Tokoh OPM akan Usul adanya Menteri Khusus Papua

Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, Nicolaas Jouwe (85) sudah menyiapkan agenda penting berupa usul-saran konstruktif yang akan disampaikan pada pertemuan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan depan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat “Independent Group Supporting The Autonomous Region of Papua with The Republic of Indonesia” (IGSARPRI) Franzalbert Yoku kepada ANTARA di ruang VIP Bandara Sentani, Jayapura, Minggu setelah tokoh OPM Nicolaas Jouwe melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu,Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Kapolda Papua, Irjen Pol FX Bagus Eko Danto.
“Nicolaas sudah tiba di tanah kelahirannya dan akan melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai wilayah di tanah Papua.Setelah mengunjungi Papua, Nicolaas akan kembali ke Belanda. Sebelum meninggalkan Indonesia, dia akan beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda pembicaraan dengan Presiden sudah dia siapkan sejak masih berada di Belanda,” kata Franzalbert Yoku.
Adapun agenda penting yang akan disampaikan kepada Presiden di Istana Merdeka pekan depan adalah Strengthening institutional “capacity building” langkah-langkah yang perlu dutempuh agar dapat menguatkan, melengkapi dan menyempurnakan struktur dan system dimana Papua di bawah Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat memberikan pelayanan prima sebagaimana diharapkan rakyat Papua.
“Atau suatu bentuk dan system pemerintahan daerah yang benar-benar memenuhi aspirasi dan kebutuhan politik masyarakat Papua yang juga mampu memperkuat dan menjaga integritas Bangsa dan Negara Indonesia namun tidak mengorbankan rakyat Papua,” kata Franzalbert Yoku mengutip pokok pemikiran tertulis yang sudah disiapkan Nicolaas.
Agenda lain adalah komitmen bersama untuk memerangi dan memberantas korupsi di seluruh tanah Papua secara sungguh-sunguh.
Nicolaas telah mendapat banyak informasi mengenai praktek korupsi yang merajalela di tanah Papua. Korupsi justeru semakin memiskinkan rakyat Papua dan merusak moralitas orang Papua pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.
Informasi tentang praktek korupsi tidak hanya didengarnya di Negeri Belanda tetapi juga selama berada beberapa hari di Jakarta sebelum terbang ke Papua. Korupsi tidak hanya melibatkan oknum pejabat di Papua tetapi melibatkan pejabat Pusat dan oknum anggota DPR RI serta lembaga penegak hukum.
“Nicolaas berencana pada pertemuannya nanti dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirinya akan mengusulkan pembentukan wadah baru yang dapat disebut Badan Otorita Papua yang berkedudukan di Jakarta dengan Kantor Operasional di Jayapura dan Manokwari. Badan ini bersifat independen berada di bawah pimpinan seorang Menteri urusan khusus Papua,” katanya mengutip agenda pembicaraan Nicolaas.
Badan Otorita Papua ini, dalam pemikiran Nicolaas akan mengkoordinir, mengontrol dan memonitoring seluruh proses pemerintahan dan pembangunan di tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Nicolaas Jouwe menyatakan dirinya berpandangan `a more equitable wealth-sharing arrangement ` antara Papua dan Jakarta perlu dibahas dengan tujuan menciptakan sebuah formula baru yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak manapun juga.
“Papua harus secara sadar dan rela ikut memperhatikan dan mendukung kepentingan nasional dan daerah lainnya di Indonesia dimana dari segi sumber daya alam kurang menguntungkan namun pada saat yang sama sumber daya alam Papua harus benar-benar dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Papua,” katanya. [republika online]

Kampanye Plus Goyang Dangdut, Menyedihkan !

Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang menggelar kampanye dengan mengundang artis dan band papan atas dinilai sebagai hal yang sangat menyedihkan untuk pendidikan politik bangsa.
“Karena itu tidak punya dampak yang mengandung unsur pendidikan politik,” ujar pengamat politik Indria Samego saat dihubungi okezone, Jumat (20/3/2009).
Menurutnya, keberadaan artis saat kampanye memang memotivasi masyarakat untuk datang ke kampanye parpol. Hanya saja, hal itu bukan untuk melihat para tokoh berkampanye tetapi lebih kepada ingin melihat penampilan para penyanyi dangdut atau para artis idolanya.
“Kita sudah kenyang dengan hal-hal seperti ini, ini sudah layaknya zaman orde baru dulu seperti pada saat Golkar masih berkuasa di mana panggung-panggung besar diisi dengan para penyanyi seksi dengan goyangannya,” paparnya.
Menurutnya, keberadaan para artis tersebut diperkirakan akan menaikkan perolehan suara partai pada Pemilu Legislatif nanti.
“Ini akan pengaruhi pemilih, karena yang tadinya masyarakat hanya melihat melalui iklan dan tidak begitu mengerti apa maksudnya, saat kampanye dengan para artis diadakan oleh parpol, tentu mereka akan menjadi lebih paham, bahwa mereka harus memilih partai A atau B,” jelasnya. (okezone)

Perjanjian Politik yang Dilakukan oleh Gerakan Islam dengan Pemerintah dan Partai Sekuler Bertentangan dengan Syara’ dan Membahayakan Kaum Muslim

Membuat perjanjian politik hanya boleh dilakukan oleh negara dan pemerintah saja. Dalam hal ini, tidak ada alasan apappun yang membolehkan gerakan melakukannya, meski untuk mewakili pemerintah atau membantunya. Sebab, peran gerakan, partai, dan kelompok politik wajib terbatas pada aktivitas mengoreksi (muhasabah), menyampaikan pemikiran, dan melakukan perjuangan politik, seperti mengelurkan memorandum tentang kesalahan arah politik yang diambil negara (pemerintah), mengungkap rencana-rencana busuk musuh, dan membantu kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat (tabanni mashalihul umah).
Dengan demikian, apapun keadaan dan kondisinya, aktivitas-aktivitas gerakan atau partai tidak boleh menyerupai aktivitas-aktivitas negara atau pemerintah. Sebab, gerakan atau partai tidak memiliki kekuasaan, tidak memerintah masyarakat, serta tidak pula mengurusi urusan-urusan politik masyarakat yang sesungguhnya.
Mengatur urusan-urusan pemerintahan dari aspek realitas adalah di antara tugas negara dan penguasa, bukan tugan partai atau kelompok, meskipun penguasanya berasal dari partai atau kelompok tersebut.
Pada dasarnya, pemahaman tentang “partai penguasa” merupakan pemahaman yang salah, bahkan berakibat pada adanya ekses-ekses politik yang berbahaya. Sebab hal itu mengubah fungsi negara hanya sebagai alat kekuasaan partai. Sehingga negara hanya menjadi milik partai yang berkuasa saja, dan tidak lagi menjadi milik semua masyarakat (rakyat). Akibatnya, terjadi tumpang-tindih kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya, kebijakan partai dianggap sebagai kebijakan negara, sebaliknya kebijakan negara dinilai sebagai kebijakan partai. Jika hal ini terjadi, maka akan melahirkan kebencian dan dendam di tengah-tengah masyarakat terhadap partai dan negara, karena adanya monopoli partai atas pemerintahan, dan tidak diberinya hak masyarakat (rakyat) dalam kekuasaan.
Bangsa Arab dan umat Islam telah lama menjalani dualisme politik ini, dan hingga sekarangpun masih dijalankannya. Padahal semua itu yang menyebabkan terjadinya bahaya, berupa kemunduran politik yang luar biasa, seperti yang terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jadi, hal inilah yang menjadikan penting sekali memisahkan antara partai yang manapun dengan negara.
Adapun terkait dengan partai atau kelompok Islam secara khusus, maka perjanjian-perjanjian yang dibuatnya bersama pemerintah dan partai sekuler akan berakibat buruk berupa ketundukan partai atau kelompok tersebut terhadap pemerintah atau partai sekuler yang dengannya perjanjian dibuat. Bahkan hal itu akan menjauhkannya dari ciri khasnya dalam mengadopsi ideologi Islam dan hukum-hukumnya. Dan itu pula yang menjadikannya tergelincir kedalam rawa-rawa politik yang sebelumnya pemerintah dan partai sekuler telah tersesat dalam kegelapannya.
Masalah dalam hal ini pasti dan nyata, sedang perbandingannya jelas dan terang, yaitu apakah pemerintah berhukum dengan Islam atau berhukum dengan selain Islam, dan tidak ada alternatif ketiganya. Apabila telah pasti bahwa pemerintah ini berhukum dengan selain Islam, maka tidak ada gunanya dan tidak ada nilainya membuat kontrak (perjanjian) politik dengannya. Sebab dapat dipastikan bahwa perjanjian yang dibuatnya tidak akan membuat pemerintah menerapkan Islam. Justru sebaliknya, perjanjian yang dibuat oleh partai atau kelompok tersebut benar-benar telah memberikan legalitas terhadap pemerintah sekuler, dan membuatnya mudah untuk terus memerintah masyarakan dengan selain hukum yang diturunkan Allah.
Contoh dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh gerakan Hamas dan Jihad Islam yang membuat kesepakatan nasional dengan otoritas Palestina dan gerakan Fatah, yang kemudian disusul dengan perjanjian Makkah, San’a, Kaero, dan apa yang telah berlangsung, yaitu perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Komite Perdamaian di Kaero antara gerakan-gerakan Islam dengan gerakan-gerakan nasionalis. Sebab, penjanjian-perjanjian ini akan menarik kaki gerakan-gerakan Islam untuk sampai pada sikap kompromi terhadap otoritas Palestina dan gerakan-gerakan sekuler. Dari sinilah mereka masuk kedalam perangkap politik kedaerahan Mesir, Suriah, Iran, dan Saudi Arabia, yang tidak lain semuanya adalah politik yang tunduk dan mengabdi kepada kepentingan tentara Amerika.
Dan seperti itu juga, adalah perjanjian saling memuliakan dan loyal yang diadakan antara gerakan-gerakan Islam dengan gerakan-gerakan di Yordania, Maroko, Mauritania, dan yang lainnya.
Termasuk juga, perjanjian-perjanjian dengan negara non Islam, seperti perjanjian yang dibuat oleh kelompok Islam di Pakistan dengan partai Komunis Cina—bulan ini—yang isinya adalah pengakuan hak Cina di wilayan Turkistan Timur. Padahal semua tahu bahwa wilayah itu secara legal (syar’iy) adalah wilayah milik umat Islam yang dirampas oleh Cina.
Demikian itulah bahaya mengadakan perjanjian antara gerakan-gerakan Islam dengan pemerintah dan partai-partai sekuler. Sebab, hal itu berarti memberikan legalitas kepada pemerintah dan partai-partai tersebut dalam menerapkan hukum-hukum thaghut (bukan hukum Islam) terhadap masyarakat. Sebagaimana hal itu juga merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak musuh di negeri-negeri Islam. Semua itu, secara syar’iy haram dilakukan, serta mendatangkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan masa depan kaum Muslim.

Afghanistan Menjadi Neraka Bagi Pasukan Asing, Sembilan Tentara Internasional Tewas

Kantor berita Antara mengabarkan setidaknya sembilan tentara internasional dan tiga warga sipil Afghanistan tewas dalam serangan akhir pekan berdarah di Afghanistan yang berkaitan dengan aksi perlawanan yang dipimpin Taliban, kata para pejabat.
AFP menyebutkan bahawa serangan itu terjadi di tengah berkembangnya kecemasan mengenai aksi kekerasan oleh gerilyawan garis keras di negara yang poranda akibat perang, dan di seluruh perbatasan di Pakistan, lebih dari tujuh tahun, setelah Taliban ditumbangkan dari pemerintahan dalam serangan yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Kelompok Taliban mengaku bertanggungjawab atas terjadinya satu ledakan yang menewaskan empat tentara anggota Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) di provinsi Nangarhar di bagian timur negeri tersebut di perbatasan dengan Pakistan, Ahad.
“Ini adalah ledakan bom buatan. Empat tentara tewas,” kata seorang seorang jurubicara ISAF di markas besar ISAF di Kabul kepada AFP.
Satu pernyataan mengatakan bahwa dua orang tewas seketika dan dua lagi meninggal akibat luka-luka yang mereka derita. Sementara pihak militer AS mengatakan empat prajurit tersebut berasal dari AS, yang mengirim sekitar 38.000 tentara ke Afghanistan.
Seorang petugas media Afghanistan di provinsi itu mengatakan bom tersebut diledakkan dengan pengendali jarak jauh, untuk menghantam satu konvoi di distrik Bati Kot.
“Ini didedikasikan oleh para petugas profesional yang mengorbankan hidup mereka untuk keamanan dan kestabilan Afghanistan,” kata jurubicara ISAF Brigjen Richard Blancheltte.
Dua prajurit Inggris dari satuan kelistrikan dan mesin mekanik tewas dalam ledakan di kendaraan patroli Ahad, di distrik Garmsir di provinsi Helmand, Afghanistan selatan, kata Menteri Pertahanan di London. Tiga lagi tentara ISAF tewas di Afghanistan Sabtu. Mereka adalah prajurit Prancis, Inggris dan seorang lagi tidak diumumkan kebangsaannya.
Dengan pertempuran Ahad, 63 tentara internasional tewas di Afghanistan tahun ini, dan sebagian besar dari mereka tewas dalam serangan gerilyawan, menurut perhitungan yang dilakukan laman Internet icasualties.org –yang mengamati perang di Kabul dan di Irak.
Pihak militer AS mengatakan bahwa tentaranya menewaskan lima gerilyawan dalam satu operasi Ahad pagi, sekitar 60 kilometer di barat kota Kandahar. Tiga orang lagi ditahan, kata mereka dalam satu pernyataan.
Pasukan ISAF berkekuatan mencapai hampir 62.000 tentara dari 42 negara. Koalisi yang dipimpin AS secara terpisah diduga didukung oleh 13.000 prajurit. Presiden Barack Obama telah menyetujui pengiriman lagi sejumlah 17.000 tentara AS pada beberapa bulan mendatang.
Tentu saja keberadaan pasukan asing yang dipimpin AS tersebut hanya akan menjadikan Afghanistan neraka yang mengerikan bagi mereka. Para pejuang Muslim di negeri tersebut tidak akan tinggal diam atas pencabikkan kehormatan negeri mereka. Sudah semestinya pasukan asing itu keluar dari neger-negeri Muslim dan menghentikan segala bentuk eksploitasi mereka terhadap dunia Muslim. Terlebih lagi saat kaum Muslim sudah kembali kepada pangkuan institusi pemersatu mereka, Khilafah Islamiyyah, maka tentara-tentara Khilafah akan melawan kebrutalan tentara-tentara agresor AS dan Inggris.

1 dari 50 Anak di AS Tuna Wisma

Hasil penelitian di Amerika Serikat yang dirilis Selasa ini menunjukkan, satu dari 50 anak di AS tidak memiliki tempat tinggal atau tuna wisma.
Survei yang dilakukan oleh National Center on Family Homelessness dan dikutip CNN, Selasa (10/3/2009) menganalisa data mulai tahun 2005 hingga 2006. Data menunjukkan sebanyak 1,5 juta anak di AS tinggal tanpa rumah.
“Jumlah ini akan bertambah seiring meningkatnya penyitaan rumah,” kata Ellen Bassuk, Presiden National Center on Family Homelessness dalam pernyataan resminya.
Studi juga mengkatagorikan berdasrkan negara bagian di empat area, yaitu luasnya anak-anak tuna wisma, risiko yang ditimbulkan dari tidak memiliki rumah, massa anak-anak mereka, serta kebijakan negara bagian dan perencanaan untuk menaggulanginya.
Berdasarkan studi negara-negara bagian yang poin rendah adalah Texas, Georgia, Arkansas, New Mexico, dan Louisiana. Sebaliknya Connecticut, New Hampshire, Hawaii, Rhode Island, dan North Dakota mendapat nilai terbaik.
Hasil studi juga menunjukkan keterkaitan tuna wisma dengan masalah kesehatan, emosional, dan rendahnya kualitas pendidikan.
“Konsekwensinya akan bisa dirasakan dalam beberapa dekade ke depan,” kata Bassuk.
Laporan studi bertajuk “America’s Youngest Outcasts: State Report Card on Child Homelessness” itu juga menyebutkan, sebanyak 42 persen anak-anak tuna wisma berusia di bawah 6 tahun. Selain itu sekira satu dari tujuh anak tuna wisma memiliki masalah dengan kesehatan, terutama asma.
Data juga mengungkap 1,16 juta anak tuna wisma di AS terancam tidak lulus sekolah menengah. (Okezone, 10/03/09)

Gelombang Perubahan Menuju Khilafah Tidak Terbendung

Tanggal 3 maret 1924, menjadi peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Saat itu – 85 tahun yang lalu- Musthafa Kamal menghapuskan Negara Islam Khilafah. Sejak itu, Umat Islam kehilangan negara yang menyatukan mereka. Umat Islam dipecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah, dijajah, kekayaan alamnya di eksploitasi . Umat Islampun menjadi lemah dan tidak lagi menjadi negara adidaya yang mendominasi dunia, ekonomi negeri Islam pun mengalami kemunduran yang parah meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa.
Sejak tahun 1924, kita telah dipecahbelah menjadi lebih dari 50 negara yang lemah dan tidak memiliki pengaruh. Penguasa dunia Islam secara sistematis berkoalisi dengan kekuatan negara-negara kolonial melawan rakyatnya sendiri . Alih-alih melindungi rakyatnya, mereka justru memberikan jalan bagi kekuatan kolonial untuk mempermudah pembantaian massal terhadap umat Islam. Sebagaimana kita lihat di Palestina, Irak, Afghanistan, Somalia dan tempat-tempat lain. Tanpa Khilafah umat Islam tidak memiliki pelindung umat dari serangan ganas negara-negara kolonial yang buas.
Bagaimanapun arus deras perubahan sedang terjadi dan tidak terbendung. Tanda-tanda itu bisa kita saksikan di seluruh dunia. Umat bereaksi serentak di seluruh dunia sebagai kesatuan umat dalam tragedi pembantaian masal di Gaza. Umat pun menyerukan pergantian penguasa-penguasa pengkhianat di negeri Islam sekarang ini dan menyerukan kepada tentara-tentara Islam untuk bergerak membebaskan Palestina.
Umat juga dengan jelas dan nyata melihat kegagalan ekonomi global kapitalisme. Krisis keuangan akibat kapitalisme ini telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat mengerikan. Umat juga melihat kedustaan janji-janji ‘kemerdekaan dan demokrasi’ tercermin dari apa yang terjadi di penjara Abu Ghraib dan Guantanamo”
Berbagai cara telah dicoba di dunia Islam mulai dari pemerintah diktator, sosialisme, demokrasi, monarki, dan nasionalisme. Semuanya menunjukkan kegagalan yang nyata. Kerinduan umat akan tegaknya kembali Khilafah semakin memuncak. Umat merindukan hidup dibawah naungan Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwah yang dijanjikan Rosulullah SAW. Alhamdulillah.
Menegakkan kembali Khilafah di dunia Islam adalah kewajiban kolektif dari umat ini. Kita bisa menyaksikan tanpa institusi Khilafah perbagai persoalan yang kompleks bermunculan tanpa bisa dipecahkan di dunia Islam mulai dari Lautan Atlantik (Maroko) hingga Lautan Pasifik (Indonesia).
Adalah ironis, menyedihkan, dan tidak masuk akal. Meskipun dunia Islam yang kaya dengan populasi 20 persen dari dunia, memiliki lebih dari 60 % cadangan minyak dunia , 55 % gas dunia , hampir 37 % emas, dan memiliki hampir 25% personil pertahanan dunia. Namun kenyataannya, dunia Islam begitu lemah dan terjajah , memiliki pengaruh politik yang kecil dan tidak memiliki kepemimpinan mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri yang melimpah.
Tidak diragukan lagi Khilafah adalah alternatif satu-satunya bagi rezim tirani yang korup di dunia Islam sekarang ini. Hanya Khilafah yang bisa menggantikan rezim tiran dengan kepemimpinan yang membawa kesejahteraan untuk rakyat, adil, melindungi dan menciptakan stabilitas dan keamanan bagi dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Keputusan politik dunia Islam akan ditentukan oleh umat Islam sendiri bagi kepentingan umat di Kairo, Istanbul, atau Jakarta. Bukan di London atau Washington.
Inilah saatnya untuk bekerja keras menegakkan kembali Khilafah yang akan menyatukan dunia Islam, menjawab tangisan pilu anak-anak, para ibu dan wanita di Palestina , Irak, Somalia, dan Khasmir yang dihinakan oleh musuh-musuh Allah SWT. Saatnya terjadi angin perubahan yang meliputi seluruh dunia Islam untuk mewujudkan ide Khilafah, Shariah dan Islam dalam kenyataan yang sesungguhnya.
Perjuangan ini memang berat , tapi akan lebih ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Perjuangan ini akan lebih cepat kalau kita tidak sekedar jadi penonton atau menjadi pihak yang meragukan umat akan kembalinya Khilafah Islam ini. Ini adalah kewajiban bersama yang harus kita lakukan dengan perjuangan bersama. Allahu Akbar !
“…. Kemudian akan kembali Khilafah al Minjahin Nubuwah” (Musnad Ahmad)