nya adalah dalam emas dan perak.
Peredaran Dinar dan Dirham palsu bisa diukur dengan cara yang sangat sederhana, tidak seperti halnya uang kertas. Dalam sistem Dinar dan Dirham, mata uang cukup dilihat dari kadarnya saja. Pemerintah tidak perlu khawatir terhadap inflasi karena peredaran Dinar dan Dirham tidak akan bertambah, sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis akibat sistem bunga dalam perbankan serta pasar non-riil.
Khatimah
Dengan penjelasan di atas, dengan mudah dan jelas kita dapat menyimpulkan bahwa sudah bukan waktunya lagi berharap pada sistem ekonomi Kapitalisme yang jelas-jelas telah membawa manusia pada kesengsaraan. Kini tiba saatnya kita beralih pada sistem ekonomi yang lebih ampuh dan berkesinambungan, yaitu Sistem Ekonomi Islam. Sistem ini hanya mungkin tegak dalam sebuah sistem politik dan pemerintahan Islam. Itulah sistem Khilafah, yang seharusnya segera diwujudkan oleh kaum Muslim di seluruh dunia, termasuk oleh kaum Muslim di negeri ini! Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.
Islandia Memperkenalkan Seorang Pemimpin Homoseksual Pertama Di Dunia
Pada minggu ini, Islandia mengumumkan pemerintahan yang akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang secara terbuka mengaku sebagai lesbian di dunia modern - Johanna Sigurdardottir.
Sigurdardottir, 66 tahun, adalah seorang mantan pramugari yang cerai dari seorang ayah beranak dua, seorang banker, dan sekarang tinggal dengan pacar wanitanya yang terpelajar Jonina Leosdottir, seorang pengarang berusia 54 tahun, pemain drama dan wartawan.
Pasangan itu menanda tangani perjanjian perkumpulan sipil tahun 2002, “Saya kira orientasi seksualnya bukan masalah. Para pemilih kami adalah orang-orang yang cukup liberal, mereka tidak peduli dengan hal-hal itu,” kata Skuli Helgeson, sekjen Aliansi Sosial Demokrat kepada BBC.
Kebanyakan politisi Eropa Barat menyatakan secara terbuka mereka adalah orang-orang homoseksual. Minggu kemarin, Roger Karoutchi menjadi seorang menteri Perancis pertama yang mengungkapkan homoseksualitas dirinya. Para politisi Eropa lainnya yang terkenal juga menyatakan hal tersebut termasuk Walikota London Ken Livingstone, Walikota Perancis Bertrand Delanoë, dan Walikota Berlin Klaus Wowereit.
Demikianlah rusaknya peradaban Barat akibat liberalisme sebagai salah satu paham dari ideologi kapitalisme. Mereka telah kehilangan generasi dan pemimpin yang baik. Lambat laun kehancurannya akan segera menimpa, seperti halnya kaum Sodom. Pada saat yang sama, generasi baru akan menggantikan generasi yang rusak tersebut.
Kaum Muslim dan Islam akan segera memimpin dunia dan membawa kedamaian dan ketenangan ke seluruh pelosok dunia. Seorang pemimpin yang tulus, Khalifah, akan segera kembali di bawah naungan Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan metode kenabian. Insya Allah.
Sigurdardottir, 66 tahun, adalah seorang mantan pramugari yang cerai dari seorang ayah beranak dua, seorang banker, dan sekarang tinggal dengan pacar wanitanya yang terpelajar Jonina Leosdottir, seorang pengarang berusia 54 tahun, pemain drama dan wartawan.
Pasangan itu menanda tangani perjanjian perkumpulan sipil tahun 2002, “Saya kira orientasi seksualnya bukan masalah. Para pemilih kami adalah orang-orang yang cukup liberal, mereka tidak peduli dengan hal-hal itu,” kata Skuli Helgeson, sekjen Aliansi Sosial Demokrat kepada BBC.
Kebanyakan politisi Eropa Barat menyatakan secara terbuka mereka adalah orang-orang homoseksual. Minggu kemarin, Roger Karoutchi menjadi seorang menteri Perancis pertama yang mengungkapkan homoseksualitas dirinya. Para politisi Eropa lainnya yang terkenal juga menyatakan hal tersebut termasuk Walikota London Ken Livingstone, Walikota Perancis Bertrand Delanoë, dan Walikota Berlin Klaus Wowereit.
Demikianlah rusaknya peradaban Barat akibat liberalisme sebagai salah satu paham dari ideologi kapitalisme. Mereka telah kehilangan generasi dan pemimpin yang baik. Lambat laun kehancurannya akan segera menimpa, seperti halnya kaum Sodom. Pada saat yang sama, generasi baru akan menggantikan generasi yang rusak tersebut.
Kaum Muslim dan Islam akan segera memimpin dunia dan membawa kedamaian dan ketenangan ke seluruh pelosok dunia. Seorang pemimpin yang tulus, Khalifah, akan segera kembali di bawah naungan Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan metode kenabian. Insya Allah.
Rabu, 11 Februari 2009
OSIS MAN Pelaihari Kalsel Ditraining HTI: Bahas Valentine Dalam Sudut Pandang Islam
Sedikitnya 50 orang pengurus dan anggota OSIS MAN Pelaihari, Senin (9/2) ditraining sejumlah pengurus dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Kabupaten Tanah Laut. Training yang digelar pertama kali di MAN Pelaihari kali ini mengupas tuntas perayaan valentine day dalam sudut pandang Islam.
Salah seorang Aktifis HTI, Ahmad Sabili yang menjadi tariner pada kesempatan tersebut membeberkan sejumlah fakta tentang peringatan valentine day yang sejatinya tak ada sangkut pautnya dengan kasih sayang.
“Banyak versi mengenai masalah valentine day. Namun semua sejarah yang ada tak satupun bermakna kasih sayang. Beberapa sejarah tentang valentine sejatinya hanya aktifitas yang sarat dengan kemaksiatan yakni seks bebas. Valentine sendiri diambil dari salah seorang nama pendeta St. Valentine yang dihukum pancung karena memaksakan ajaran kristen pada bangsa romawi kala itu,” terang Sabili.
Dalam pandangan Islam lanjut Sabili, perayaan valentine day merupakan kebudayaan barat yang wajib ditinggalkan oleh remaja muslim. “Setiap perbuatan muslim terikat dengan hukum syara, valentine day merupakan budaya yang diluar Islam. Allah mengancam setiap muslim yang mengambil budaya aturan diluar Islam di terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah MAN Pelaihari Drs Muhammad Sadik kepada Radar Banjarmasin mengaku mengapresiasi positif kegiatan yang dipelopori HTI ini. Pihaknya mengaku mendudukung penuh kegiatan HTI kali ini.
“Kita sangat mendukung sekali. Apalagi kita memahami budaya valentine adalah budaya yang merusak anak-anak kita. Kita sangat berterima kasih HTI mau mensosialisasikan itu agar remaja dan anak-anak kita bisa menghindarinya,” ujarnya.
Acara yang digelar hingga pukul 11.30 Wita tersebut tak hanya mendapat sambutan baik dari Kepala Sekolahnya, seluruh pesertapun mengaku senang bisa menerima materi valentine. “Setelah mendengar pemaparan tadi, kita akhirnya tahu bahwa valentine itu budaya diluar Islam yang bisa merusak kepribadian kita. Untuk itu, sudah selayaknya kita tidak ikut-ikutan menggelar perayaan itu, kalau perlu yang sudah jadian dengan pasangannya diluar ikatan nikah sebaiknya diputuskan saja,” celetuk salah seorang peserta saat diminta menyimpulkan materi kegiatan.
