Ada yang masygul dalam benak kita; mengapa pejabat di negeri ini begitu suka cita menyambut kedatangan Hillary Clinton, Menlu AS yang baru, yang datang ke Indonesia tanggal 18-19 Pebruari 2009? Sampai Mensesneg Hatta Rajasa di Kantor Setneg, Jl. Veteran, Jakarta, Kamis (5/2/2008) menyatakan, “Indonesia masuk dalam radar negara-negara besar yang patut diperhitungkan,”. Hatta pun tidak bisa menutupi kebanggaannya, “Kita diperhitungkan.” ujarnya.
Bukankah kita tahu, bahwa AS adalah negara penjajah, dengan semua definisi dan maknanya? AS bukan saja telah menjajah Afganistan dan Irak yang telah menewaskan ratusan ribu bahkan jutaan manusia, tetapi juga telah menjajah negeri kita. Bahkan, sudah banyak pakar dan intelektual di negeri ini yang mengatakan, bahwa negeri ini masih terjajah, dan penajajahnya itu tak lain adalah Kapitalisme Global yang dipimpin oleh AS. Lalu, mengapa para pejabat di negeri ini masih saja menyambut Menlu dari negara penjajah itu dengan suka cita, bahkan dengan penuh bangga? Apakah mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa AS adalah negara penjajah dengan semua definisi dan maknanya? Inilah yang masygul dalam benak kita.
Memang betul, bahwa Indonesia adalah negara penting bagi kepentingan politik luar negeri AS. Terutama karena faktor Islam, jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim, dan merupakan negara terbesar keempat setelah Cina, India dan AS sendiri, serta faktor kekayaan alamnya yang melimpah. Dalam pernyataan persnya di Washington, Jubir Deplu AS, Robert Wood, menyatakan, “Indonesia merupakan negara penting bagi AS. Menlu Hillary merasa penting bahwa kami ingin mencapai itu dan mencapai lebih awal dengan Indonesia,” kata Wood, “Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.” ujarnya. Iya, Indonesia memang negara Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan itu yang membuat Menlu AS harus berkunjung ke Indonesia pertama kali. Karena, dalam sejarahnya, kawasan Timur Tengahlah yang biasanya menjadi langganan kunjungan Menlu AS yang baru. Namun, kali ini tidak. Pertanyaan ada apa sebenarnya? Inilah yang harus kita dicermati bersama.
Selama ini, kawasan Timur Tengah memang menjadi langganan kunjungan pertama kali Menlu AS, terutama karena kawasan ini merupakan koloni AS, setelah AS berhasil membersihkan pengaruh Inggeris dan Perancis dari kawasan tersebut. Juga karena faktor minyak, Islam dan Israel. Namun, setelah pendudukan AS di Irak 2003 yang berhasil melenyapkan pengaruh Inggeris di kawasan tersebut, maka AS tidak lagi mendapatkan ancaman yang berarti dari pesaing politiknya di kawasan itu. Sebaliknya, di Timur Jauh, yang diwakili oleh Indonesia dan Malaysia, dengan perkembangan Islam dan meningkatnya kesadaran umat Islam untuk kembali kepada syariah agama mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survei, tentu ini bisa menjadi ancaman potensial bagi penjajahan AS di kawasan tersebut. Di mata AS, meningkatnya kesadaran umat Islam itu akan mengancam nilai-nilai mereka, antara lain, seperti Demokrasi, HAM, Pluralisme, Kebebasan dan Kesetaraan Gender, yang pada akhirnya akan menggulung tradisi penjajahan mereka di negeri ini. Inilah yang bisa kita simak dari pernyataan Hillary, dalam dengar pendapat di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), bahawa dirinya akan bekerja “memperbarui kepemimpinan Amerika melalui diplomasi yang akan meningkatkan keamanan kita, mengedepankan kepentingan kita, dan mencerminkan nilai-nilai kita”. Jadi, tujuan utama dari berbagai kunjungan Menlu AS tersebut tak lain adalah untuk memperbarui kepemimpinan AS di dunia.
