Tokoh OPM akan Usul adanya Menteri Khusus Papua

Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, Nicolaas Jouwe (85) sudah menyiapkan agenda penting berupa usul-saran konstruktif yang akan disampaikan pada pertemuan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan depan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat “Independent Group Supporting The Autonomous Region of Papua with The Republic of Indonesia” (IGSARPRI) Franzalbert Yoku kepada ANTARA di ruang VIP Bandara Sentani, Jayapura, Minggu setelah tokoh OPM Nicolaas Jouwe melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu,Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Kapolda Papua, Irjen Pol FX Bagus Eko Danto.
“Nicolaas sudah tiba di tanah kelahirannya dan akan melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai wilayah di tanah Papua.Setelah mengunjungi Papua, Nicolaas akan kembali ke Belanda. Sebelum meninggalkan Indonesia, dia akan beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda pembicaraan dengan Presiden sudah dia siapkan sejak masih berada di Belanda,” kata Franzalbert Yoku.
Adapun agenda penting yang akan disampaikan kepada Presiden di Istana Merdeka pekan depan adalah Strengthening institutional “capacity building” langkah-langkah yang perlu dutempuh agar dapat menguatkan, melengkapi dan menyempurnakan struktur dan system dimana Papua di bawah Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat memberikan pelayanan prima sebagaimana diharapkan rakyat Papua.
“Atau suatu bentuk dan system pemerintahan daerah yang benar-benar memenuhi aspirasi dan kebutuhan politik masyarakat Papua yang juga mampu memperkuat dan menjaga integritas Bangsa dan Negara Indonesia namun tidak mengorbankan rakyat Papua,” kata Franzalbert Yoku mengutip pokok pemikiran tertulis yang sudah disiapkan Nicolaas.
Agenda lain adalah komitmen bersama untuk memerangi dan memberantas korupsi di seluruh tanah Papua secara sungguh-sunguh.
Nicolaas telah mendapat banyak informasi mengenai praktek korupsi yang merajalela di tanah Papua. Korupsi justeru semakin memiskinkan rakyat Papua dan merusak moralitas orang Papua pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.
Informasi tentang praktek korupsi tidak hanya didengarnya di Negeri Belanda tetapi juga selama berada beberapa hari di Jakarta sebelum terbang ke Papua. Korupsi tidak hanya melibatkan oknum pejabat di Papua tetapi melibatkan pejabat Pusat dan oknum anggota DPR RI serta lembaga penegak hukum.
“Nicolaas berencana pada pertemuannya nanti dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirinya akan mengusulkan pembentukan wadah baru yang dapat disebut Badan Otorita Papua yang berkedudukan di Jakarta dengan Kantor Operasional di Jayapura dan Manokwari. Badan ini bersifat independen berada di bawah pimpinan seorang Menteri urusan khusus Papua,” katanya mengutip agenda pembicaraan Nicolaas.
Badan Otorita Papua ini, dalam pemikiran Nicolaas akan mengkoordinir, mengontrol dan memonitoring seluruh proses pemerintahan dan pembangunan di tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Nicolaas Jouwe menyatakan dirinya berpandangan `a more equitable wealth-sharing arrangement ` antara Papua dan Jakarta perlu dibahas dengan tujuan menciptakan sebuah formula baru yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak manapun juga.
“Papua harus secara sadar dan rela ikut memperhatikan dan mendukung kepentingan nasional dan daerah lainnya di Indonesia dimana dari segi sumber daya alam kurang menguntungkan namun pada saat yang sama sumber daya alam Papua harus benar-benar dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Papua,” katanya. [republika online]