Salah seorang Aktifis HTI, Ahmad Sabili yang menjadi tariner pada kesempatan tersebut membeberkan sejumlah fakta tentang peringatan valentine day yang sejatinya tak ada sangkut pautnya dengan kasih sayang.
“Banyak versi mengenai masalah valentine day. Namun semua sejarah yang ada tak satupun bermakna kasih sayang. Beberapa sejarah tentang valentine sejatinya hanya aktifitas yang sarat dengan kemaksiatan yakni seks bebas. Valentine sendiri diambil dari salah seorang nama pendeta St. Valentine yang dihukum pancung karena memaksakan ajaran kristen pada bangsa romawi kala itu,” terang Sabili.
Dalam pandangan Islam lanjut Sabili, perayaan valentine day merupakan kebudayaan barat yang wajib ditinggalkan oleh remaja muslim. “Setiap perbuatan muslim terikat dengan hukum syara, valentine day merupakan budaya yang diluar Islam. Allah mengancam setiap muslim yang mengambil budaya aturan diluar Islam di terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah MAN Pelaihari Drs Muhammad Sadik kepada Radar Banjarmasin mengaku mengapresiasi positif kegiatan yang dipelopori HTI ini. Pihaknya mengaku mendudukung penuh kegiatan HTI kali ini.
“Kita sangat mendukung sekali. Apalagi kita memahami budaya valentine adalah budaya yang merusak anak-anak kita. Kita sangat berterima kasih HTI mau mensosialisasikan itu agar remaja dan anak-anak kita bisa menghindarinya,” ujarnya.
Acara yang digelar hingga pukul 11.30 Wita tersebut tak hanya mendapat sambutan baik dari Kepala Sekolahnya, seluruh pesertapun mengaku senang bisa menerima materi valentine. “Setelah mendengar pemaparan tadi, kita akhirnya tahu bahwa valentine itu budaya diluar Islam yang bisa merusak kepribadian kita. Untuk itu, sudah selayaknya kita tidak ikut-ikutan menggelar perayaan itu, kalau perlu yang sudah jadian dengan pasangannya diluar ikatan nikah sebaiknya diputuskan saja,” celetuk salah seorang peserta saat diminta menyimpulkan materi kegiatan.
Minggu, 08 Februari 2009
Pemilih Ideologis yang Cerdas
Baik buruknya masyarakat atau negara ditentukan oleh dua pilar, pemimpin dan sistem yang dijalankan. Pemimpinnya baik tapi sistemnya buruk tidak akan merubah keadaan secara mendasar. Sebaliknya, sistemnya baik tapi pemimpin buruk , juga akan membawa kegagalan. Jadi kita membutuhkan dua-duanya, pemimpin yang baik ,amanah, dalam sistem yang baik.
Imam al Ghozali menekankan pentingnya dua perkara ini dalam kitabnya al I’tishod fil iqtiqhod. Menurut Imam al Ghozali , agama (ad-diin) adalah asas dan pemimpin (as- sulthan) adalah penjaga (haaris) . Masyarakat yang tidak didasarkan pada agama akan runtuh , demikian juga kalau tidak ada penjaga (sultan) masyarakat akan lenyap. Jadi yang dibutuhkan adalah pemimpin dan asas sistem yang berdasarkan agama.
Kewajiban memilih pemimpin yang baik tidak bisa dilepaskan dari kewajiban menerapkan sistem yang baik. Kalau Pemimpin yang baik tentu saja harus berdasarkan syariah Islam , demikian juga sistem yang baik haruslah juga berdasarkan syariah Islam.
Dalam Fatwa MUI hasil ijtima’ ulama di Padang Panjang dengan tegas dikatakan syarat pemimpin yang harus dipilih antara lain beriman dan bertakwa serta memperjuangkan kepentingan umat Islam. Bagaimana mungkin calon pemimpin itu dikatakan bertakwa kalau tidak menerapkan syariah Islam? Mungkinkan kepentingan umat Islam bisa diperjuangkan tanpa menegakkan syariah Islam?
Dan sangat jelas dalam fatwa itu dikatakan, kalau tidak ada pemimpin yang memenuhi syarat (antara lain beriman dan bertakwa) tersebut justru memilihnya adalah haram ! Memilih pemimpin yang justru melanggengkan sistem kufur yang bertentangan dengan syariah Islam justru haram. Atas dasar itulah sebagian masyarakat yang ideologis tidak memilih. Bisa jadi karena mereka melihat tidak ada pemimpin yang layak. Atau mereka melihat, pemimpin yang terpilih akan menjalan sistem yang bertentangan dengan syariah Islam.
Apakah berarti mereka tidak bertanggung jawab? Justru sikap seperti ini cerminan dari pemilih yang bertanggung jawab. Mereka melihat memilih pemimpin sebaik apapun dia, namun menjalankan sistem yang bertentangan dengan syariah Islam tidak akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Justru akan melanggengkan sistem kufur yang merugikan masyarakat. Tidak memilih dalam kondisi seperti itu merupakan bentuk perlawanan ideologis terhadap sistem kufur yang rusak.
Pertanyaan yang kita ajukan, bagaimana kalau umat Islam semuanya sepakat tidak memilih penguasa yang menjalankan sistem kufur, kemudian umat Islam dengan segera beramai-ramai memilih dan membai’at pemimpin Islam (Khalifah) yang menjalankan syari’ah Islam? Apakah tidak memilih pemimpin yang menjalankan sistem kufur itu menjadi haram? Tentu saja tidak.
Yang perlu kita kecam adalah yang tidak memilih tapi apatis dan tidak melakukan apa-apa. Pemilih cerdas dan ideologis, tentu tidak hanya berhenti pada sikap selektif untuk memilih. Tapi dengan sungguh-sungguh mempersiapkan dan memperjuangkan sistem baik yang berdasarkan syariah itu bisa terwujud. Upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan kembali sistem Islam justru mencerminkan sikap yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.
Pemilih yang cerdas dalam pandangan Islam haruslah mendasarkan aktifitas politiknya berdasarkan syariah Islam. Bukan semata-mata kepentingan pragmatis atau kemashlahatan yang berdasarkan hawa nafsu. Syariah Islam harus menjadi standar aktivitas politiknya, termasuk ketika melakukan perubahan untuk menegakkan sistem Islam.
Rasulullah saw telah mencontohkan untuk membangun sistem Islam haruslah melakukan aktivitas politik yang bermuara pada tiga hal: terciptanya kader dakwah, terwujudnya kesadaran masyarakat yang menyadari dan bergerak menuntut perubahan, terdapat elit politik strategis (ahlul quwwah) yang mendukung sistem Islam. Ketiga inilah yang menjadi kunci dasar dari perubahan masyarakat hingga terwujudnya sistem Islam.
Dalam rangka itu Rasulullah melakukan aktifitas politik yang menonjol antara lain membina umat dengan pemikiran dan hukum-hukum Islam sehingga terjadi perubahan pemikiran di tubuh umat. Beliau juga menyerang ide-ide, pemikiran, dan hukum-hukum yang rusak di tengah masyarakat, membongkar kepalsuaannya dan pertentangannya dengan Islam . Dengah demikian umat akan menolak hukum-hukum tersebut dan mengantikannya dengan sistem Islam.
Rasulullah saw juga membongkar kedzoliman dan kebejatan penguasa-penguasa yang ada ditengah-tengah umat . Rosullah saw menyerang Abu Jahal dan Abu Lahab dengan mengungkap kedzoliman dan penghianatannya terhadap umat. Disamping itu Rasulullah saw mendatangi elit-elit politik dari berbagai kabilah yang berpengaruh , mengajak mereka masuk Islam dan agar mereka menyerahkan kekuasaan kepada Islam
Dengan cara itulah hukum-hukum Islam bisa ditegakkan lewat kekuasaan. Walhasil, pemilih yang cerdas juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah saw. Sebab hanya dengan mengikuti cara Rasulullah saw kemenangan akan diraih dan diberkahi Allah swt.
Imam al Ghozali menekankan pentingnya dua perkara ini dalam kitabnya al I’tishod fil iqtiqhod. Menurut Imam al Ghozali , agama (ad-diin) adalah asas dan pemimpin (as- sulthan) adalah penjaga (haaris) . Masyarakat yang tidak didasarkan pada agama akan runtuh , demikian juga kalau tidak ada penjaga (sultan) masyarakat akan lenyap. Jadi yang dibutuhkan adalah pemimpin dan asas sistem yang berdasarkan agama.
Kewajiban memilih pemimpin yang baik tidak bisa dilepaskan dari kewajiban menerapkan sistem yang baik. Kalau Pemimpin yang baik tentu saja harus berdasarkan syariah Islam , demikian juga sistem yang baik haruslah juga berdasarkan syariah Islam.
Dalam Fatwa MUI hasil ijtima’ ulama di Padang Panjang dengan tegas dikatakan syarat pemimpin yang harus dipilih antara lain beriman dan bertakwa serta memperjuangkan kepentingan umat Islam. Bagaimana mungkin calon pemimpin itu dikatakan bertakwa kalau tidak menerapkan syariah Islam? Mungkinkan kepentingan umat Islam bisa diperjuangkan tanpa menegakkan syariah Islam?
Dan sangat jelas dalam fatwa itu dikatakan, kalau tidak ada pemimpin yang memenuhi syarat (antara lain beriman dan bertakwa) tersebut justru memilihnya adalah haram ! Memilih pemimpin yang justru melanggengkan sistem kufur yang bertentangan dengan syariah Islam justru haram. Atas dasar itulah sebagian masyarakat yang ideologis tidak memilih. Bisa jadi karena mereka melihat tidak ada pemimpin yang layak. Atau mereka melihat, pemimpin yang terpilih akan menjalan sistem yang bertentangan dengan syariah Islam.
Apakah berarti mereka tidak bertanggung jawab? Justru sikap seperti ini cerminan dari pemilih yang bertanggung jawab. Mereka melihat memilih pemimpin sebaik apapun dia, namun menjalankan sistem yang bertentangan dengan syariah Islam tidak akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Justru akan melanggengkan sistem kufur yang merugikan masyarakat. Tidak memilih dalam kondisi seperti itu merupakan bentuk perlawanan ideologis terhadap sistem kufur yang rusak.
Pertanyaan yang kita ajukan, bagaimana kalau umat Islam semuanya sepakat tidak memilih penguasa yang menjalankan sistem kufur, kemudian umat Islam dengan segera beramai-ramai memilih dan membai’at pemimpin Islam (Khalifah) yang menjalankan syari’ah Islam? Apakah tidak memilih pemimpin yang menjalankan sistem kufur itu menjadi haram? Tentu saja tidak.
Yang perlu kita kecam adalah yang tidak memilih tapi apatis dan tidak melakukan apa-apa. Pemilih cerdas dan ideologis, tentu tidak hanya berhenti pada sikap selektif untuk memilih. Tapi dengan sungguh-sungguh mempersiapkan dan memperjuangkan sistem baik yang berdasarkan syariah itu bisa terwujud. Upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan kembali sistem Islam justru mencerminkan sikap yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.
Pemilih yang cerdas dalam pandangan Islam haruslah mendasarkan aktifitas politiknya berdasarkan syariah Islam. Bukan semata-mata kepentingan pragmatis atau kemashlahatan yang berdasarkan hawa nafsu. Syariah Islam harus menjadi standar aktivitas politiknya, termasuk ketika melakukan perubahan untuk menegakkan sistem Islam.
Rasulullah saw telah mencontohkan untuk membangun sistem Islam haruslah melakukan aktivitas politik yang bermuara pada tiga hal: terciptanya kader dakwah, terwujudnya kesadaran masyarakat yang menyadari dan bergerak menuntut perubahan, terdapat elit politik strategis (ahlul quwwah) yang mendukung sistem Islam. Ketiga inilah yang menjadi kunci dasar dari perubahan masyarakat hingga terwujudnya sistem Islam.
Dalam rangka itu Rasulullah melakukan aktifitas politik yang menonjol antara lain membina umat dengan pemikiran dan hukum-hukum Islam sehingga terjadi perubahan pemikiran di tubuh umat. Beliau juga menyerang ide-ide, pemikiran, dan hukum-hukum yang rusak di tengah masyarakat, membongkar kepalsuaannya dan pertentangannya dengan Islam . Dengah demikian umat akan menolak hukum-hukum tersebut dan mengantikannya dengan sistem Islam.
Rasulullah saw juga membongkar kedzoliman dan kebejatan penguasa-penguasa yang ada ditengah-tengah umat . Rosullah saw menyerang Abu Jahal dan Abu Lahab dengan mengungkap kedzoliman dan penghianatannya terhadap umat. Disamping itu Rasulullah saw mendatangi elit-elit politik dari berbagai kabilah yang berpengaruh , mengajak mereka masuk Islam dan agar mereka menyerahkan kekuasaan kepada Islam
Dengan cara itulah hukum-hukum Islam bisa ditegakkan lewat kekuasaan. Walhasil, pemilih yang cerdas juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah saw. Sebab hanya dengan mengikuti cara Rasulullah saw kemenangan akan diraih dan diberkahi Allah swt.
Kamis, 05 Februari 2009
Dicari, Yang Berani Adili The Real Terorist Israel dan Amerika !
Amerika Serikat dan Israel adalah the real terrorist. Kedua negara tersebut pantas disebut teroris mengingat kebiadabannya selama ini di Palestina. Teroris Israel yang didukung oleh negara Teroris Amerika Serikat sejak 27 Desember 2008 telah membantai lebih dari 1350 orang warga Gaza yang tidak berdosa di mana sebagiannya wanita dan anak-anak sehingga syahid, dan lebih dari 6000 luka-luka.
Sebagian pembantaian itu malah dilakukan dengan cara yang paling sadis, yakni dengan menggunakan senjata yang mengandung phosphor dan logam berat. Akibatnya sebagian korban kehilangan kakinya, tangannya, kulitnya dan dagingnya bahkan ada seorang anak yang sampai otaknya keluar. Teroris Israel juga telah menghancurkan sekitar 20.000 bangunan yang terdiri dari rumah-rumah warga, masjid, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan lainnya. Kebiadaban yang dilakukannya jelas telah pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Mereka telah menggunakan berbagai senjata canggih untuk membantai warga sipil yang tidak bersalah dengan cara yang sangat biadab, termasuk anak-anak.
Padahal sebelumnya, warga Gaza sudah mengalami penderitaan yang luar biasa akibat blokade teroris Israel sejak Hamas memenangkan Pemilu di Palestina. Dan sekarang pun setelah Israel hengkang dari Gaza menjelang pelantikan Obama, warga Gaza belum bisa tenang hidupnya, karena teror yang dilakukan teroris Israel. Sesekali tentara-tentara dan pesawat teroris Israel bisa saja kembali menyerang Gaza. Ini yang pertama kalai dilakukan teroris Israel. Berbagai pembantaian lainnya dilakukan sejak Zionis merampas tanah Palestina tahun 1948.
Apa yang dilakukan Negara Teroris Amerika Serikat juga tidak jauh berbeda. Selain mendukung teroris Zionis Israel baik secara politik maupun persenjataan, teroris Amerika juga yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya lebih dari satu juta orang warga di Iraq dan Afghanistan. Gedung putih juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM di penjara Abu Gharib dan Guantanamo.
Kejahatan Perang yang Dilakukan Zionis di Gaza
Kebiadaban yang dilakukan Israel benar-benar sangat keterlaluan. Para pejabat Israel harus diseret ke pengadilan internasional untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan barbarnya itu. Berikut ini beberapa pelanggaran perang yang dilakukan teroris Zionis Israel di Gaza:
1. Menggunakan bom senjata kimia mematikan seperti bom kimia fosfor, dan DIME ( Dense Inert Metal Explosives)Teroris Zionis Israel secara sistematis menghancurkan infrastruktur Palestina dan menjadikan warga sipil, wanita, anak-anak serta fasilitas medis sebagai target serangan. Para warga sipil Palestina yang menjadi sasaran penembakan teroris Israel dan kebijakan teroris Israel yang sengaja mengabaikan anak-anak dan membuat kelaparan anak-anak yang ibunya tewas akibat serangan yang mereka lakukan.
2. Melakukan penembakan terhadap para petani dan nelayan Palestina.
3. Menghancurkan tempat-tempat ibadah, yakni Masjid.
4. Menembak mati wartawan dan tim relawan medis
5. Menutup perbatasan-perbatasan di jalur Gaza sehingga warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, air dan obat-obatan.
6. Tidak menghormati gencatan senjata.
Ternyata apa yang dilakukannya itu sesuai dengan keyakinan mereka terhadap Talmud. Wajar bila Pembantaian yang dilakukan Zionis Israel di Gaza mendapat restu dari Rabbi Yahudi-Zionis. Koran Saudi Al-Watan yang terbit, Sabtu (17/01/2009) seperti dikutip eramuslim.com, melaporkan seorang Rabbi Yahudi-Zionis telah mengeluarkan maklumat yang isinya mengizinkan tentara Zionis untuk membunuh perempuan dan anak-anak Palestina. Menurut Rabbi tersebut, setiap orang Yahudi akan membebaskan mereka dari setiap tuduhan atas tindakan yang mengerikan itu bagi mereka yang sudah melakakukan kejahatan pembantaian terhadap orang Palestina.
Pembantaian Israel di Jalur Gaza, katanya, sudah sesuai dengan ajaran agama Yahudi yang menganggap pembantaian seperti itu sebagai: ” Bentuk hukuman kepada musuh”.
Bahkan pemimpin Rabbi Yahudi tersebut menyatakan bahwa tak akan ada masalah sama sekali dalam hal pembantaian terhadap orang Palestina. “dan bahkan jika satu juta atau lebih dari mereka tewas di tangan pasukan pendudukan Israel, itupun tidak ada masalah,” ujar Rabbi itu.
Rabbi Mordachi Elyaho juga mengutip ayat dalam Kitab Talmud, yang merupakan pedoman dari agama yang sekarang populer di kalangan Yahudi-Zionist. Rabbi Mordachi telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, berisi artikel yang memungkinkan orang-orang Yahudi, melaksanakan gagasan besar , tentang hukuman terhadap musuh sesuai dengan etika perang dalam Taurat.
“Pandangan Rabbi Mordachi telah diterapkan terhadap penduduk Gaza, dan orang Palestina yang tinggal di Gaza harus menanggung akibatnya, dan mereka semua harus memikul tanggung jawab, karena mereka tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan serangan roket yang dilakukan Brigade al-Qassam” kata Elyaho, dalam suratnya ke Olmert. Rabbi Yahudi. Mordachi kemudian meminta pemerintah Israel, terutama Olmert melanjutkan agresi militer ke Gaza.
Mordach beralasan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Perdana Menteri Olmert, yang bertujuan untuk : “Menghancurkan orang-orang Palestina yang sudah bersalah, merupakan tindakan yang sah”. Yesrael Rozin, seorang panganut Talmud yang fanatik, seperti dikutip koran al watan juga mengatakan bahwa hukum Taurat menetapkan pembunuhan laki-laki, anak-anak, perempuan, tua, bayi, dan hewan [dari musuh], tambahnya.
Mengutip bagian dari Kitab Talmud, Rabbi Sholomon Elyaho menyatakan: “Jika kita membunuh 100 orang Palestina, tetapi orang Palestina itu tetap menolak untuk menghentikan serangan roketnya, kita harus membunuh orang Palestina 1000, dan jika kita membunuh orang Palestina 1000, tetapi orang Palestina tidak menghentikan serangan roketnya ke Israel, maka kita harus membunuh 10.000 orang Palestina, dan kami harus terus membunuh orang Palestina, meskipun jumlah orang Palelstina yang dibunuh sudah mencapai satu juta, dan waktu harus dihabiskan membunuh orang-orang Palelstina “, tegas Rabbi Sholomon.
Meski begitu toh masih ada sebagian kecil orang Yahudi yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya. Salah atunya Profesor Ilan Pappe, pengarang buku The Ethnic Cleansing of Palestine. Menurutnya, Zionisme adalah sebuah idelogi yang memakai pembunuhan etnik, pendudukan, dan sekarang pembantaian massal. Apa yang dihasilkan oleh Israel di Jalur Gaza bukan saja mengutuk atas apa yang dilakukan Israel tapi juga menghilangkan semua nilai ideologi Yahudi.
Zionisme, kata Pappe, telah diangkat menjadi sebuah ‘ideologi rasis dan hegemonik. Ini, tentu saja, bukan berita baru buat orang Palestina, ataupun pada bangsa Arab dan Muslim lainnya. “Mudah-mudahan, suara kecaman dari seluruh dunia akan mengubah Israel bahwa ideologi ini dan semua yang telah dilakukannya merupakan suatu hal yang tidak bisa lagi ditoleransi dan tak bisa diterima. Israel akan diboikot dan terjerat sanksi,” ujarnya.
Jihad dan Khilafah Untuk Menghukum Israel
Saat ini sejumlah pengacara dan aktivis HAM baik di Timur Tengah dan Uni Eropa berusaha untuk menyeret para pejabat Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang yang dilakukan negara penjajah tersebut. Namun tampaknya upaya mereka sangat sulit direalisasikan mengingat Amerika Serikat di bawah presiden Barack Obama akan selalu mendukung Israel dan melindungi Israel dari berbagai ancaman. Karena itu dipastikan Amerika Serikat tentu akan selalu berusaha menghalangi berbagai upaya untuk menyeret Israel ke Mahkamah intenasional.
Apa yang dilakukan Zionis Israel memang layak mendapat hukuman setimpal. Namun berharap kepada lembaga internasional semacam PBB dan lainnya untuk menghukum Israel sulit terealisasi. Diketahui sudah ratusan resolusi dikelurkan lembaga PBB namun tak ada satu pun yang ditaati Israel. Itu wajar saja, sebab PBB sendiri dahulu yang merestui pendiriaan negara Israel di tanah Palestina. Keberadaan PBB sendiri faktanya hanyalah sebagai alat bagi negara yang menang dalam perang dunia III seperti Amerika Serikat untuk tetap mengendalikan dunia. Jadi siapa nanti yang berani menghukum teroris Israel termasuk Amerika?
Jalan satu-satunya untuk menghukum dan membalas kebiadaban Israel adalah dengan jihad. Jihad harus terus digelorakan untuk mengusir Israel dan merebut kembali tanah Palestina. Karenanya umat Islam di Palestina khususnya dan umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk merebut kembali tanah milik kaum muslimin tersebut.
Untuk mengoodinir pasukan jihad tersebut tentukan dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan tangguh. Dia hanya takut kepada Allah semata dalam hidupnya. Dialah Khalifah. Dia yang nanti akan memimpin negara khalifah yang akan menyatukan umat Islam seluruh dunia, kemudian berjuang untuk melaksanakan semua perintah Allah SWT. Salah satu perintah Allah adalah berjihad untuk merebut tanah Palestina dari tangan Zionis Israel yang didukung AS dan Uni Eropa. Jadi hanya Khilafah yang nanti akan menghukum seberat-beratnya atas berbagai kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel dan AS serta sekutu sejak tahun 1948 hingga pembantain di Gaza awal tahun ini. Insya Allah.
Sebagian pembantaian itu malah dilakukan dengan cara yang paling sadis, yakni dengan menggunakan senjata yang mengandung phosphor dan logam berat. Akibatnya sebagian korban kehilangan kakinya, tangannya, kulitnya dan dagingnya bahkan ada seorang anak yang sampai otaknya keluar. Teroris Israel juga telah menghancurkan sekitar 20.000 bangunan yang terdiri dari rumah-rumah warga, masjid, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan lainnya. Kebiadaban yang dilakukannya jelas telah pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Mereka telah menggunakan berbagai senjata canggih untuk membantai warga sipil yang tidak bersalah dengan cara yang sangat biadab, termasuk anak-anak.
Padahal sebelumnya, warga Gaza sudah mengalami penderitaan yang luar biasa akibat blokade teroris Israel sejak Hamas memenangkan Pemilu di Palestina. Dan sekarang pun setelah Israel hengkang dari Gaza menjelang pelantikan Obama, warga Gaza belum bisa tenang hidupnya, karena teror yang dilakukan teroris Israel. Sesekali tentara-tentara dan pesawat teroris Israel bisa saja kembali menyerang Gaza. Ini yang pertama kalai dilakukan teroris Israel. Berbagai pembantaian lainnya dilakukan sejak Zionis merampas tanah Palestina tahun 1948.
Apa yang dilakukan Negara Teroris Amerika Serikat juga tidak jauh berbeda. Selain mendukung teroris Zionis Israel baik secara politik maupun persenjataan, teroris Amerika juga yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya lebih dari satu juta orang warga di Iraq dan Afghanistan. Gedung putih juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM di penjara Abu Gharib dan Guantanamo.
Kejahatan Perang yang Dilakukan Zionis di Gaza
Kebiadaban yang dilakukan Israel benar-benar sangat keterlaluan. Para pejabat Israel harus diseret ke pengadilan internasional untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan barbarnya itu. Berikut ini beberapa pelanggaran perang yang dilakukan teroris Zionis Israel di Gaza:
1. Menggunakan bom senjata kimia mematikan seperti bom kimia fosfor, dan DIME ( Dense Inert Metal Explosives)Teroris Zionis Israel secara sistematis menghancurkan infrastruktur Palestina dan menjadikan warga sipil, wanita, anak-anak serta fasilitas medis sebagai target serangan. Para warga sipil Palestina yang menjadi sasaran penembakan teroris Israel dan kebijakan teroris Israel yang sengaja mengabaikan anak-anak dan membuat kelaparan anak-anak yang ibunya tewas akibat serangan yang mereka lakukan.
2. Melakukan penembakan terhadap para petani dan nelayan Palestina.
3. Menghancurkan tempat-tempat ibadah, yakni Masjid.
4. Menembak mati wartawan dan tim relawan medis
5. Menutup perbatasan-perbatasan di jalur Gaza sehingga warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, air dan obat-obatan.
6. Tidak menghormati gencatan senjata.
Ternyata apa yang dilakukannya itu sesuai dengan keyakinan mereka terhadap Talmud. Wajar bila Pembantaian yang dilakukan Zionis Israel di Gaza mendapat restu dari Rabbi Yahudi-Zionis. Koran Saudi Al-Watan yang terbit, Sabtu (17/01/2009) seperti dikutip eramuslim.com, melaporkan seorang Rabbi Yahudi-Zionis telah mengeluarkan maklumat yang isinya mengizinkan tentara Zionis untuk membunuh perempuan dan anak-anak Palestina. Menurut Rabbi tersebut, setiap orang Yahudi akan membebaskan mereka dari setiap tuduhan atas tindakan yang mengerikan itu bagi mereka yang sudah melakakukan kejahatan pembantaian terhadap orang Palestina.
Pembantaian Israel di Jalur Gaza, katanya, sudah sesuai dengan ajaran agama Yahudi yang menganggap pembantaian seperti itu sebagai: ” Bentuk hukuman kepada musuh”.
Bahkan pemimpin Rabbi Yahudi tersebut menyatakan bahwa tak akan ada masalah sama sekali dalam hal pembantaian terhadap orang Palestina. “dan bahkan jika satu juta atau lebih dari mereka tewas di tangan pasukan pendudukan Israel, itupun tidak ada masalah,” ujar Rabbi itu.
Rabbi Mordachi Elyaho juga mengutip ayat dalam Kitab Talmud, yang merupakan pedoman dari agama yang sekarang populer di kalangan Yahudi-Zionist. Rabbi Mordachi telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, berisi artikel yang memungkinkan orang-orang Yahudi, melaksanakan gagasan besar , tentang hukuman terhadap musuh sesuai dengan etika perang dalam Taurat.
“Pandangan Rabbi Mordachi telah diterapkan terhadap penduduk Gaza, dan orang Palestina yang tinggal di Gaza harus menanggung akibatnya, dan mereka semua harus memikul tanggung jawab, karena mereka tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan serangan roket yang dilakukan Brigade al-Qassam” kata Elyaho, dalam suratnya ke Olmert. Rabbi Yahudi. Mordachi kemudian meminta pemerintah Israel, terutama Olmert melanjutkan agresi militer ke Gaza.
Mordach beralasan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Perdana Menteri Olmert, yang bertujuan untuk : “Menghancurkan orang-orang Palestina yang sudah bersalah, merupakan tindakan yang sah”. Yesrael Rozin, seorang panganut Talmud yang fanatik, seperti dikutip koran al watan juga mengatakan bahwa hukum Taurat menetapkan pembunuhan laki-laki, anak-anak, perempuan, tua, bayi, dan hewan [dari musuh], tambahnya.
Mengutip bagian dari Kitab Talmud, Rabbi Sholomon Elyaho menyatakan: “Jika kita membunuh 100 orang Palestina, tetapi orang Palestina itu tetap menolak untuk menghentikan serangan roketnya, kita harus membunuh orang Palestina 1000, dan jika kita membunuh orang Palestina 1000, tetapi orang Palestina tidak menghentikan serangan roketnya ke Israel, maka kita harus membunuh 10.000 orang Palestina, dan kami harus terus membunuh orang Palestina, meskipun jumlah orang Palelstina yang dibunuh sudah mencapai satu juta, dan waktu harus dihabiskan membunuh orang-orang Palelstina “, tegas Rabbi Sholomon.
Meski begitu toh masih ada sebagian kecil orang Yahudi yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya. Salah atunya Profesor Ilan Pappe, pengarang buku The Ethnic Cleansing of Palestine. Menurutnya, Zionisme adalah sebuah idelogi yang memakai pembunuhan etnik, pendudukan, dan sekarang pembantaian massal. Apa yang dihasilkan oleh Israel di Jalur Gaza bukan saja mengutuk atas apa yang dilakukan Israel tapi juga menghilangkan semua nilai ideologi Yahudi.
Zionisme, kata Pappe, telah diangkat menjadi sebuah ‘ideologi rasis dan hegemonik. Ini, tentu saja, bukan berita baru buat orang Palestina, ataupun pada bangsa Arab dan Muslim lainnya. “Mudah-mudahan, suara kecaman dari seluruh dunia akan mengubah Israel bahwa ideologi ini dan semua yang telah dilakukannya merupakan suatu hal yang tidak bisa lagi ditoleransi dan tak bisa diterima. Israel akan diboikot dan terjerat sanksi,” ujarnya.
Jihad dan Khilafah Untuk Menghukum Israel
Saat ini sejumlah pengacara dan aktivis HAM baik di Timur Tengah dan Uni Eropa berusaha untuk menyeret para pejabat Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang yang dilakukan negara penjajah tersebut. Namun tampaknya upaya mereka sangat sulit direalisasikan mengingat Amerika Serikat di bawah presiden Barack Obama akan selalu mendukung Israel dan melindungi Israel dari berbagai ancaman. Karena itu dipastikan Amerika Serikat tentu akan selalu berusaha menghalangi berbagai upaya untuk menyeret Israel ke Mahkamah intenasional.
Apa yang dilakukan Zionis Israel memang layak mendapat hukuman setimpal. Namun berharap kepada lembaga internasional semacam PBB dan lainnya untuk menghukum Israel sulit terealisasi. Diketahui sudah ratusan resolusi dikelurkan lembaga PBB namun tak ada satu pun yang ditaati Israel. Itu wajar saja, sebab PBB sendiri dahulu yang merestui pendiriaan negara Israel di tanah Palestina. Keberadaan PBB sendiri faktanya hanyalah sebagai alat bagi negara yang menang dalam perang dunia III seperti Amerika Serikat untuk tetap mengendalikan dunia. Jadi siapa nanti yang berani menghukum teroris Israel termasuk Amerika?
Jalan satu-satunya untuk menghukum dan membalas kebiadaban Israel adalah dengan jihad. Jihad harus terus digelorakan untuk mengusir Israel dan merebut kembali tanah Palestina. Karenanya umat Islam di Palestina khususnya dan umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk merebut kembali tanah milik kaum muslimin tersebut.
Untuk mengoodinir pasukan jihad tersebut tentukan dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan tangguh. Dia hanya takut kepada Allah semata dalam hidupnya. Dialah Khalifah. Dia yang nanti akan memimpin negara khalifah yang akan menyatukan umat Islam seluruh dunia, kemudian berjuang untuk melaksanakan semua perintah Allah SWT. Salah satu perintah Allah adalah berjihad untuk merebut tanah Palestina dari tangan Zionis Israel yang didukung AS dan Uni Eropa. Jadi hanya Khilafah yang nanti akan menghukum seberat-beratnya atas berbagai kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel dan AS serta sekutu sejak tahun 1948 hingga pembantain di Gaza awal tahun ini. Insya Allah.
Rabu, 04 Februari 2009
Cara Yahudi Menjaga Keyakinannya Di Indonesia
Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, sebuah negara yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun, menurut berbagai informasi perlahan-lahan mulai dibuka hubungan tidak resmi antara Israel – Indonesia. Dan, menurut berbagai sumber telah berlangsung saling kunjungan antara sejumlah diplomat tingkat tinggi ke Jerusalem dan Jakarta.
Kunjungan itu berawal, ketika tahun 2006, dan ini merupakan kunjungan pertama ke negara muslim, Wakil Direktur Jendral untuk Asia dan Pasific, Departemen Luar Negeri Israel, Amos Nadai, serta Duta Besar Israel di Bangkok, Yael Ruinstein, tiba di Jakarta, menghadiri sebuah konvensi Komisi Sosial dan Ekonomi untuk Asia dan Pasific.
Kontak diplomatic dan organisasi sosial antara Jerusalem – Jakarta terus berlangsung. Di tahun 2007, Duta Besar Israel untuk PBB, Dan Gillerman, melakukan pertemuan dengan seorang Duta Besar, Rezlan Ishar Jenie. Tahun 2008, delapan wartawan melakukan kunjungan yang bersejarah ke Israel, dan bergabung dengan Australian Israel and Jewish Affairs Committee (AIJAC) dan American Jews Committee (AJC). Mereka membentuk sebuah jaringan dan kerjasama dibidang informasi antara AIJAC, AJC dan para wartawan Indonesia.
Sejumlah ormas Islam pernah berkunjung ke Israel, seperti Markus Sudibjo, Habib Chirzin dari Muhammadiyah. Abdurrahman Wahid, beberapa kali berkunjung ke Israel. Abdurrahman Wahid, juga menjadi salah satu pengurus Yayasan Simon Peres. Ketika, belum lama ini berkunjung ke Amerika, tokoh NU, yang kerap di panggil Gus Dur melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh Yahudi dan Rabbi, dan di jamu di sebuah rumah makan, yang khas miliki orang Yahudi di California. Dan, Gus mendapatkan sebuah medali (penghargaan) atas jasa-jasanya mengembangkan kehidupan pluralisme di Indonesia. Memang tidak banyak Yahudi di Indonesia dan di Jakarta.Tapi, pengaruhnya kian terasa di Indonesia.
Menurut berbagai sumber yang ada, jumlah orang Yahudi di Jakarta, tak lebih dari 10 orang. Dan, selebihnya mereka berada di Manado. Umumnya, mereka ekspatriat, yang berasal dari Amerika, Eropa dan Israel. Orang-orang Yahudi yang asli berasal dari Nederland (Belanda). Yaakov Baruch, seorang Yahudi, yang sudah ada di Indonesia, menyampaikan : “Dengan kedatangan Ny.Ellise, di Kedutaan Amerika, kami mempunyai pemimpin baru di Jakarta”, ucapnya.
Mereka untuk tetap menjaga keyakinannya dan mendalami kitab Taorah mererka memiliki copy, dan mereka melakukan komunikasi melalui email. Sekarang orang-orang Yahudi (Israel) yang melakukan kunjungan ke Jakarta, sebagian mereka mempunyai kepentingan dagang (bisnis), dan sebagian lainnya berlibur, dan ada juga yang mereka melakukan penelitian guna mengumpulkan data tentang Indonesia.
Nampaknya, para Yahudi yang ada di Indonesia, mereka mengelola kegiatan dan hubungan dengan komunitas Yahudi di seluruh dunia, melalui Kedutaan Amerika dan klub Masyarakat Amerika di Jakarta. Di sini mereka bertemu, bertukar pikiran, dan merekatkan hubungan diantara mereka. (eramuslim, 04/02/03).
Kunjungan itu berawal, ketika tahun 2006, dan ini merupakan kunjungan pertama ke negara muslim, Wakil Direktur Jendral untuk Asia dan Pasific, Departemen Luar Negeri Israel, Amos Nadai, serta Duta Besar Israel di Bangkok, Yael Ruinstein, tiba di Jakarta, menghadiri sebuah konvensi Komisi Sosial dan Ekonomi untuk Asia dan Pasific.
Kontak diplomatic dan organisasi sosial antara Jerusalem – Jakarta terus berlangsung. Di tahun 2007, Duta Besar Israel untuk PBB, Dan Gillerman, melakukan pertemuan dengan seorang Duta Besar, Rezlan Ishar Jenie. Tahun 2008, delapan wartawan melakukan kunjungan yang bersejarah ke Israel, dan bergabung dengan Australian Israel and Jewish Affairs Committee (AIJAC) dan American Jews Committee (AJC). Mereka membentuk sebuah jaringan dan kerjasama dibidang informasi antara AIJAC, AJC dan para wartawan Indonesia.
Sejumlah ormas Islam pernah berkunjung ke Israel, seperti Markus Sudibjo, Habib Chirzin dari Muhammadiyah. Abdurrahman Wahid, beberapa kali berkunjung ke Israel. Abdurrahman Wahid, juga menjadi salah satu pengurus Yayasan Simon Peres. Ketika, belum lama ini berkunjung ke Amerika, tokoh NU, yang kerap di panggil Gus Dur melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh Yahudi dan Rabbi, dan di jamu di sebuah rumah makan, yang khas miliki orang Yahudi di California. Dan, Gus mendapatkan sebuah medali (penghargaan) atas jasa-jasanya mengembangkan kehidupan pluralisme di Indonesia. Memang tidak banyak Yahudi di Indonesia dan di Jakarta.Tapi, pengaruhnya kian terasa di Indonesia.
Menurut berbagai sumber yang ada, jumlah orang Yahudi di Jakarta, tak lebih dari 10 orang. Dan, selebihnya mereka berada di Manado. Umumnya, mereka ekspatriat, yang berasal dari Amerika, Eropa dan Israel. Orang-orang Yahudi yang asli berasal dari Nederland (Belanda). Yaakov Baruch, seorang Yahudi, yang sudah ada di Indonesia, menyampaikan : “Dengan kedatangan Ny.Ellise, di Kedutaan Amerika, kami mempunyai pemimpin baru di Jakarta”, ucapnya.
Mereka untuk tetap menjaga keyakinannya dan mendalami kitab Taorah mererka memiliki copy, dan mereka melakukan komunikasi melalui email. Sekarang orang-orang Yahudi (Israel) yang melakukan kunjungan ke Jakarta, sebagian mereka mempunyai kepentingan dagang (bisnis), dan sebagian lainnya berlibur, dan ada juga yang mereka melakukan penelitian guna mengumpulkan data tentang Indonesia.
Nampaknya, para Yahudi yang ada di Indonesia, mereka mengelola kegiatan dan hubungan dengan komunitas Yahudi di seluruh dunia, melalui Kedutaan Amerika dan klub Masyarakat Amerika di Jakarta. Di sini mereka bertemu, bertukar pikiran, dan merekatkan hubungan diantara mereka. (eramuslim, 04/02/03).
Selasa, 03 Februari 2009
Warga Asing Harus Keluar Gaza 5 Februari
Pemerintah Mesir menyampaikan bahwa batas waktu bagi warga negara asing, baik delegasi, wartawan,dokter, anggota parlemen, relawan kemanusiaan, dan lainnya untuk meninggalkan Jalur Gaza melalui pintu Rafah adalah tanggal 5 Februari 2009.
Keterangan itu disampaikan Sekretaris III Bidang Informasi, Sosial dan Budaya Kedubes RI di Kairo melalui siaran pers No: 08/I/2009/PR//Pensosbud, lewat surat elektronik yang diterima di Jakarta, Selasa.
Disebutkan bahwa semua permintaan izin dan fasilitasi kunjungan ke Jalur Gaza bagi delegasi parlemen, asosiasi profesional, dan tenaga ahli (engineer), untuk sementara ini ditangguhkan hingga terdapat pemberitahuan lebih lanjut dari pihak-pihak berwenang di Mesir.
Pemerintah Mesir menyatakan bahwa fasilitasi akan diberikan hanya sesuai ketentuan/prosedur dimaksud tanpa kecuali.
Ia juga menjelaskan prosedur terbaru penyaluran bantuan ke Jalur Gaza melalui Mesir, dimana Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mesir pada tanggal 29 Januari 2009 telah menyampaikan beberapa ketentuan dan prosedur terbaru mengenai mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan fasilitasi bagi relawan, dokter, wartawan, dan lainnya untuk keluar/masuk Jalur Gaza Palestina.
Diantaranya, seluruh pesawat pembawa bantuan diarahkan mendarat di Bandara El-Arish, dengan ketentuan terlebih dahulu meminta “clearance” dari Kemlu Mesir (Direktorat Palestina) dengan menyertakan informasi rinci mengenai jenis pesawat dan muatannya selambat-lambatnya delapan hari sebelum jadwal kedatangan pesawat dimaksud di Mesir.
Dokter asing diperkenankan masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir apabila memenuhi syarat administratif seperti membawa surat pengantar/persetujuan dari Kedubes masing-masing, surat pernyataan tanggung jawab perorangan atas keselamatan jiwa masing-masing, dokumen keimigrasian (paspor/visa) yang valid, surat pengantar/persetujuan dari Asosiasi Dokter Arab bagi dokter Arab, surat pemberitahuan ke Kemlu Mesir (Direktorat Palestina) yang disampaikan sebelum kedatangan di Mesir dan keberangkatan ke Rafah.
Para dokter yang sudah masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir diperkenankan keluar kembali lewat darat ke Mesir melalui pintu perlintasan Rafah.
Untuk wartawan asing diperkenankan masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir apabila memenuhi syarat administratif yakni adanya - surat pengantar/persetujuan dari Kedubes masing-masing, surat pengantar/persetujuan dari Press Center (Hai’ah Ammah lil-Isti’lamat) Mesir, surat pernyataan tanggung jawab perorangan atas keselamatan jiwa masing-masing, dokumen keimigrasian (paspor/visa) yang valid, surat pemberitahuan ke Kemlu Mesir (Direktorat Palestina) yang disampaikan sebelum kedatangan di Mesir dan keberangkatan ke Rafah.
Para wartawan yang sudah masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir diperkenankan keluar kembali lewat darat ke Mesir melalui pintu perlintasan Rafah.
Dalam hal terdapat permintaan dari negara tertentu untuk membawa dan merawat korban warga Gaza ke luar Mesir diperlukan izin terlebih dahulu dari pihak berwenang di Mesir. Jika permintaan disetujui, negara yang bersangkutan harus segera memberitahu Kemlu Mesir mengenai jadwal kedatangan pesawat pengangkut korban dalam tempo yang memadai.
Pemerintah Mesir tidak memperkenankan pendirian rumah sakit lapangan (field hospital) oleh negara asing di wilayah Mesir, dan Pemerintah Mesir telah memutuskan tidak menerima dokter asing untuk membantu pengobatan korban luka warga Gaza (Palestina) di Mesir dengan pertimbangan bahwa rumah-rumah sakit Mesir dan tenaga medis yang ada di Mesir masih sanggup untuk menampung dan merawat seluruh korban luka Palestina yang dievakuasi ke wilayah Mesir.
Selain itu, pemerintah Mesir tidak memperkenankan masuknya kapal laut asing dari negara manapun yang berfungsi sebagai “rumah sakit apung”, dengan pertimbangan bahwa Pelabuhan El-Arish memiliki daya tampung terbatas serta diperuntukkan khusus bagi masuknya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Bantuan medis
Pada bagian lain disebutkan bahwa pemerintah Mesir masih memperkenankan penyaluran bantuan medis dari berbagai negara kepada rakyat Palestina melalui pintu perlintasan “Rafah”, serta penyaluran bantuan makanan dan alat perlindungan/penyelamatan sipil melalui pintu perbatasan “Kareem Abu Shaloom” dan “El-Auga” sampai dengan sebelum tanggal 5 Februari 2009.
Terhitung sejak tanggal tersebut, seluruh jenis bantuan kemanusiaan (medis dan non-medis) tanpa kecuali akan disalurkan melalui pintu perlintasan “Kareem Abu Shaloom” dan “El-Auga”.
Terkait dengan hal ini, Pemerintah Mesir meminta kepada negara lainnya untuk menunda rencana pengiriman bantuan makanan bagi rakyat Palestina sementara ini hingga tanggal 4 Februari 2009, untuk memberi waktu bagi penyaluran seluruh bantuan yang telah terkumpul serta penyiapan ruang gudang penyimpanan bagi bantuan tahap berikutnya. (Antara News, 03/01/09)
Keterangan itu disampaikan Sekretaris III Bidang Informasi, Sosial dan Budaya Kedubes RI di Kairo melalui siaran pers No: 08/I/2009/PR//Pensosbud, lewat surat elektronik yang diterima di Jakarta, Selasa.
Disebutkan bahwa semua permintaan izin dan fasilitasi kunjungan ke Jalur Gaza bagi delegasi parlemen, asosiasi profesional, dan tenaga ahli (engineer), untuk sementara ini ditangguhkan hingga terdapat pemberitahuan lebih lanjut dari pihak-pihak berwenang di Mesir.
Pemerintah Mesir menyatakan bahwa fasilitasi akan diberikan hanya sesuai ketentuan/prosedur dimaksud tanpa kecuali.
Ia juga menjelaskan prosedur terbaru penyaluran bantuan ke Jalur Gaza melalui Mesir, dimana Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mesir pada tanggal 29 Januari 2009 telah menyampaikan beberapa ketentuan dan prosedur terbaru mengenai mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan fasilitasi bagi relawan, dokter, wartawan, dan lainnya untuk keluar/masuk Jalur Gaza Palestina.
Diantaranya, seluruh pesawat pembawa bantuan diarahkan mendarat di Bandara El-Arish, dengan ketentuan terlebih dahulu meminta “clearance” dari Kemlu Mesir (Direktorat Palestina) dengan menyertakan informasi rinci mengenai jenis pesawat dan muatannya selambat-lambatnya delapan hari sebelum jadwal kedatangan pesawat dimaksud di Mesir.
Dokter asing diperkenankan masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir apabila memenuhi syarat administratif seperti membawa surat pengantar/persetujuan dari Kedubes masing-masing, surat pernyataan tanggung jawab perorangan atas keselamatan jiwa masing-masing, dokumen keimigrasian (paspor/visa) yang valid, surat pengantar/persetujuan dari Asosiasi Dokter Arab bagi dokter Arab, surat pemberitahuan ke Kemlu Mesir (Direktorat Palestina) yang disampaikan sebelum kedatangan di Mesir dan keberangkatan ke Rafah.
Para dokter yang sudah masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir diperkenankan keluar kembali lewat darat ke Mesir melalui pintu perlintasan Rafah.
Untuk wartawan asing diperkenankan masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir apabila memenuhi syarat administratif yakni adanya - surat pengantar/persetujuan dari Kedubes masing-masing, surat pengantar/persetujuan dari Press Center (Hai’ah Ammah lil-Isti’lamat) Mesir, surat pernyataan tanggung jawab perorangan atas keselamatan jiwa masing-masing, dokumen keimigrasian (paspor/visa) yang valid, surat pemberitahuan ke Kemlu Mesir (Direktorat Palestina) yang disampaikan sebelum kedatangan di Mesir dan keberangkatan ke Rafah.
Para wartawan yang sudah masuk ke Jalur Gaza melalui Mesir diperkenankan keluar kembali lewat darat ke Mesir melalui pintu perlintasan Rafah.
Dalam hal terdapat permintaan dari negara tertentu untuk membawa dan merawat korban warga Gaza ke luar Mesir diperlukan izin terlebih dahulu dari pihak berwenang di Mesir. Jika permintaan disetujui, negara yang bersangkutan harus segera memberitahu Kemlu Mesir mengenai jadwal kedatangan pesawat pengangkut korban dalam tempo yang memadai.
Pemerintah Mesir tidak memperkenankan pendirian rumah sakit lapangan (field hospital) oleh negara asing di wilayah Mesir, dan Pemerintah Mesir telah memutuskan tidak menerima dokter asing untuk membantu pengobatan korban luka warga Gaza (Palestina) di Mesir dengan pertimbangan bahwa rumah-rumah sakit Mesir dan tenaga medis yang ada di Mesir masih sanggup untuk menampung dan merawat seluruh korban luka Palestina yang dievakuasi ke wilayah Mesir.
Selain itu, pemerintah Mesir tidak memperkenankan masuknya kapal laut asing dari negara manapun yang berfungsi sebagai “rumah sakit apung”, dengan pertimbangan bahwa Pelabuhan El-Arish memiliki daya tampung terbatas serta diperuntukkan khusus bagi masuknya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Bantuan medis
Pada bagian lain disebutkan bahwa pemerintah Mesir masih memperkenankan penyaluran bantuan medis dari berbagai negara kepada rakyat Palestina melalui pintu perlintasan “Rafah”, serta penyaluran bantuan makanan dan alat perlindungan/penyelamatan sipil melalui pintu perbatasan “Kareem Abu Shaloom” dan “El-Auga” sampai dengan sebelum tanggal 5 Februari 2009.
Terhitung sejak tanggal tersebut, seluruh jenis bantuan kemanusiaan (medis dan non-medis) tanpa kecuali akan disalurkan melalui pintu perlintasan “Kareem Abu Shaloom” dan “El-Auga”.
Terkait dengan hal ini, Pemerintah Mesir meminta kepada negara lainnya untuk menunda rencana pengiriman bantuan makanan bagi rakyat Palestina sementara ini hingga tanggal 4 Februari 2009, untuk memberi waktu bagi penyaluran seluruh bantuan yang telah terkumpul serta penyiapan ruang gudang penyimpanan bagi bantuan tahap berikutnya. (Antara News, 03/01/09)
Langganan:
Postingan (Atom)