Memang ini tidak mudah bagi AS, terutama setelah berkembangnya opini negatif tentang AS, bukan saja di dunia Islam tetapi juga di negara-negara Barat. Terlebih, di dalam negeri, AS saat ini tengah menghadapi resesi ekonomi yang sangat parah. Dalam konteks ekonomi AS, Indonesia bukan saja telah dan akan menjadi pasar potensial bagi produk AS, tetapi Indonesia juga menjadi sumber bahan-bahan baku dan suplay energi bagi industri AS. Inilah yang ingin dipertahankan oleh AS. Karena itu, di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), Hillary menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam memecahkan masalah krisis ekonomi global.
Selain faktor-faktor di atas, yang harus dicermati adalah, bahwa kunjungan ini dilakukan pada saat menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Dalam agenda kunjungannya, Menlu AS itu juga direncanakan akan bertemu sejumlah tokoh dan politisi di negeri ini . Maka, kunjungan ini juga secara telanjang bisa dibaca sebagai upaya AS untuk memastikan dukungannya, sekaligus terpilihnya tokoh dan politisi yang bisa menjamin kepentingannya di negeri ini.
Pertanyaannya, jika demikian apa yang akan didapat oleh negeri Muslim terbesar ini? Jawabannya tentu bukan apa-apa. Iya, negeri ini memang tidak akan mendapatkan apa-apa, selain keburukan demi keburukan, baik bagi Islam maupun kaum Muslim, yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini. Kalau pun tampak ada kebaikan, sesungguhnya itu hanyalah lips service dan make up saja. Sebab, penjajah tetap saja penjajah. Terlebih jika diberi peluang dan kesempatan. Jikalau ada perubahan pada kebijakan luar negeri AS di era Obama, itu hanyalah perubahan pendekatan, tetapi substansinya tetap sama, yaitu mempertahankan hegemoni dan penjajahan atas dunia. Atau bahasa halusnya, “memperbarui kepemimpinan AS di dunia.” Jadi, yang berubah hanya pendekatannya, dari hard power, melalui invasi dan pendudukan, menjadi smart power, dengan “diplomasi” dan “membangun hubungan kemitraan”.
Selain Indonesia akan tetap terjajah, negeri Muslim terbesar ini juga akan digunakan sebagai alat oleh AS untuk memasarkan nilai-nilai Demokrasi, HAM, Kebebasan dan Pluralisme ke negeri-negeri Muslim yang lain, yang telah diklaim kompatibel dengan Islam. Indonesia juga akan digunakan sebagai alat untuk memuluskan rancangan AS di Timur Tengah, tentang pendirian dua negara, Israel dan Palestina yang meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Hillary (Rabo, 4/2/2009) berjanji akan bekerja sama dengan semua pihak untuk “menciptakan negara Palestina yang independen dan dapat berjalan di Tepi Barat dan Gaza, serta memberikan perdamaian dan keamanan yang diminta Israel.” Inilah yang tampaknya ingin dimainkan oleh Indonesia melalui Proposal Perdamaian Palestina, sebagaimana yang mengemuka dalam pertemuan antara Wapres Jusuf Kalla dan Joe Biden, Wapres AS (Rabo, 4/2/2009).
Akhirnya kenyataan ini mengingatkan kita akan hadits Nabi, “Idza dhuyyi’at al-amanah fantadhir as-sa’ah.” (Jika amanah ini telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya). Sahabat bertanya, “Fakaifa idha’atuha ya Rasula-Llah?” (Lalu, bagaimana bentuk disia-siakannya amanah itu, ya Rasulullah?) Nabi menjawab, “Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri as-sa’ah.” (Jika urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.) al-Kirmani menjelaskan, urusan yang dimaksud di sini adalah Khilafah, pemerintahan, peradilan, fatwa dan sebagainya, yang terkait dengan agama. Jika urusan ini diserahkan kepada orang Sekular, yang bukan ahli agama, maka urusan ini pasti akan disia-siakan.
Jatuhnya Palestina, Irak, Afganistan dan Kashmir ke tangan penjajah, serta dikurasnya kekayaan alam dan penjajahan di negeri-negeri kaum Muslim, termasuk Indonesia, adalah contoh nyata disia-siakannya amanah Allah. Karena para penguasanya adalah orang-orang Sekular yang dijadikan sebagai penguasa untuk melestarikan kepentingan tuan-tuan mereka, dengan mempertahankan sistem Sekularisme mereka. Fal’iyadzu billah min syarri fitnatihim…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar